Terkait Bekerja Ditengah Wabah Corona, Politisi : Pulihkan Kesehatan Dulu Sebelum Ekonomi 

Terkait Bekerja Ditengah Wabah Corona, Politisi : Pulihkan Kesehatan Sebelum Ekonomi 

ACEHSATU.COM – Meski kalangan peneliti dan ilmuwan menilai rencana pemerintah memberikan kesempatan bagi warga kelompok di bawah usia 45 tahun untuk beraktivitas kembali di masa pandemi Covid-19 sebagai sesuatu yang masuk akal, namun politisi menilai sebagai bentuk memvbahayakan keselamatan rakyat.

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta, menilai rencana pemerintah memberikan kelonggaran sebagai sesuatu yang gegabah dan berisiko membahayakan keselamatan rakyat.

“Saya tidak habis pikir, apa yang ada di benak Pak Presiden dan jajarannya. Mengapa selalu keluar statement yang membuat bingung masyarakat. Tidak jelas siapa yang jadi komando tertinggi dalam situasi krisis seperti ini. Ini semakin memperkuat dugaan, pemerintah hingga hari ini tidak punya konsep untuk menangani Covid-19, tidak punya kriteria terhadap situasi yang dihadapi, dan tidak punya tolak ukur untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan,” ujar Sukamta kepada Liputan6.com, Selasa (12/5/2020).

Menurut dia, jika mendasarkan pada data yang pernah disampaikan Jubir Gugus Tugas Perecepatan Penanganan Covid-19, kasus meninggal positif Covid-19 paling banyak pada kelompok usia 30-59 tahun. Hal ini berarti di Indonesia usia di bawah 45 tahun termasuk rawan.

“Tapi, bisa saja pemerintah punya data-data yang menunjukkan usia 45 tahun ke bawah aman untuk berkaktivitas lagi, hanya data-data tersebut masih disimpan dan tidak dipublikasikan. Ini yang menurut saya pernyataan yang keluar jadi meragukan banyak pihak,” papar Sukamnta.

Menurut dia, mestinya pemerintah sebelum membuat berbagai statemen yang mengarah kepada pelonggaran kebijakan PSBB, harus dilihat dulu seberapa jauh kebijakan yang selama ini diberlakukan mampu menekan perkembangan Covid-19.

“Setiap hari angka positif Covid-19 masih fluktuatif, bahkan pada Sabtu (9/5/2020) ada penambahan 533 kasus yang merupakan rekor sejauh ini. Jika ini yang terjadi, berarti angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa jadi ukuran keberhasilan kebijakan PSBB yang diberlakukan di sejumlah daerah. Jadi, kalau mau longgarkan kebijakan ini, apa dasarnya,” tanya Sukamta.

Menurut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini, jika yang jadi alasan pelonggaran karena pertimbangan ekonomi, hal ini malah akan bisa jadi bumerang yang kerugiannya bisa lebih besar, baik secara kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Kita lihat dengan perjalanan pemerintah tangani Covid-19 selama lebih dari 2 bulan ini yang belum menunjukkan kemajuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak yang terpukul. Dan biaya menangani ledakan orang sakit akan jauh lebih besar dibanding upaya pencegahan,” tegas Sukamta.

Pertama, harus dibenahi adalah sistem komando pemerintah yang selama ini membingungkan masyarakat. Terlihat Gugus Tugas yang dibentuk sejak awal oleh Presiden, ternyata malah dibuat bingung oleh kebijakan yang simpang siur di kementerian.

Kedua, pemerintah perlu segera memperjelas grand design penanganan Covid-19, yang didalamnya memuat kriteria, tahapan, ukuran dan protokol yang jelas. Kesemuanya disusun berdasarkan data-data yang terukur secara sains yang dihasilkan oleh para ahli di bidangnya,” ujar Sukamta.

Ketiga, pemerintah harus disiplin dengan langkah-langkah yang dibuat dan dievaluasi secara berkala berdasar kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai masyarakat diminta untuk disiplin tetapi pemerintah sendiri tidak mampu disiplin. Jangan sampai karena hanya mengejar keuntungan ekonomi sesaat membuat plin-plan dalam kebijakan. Keselamatan rakyat harus jadi prioritas paling utama,” pungkas Sukamta.

Tanggapan serupa juga datang dari anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi. Dia melihat apa pun yang akan dilakukan saat ini harus merujuk pada regulasi yang ada, yaitu PSBB. Di situ sudah jelas diatur tentang delapan usaha yang dikecualikan untuk menekan mata rantai penyebaran virus Corona.

“Kalau kemudian ada statemen 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas, kan tidak ada dasarnya, dasar hukumnya apa? Kan enggak ada ini,” ujar Intan kepada Liputan6.com, Selasa (12/5/2020).

Menurut dia, pemerintah tak seharusnya banyak berwacana, karena aturan satu keluar nanti dibantah oleh lembaga atau kementerian lain. Kemudian ada wacana dari Gugus Tugas, bagaimana dengan Kemenaker, bagaimana dengan Kemen PAN-RB, harus ada kejelasan dasar hukumya.

“Ini kan berbeda dengan tahun 98 dan 2008. Ini kan memang penyebab utamanya kesehatan, yang kemudian berdampak ke masalah lainnya termasuk ekonomi masyarakat. Sehingga menurut saya harus tuntas dulu, dituntaskan dulu masalah kesehatannya,” tegas Intan.

Dia tidak menampik adanya negara-negara lain yang sudah mulai membuka kegiatannya, termasuk kegiatan ekonomi. Tapi langkah itu diambil karena kurva mereka sudah landai, sementara kita grafiknya masih tinggi.

“Jadi jangan kemudian sudah membuat kebijakan yang nantinya belum menuntaskan masalah kesehatannya. Kita tidak bisa ikut negara lain yang kurvanya sudah landai. Kita tuntaskan dulu masalah kesehatannya,” tutur Intan.

“Intinya adalah, jangan banyak berwacana di mana masyarakat ini dibuat binggung. Aturan yang sudah ada dijalankan dulu secara tegas dan acuannya ada,” pungkas dia.

Pangkal dari pro dan kontra ini berawaal dari langkah pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masuk ke dalam kategori kelompok di bawah usia 45 tahun untuk beraktivitas kembali di masa pandemi virus corona (Covid-19).Hal ini untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kelompok ini kita berikan ruang aktivitas lebih banyak sehingga potensi terkapar PHK kita kurangi,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (11/5/2020).(*)