Terkait Honorer, Menpan RB Minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja

Terkait Honorer, Menpan RB Minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka penyelesaian tenaga honorer di instansi tersebut Tahun 2022. Ini sebuah Kebijakn Baru yang diambil oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam pemerataan Tenaga Kerja di lingkup Pemerintah
Terkait Honorer Menpan RB Minta K L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja
Terkait Honorer, Menpan RB Minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka penyelesaian tenaga honorer di instansi tersebut Tahun 2022. Ini sebuah Kebijakn Baru yang diambil oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam pemerataan Tenaga Kerja di lingkup Pemerintah

ACEHSATU.COM | Jakarta – Terkait Honorer, Menpan RB Minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka penyelesaian tenaga honorer di instansi tersebut Tahun 2022.

Ini sebuah Kebijakn Baru yang diambil oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam pemerataan Tenaga Kerja di lingkup Pemerintah

“Diharapkan instansi (K/L dan pemda) melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Perhitungan analisis jabatan dan beban kerja di instansi pemerintah tersebut diperlukan untuk mendapat jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) secara pasti, guna menentukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Menpan RB, Pemerintah Akan Rekrut Lebih Banyak CASN PPPK Dari Pada PNS 2022

“Sehingga didapat kebutuhan yang obyektif, baik CPNS maupun calon PPPK. Dengan demikian, Pemerintah dapat menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan,” tambahnya.

Apabila terdapat jumlah kebutuhan CPNS dan Calon PPPK yang tepat di masing-masing instansi pemerintah, lanjut Tjahjo, maka tenaga honorer dapat mengikuti seleksi untuk memenuhi formasi ASN tersebut.

Baca Juga : Menpan RB Tjahjo Kumolo Memberikan Perhatian Serius Terkait Isu Tenaga Honorer

“Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun calon PPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan,” jelasnya.

Di Tahun ini Pemerintah berupaya untuk memutuskan dan akan meniadakan status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, pada 2023. Dengan demikian, tenaga honorer berkesempatan untuk mengikuti Seleksi CASN melalui lowongan formasi CPNS dan PPPK.

“Untuk tenaga outsourcing, baik tenaga kebersihan, pramusaji dan satuan pengamanan, bisa terus direkrut sesuai kebutuhan, melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya, dengan beban biaya umum,” ujarnya.

Sementara terhadap tenaga honorer yang tidak melanjutkan dengan mengikuti Seleksi CASN, Tjahjo meminta K/L dan pemda terkait mempertimbangkan pemberian penghargaan sesuai ketentuan undang-undang dan kemampuan instansi.