Terkait BLT, Begini Penjelasan Mensos, usai Bupati Boltim “Ngamuk”.

Terkait BLT, Begini Penjelasan Mensos usai Bupati Boltim “Ngamuk”

ACEHSATU.COM –  Usai Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar “mengamuk” dan menuding Menteri Sosial “goblok” terkait mekanisme pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang terdampak pandemi virus covid-19 atau virus Corona Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara angkat bicara.

Menurut Mensos, Juliari, mengatakan, saat ia melakukan video conference  terkait mekanisme BLT  dengan kementrian terkait beberapa waktu lalu, Bupati Boltim, Sehan ikut dalam video conference tersebut “Dia (Bupati Boltim) tahu karena ikut video conference,”  ujar Mensos kepada wartawan viva.co.id yang dikutip Acehsatu.com. Minggu, 26 April 2020.

Dijelaskan, Juliari, penyaluran bantuan untuk ratusan juta rakyat Indonesia yang terdampak COVID-19 harus berdasarkan data yang telah dimiliki Kementerian terkait. Bukan hanya itu, pihaknya juga telah meminta pemerintah daerah mengirimkan data tambahan penerima bantuan sosial yang dianggap layak, di luar dari data yang dimiliki Mensos.

“Saya ada datanya di seluruh Indonesia, tapi kan masalahnya dibilang gak tepatlah, gak koordinasi lah. Akhirnya kita surati, kita minta ‘oke, kalian (bupati/walikota) masukkan nama tambahan di luar yang kita punya kirim ke kita,” Jelas Mensos lagi dan menamabhakan, saat video conference, Bupati Boltim, Sehan ikut juga dalam video conference  tersebut, kenapa jadi ribut sekarang,” jelas Mensos.

Juliari juga meminta Sehan untuk menjelaskan secara rinci maksud diskresi yang dia sebutkan dalam rekaman video viral tersebut dimana sehan meminta agar pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. “Diskresi ?, bentuknya seperti apa. yang menyalurkan mereka,” ujar Mensos bertanya.

“Kalau maksud dia (Sehan) ngasih uang terus suka-suka dia ngasih, 1000 persen enggak bisa. Saya ngasih uang ke daerah harus berdasarkan data. Diskresi itu apa ?,  apakah uang dikirim dibagi suka-suka dia ? kalau itu iya, dia bikin negara sendiri aja. Biar dia tau tata negara itu enggak sembarang, masa kita kirim uang ke daerah enggak ada dasarnya,” kata Juliari lagi.

Dijelaskan Mensos, skema penyaluran BLT terbagi menjadi dua, melalui bank pemerintah dan kantor pos. Nantinya masyarakat bisa mengambil bantuan tersebut di bank pemerintah atau jika tidak memiliki rekening bank pemerintah bisa mengambil bantuan tersebut di kantor Pos.  “Nanti data yang masuk ada NIKnya di cek, punya rekening atau enggak kalau ada langsung ditransfer. Kalau enggak punya rekening ambil ke kantor Pos, nanti kantor Pos kirim surat untuk dia tanggal sekian ambil uang,” kata Mensos Juliari Batubara (*)