Terancam Gagal Panen, Pengamat Pertanian Aceh: Kerugian Petani Mencapai Rp4 Milyar

Akibat cuaca kemarau yang mulai melanda beberapa daerah di Aceh berdampak terhadap ribuan hektar lahan sawah terancam gagal panen karena mengalami kekeringan.
Mantan Kepala BPTP Aceh, Ir. T. Iskandar, MSi. Foto: ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Akibat cuaca kemarau yang mulai melanda beberapa daerah di Aceh berdampak terhadap ribuan hektar lahan sawah terancam gagal panen karena mengalami kekeringan.

Salah satu situs media lokal, Rabu, (3/3), mengabarkan seluas 1.000 hektare lahan sawah di Kecamatan Kuta Cot Gie, Seulimeum, Baitussalam, dan Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar mulai mengalami kekeringan akibat musim kemarau.

Iklim yang tidak mendukung usaha petani untuk menghasilkan panen yang melimpah itu bahkan akan mengalami kerugian telah mengundang perhatian pengamat pertanian Aceh Ir T. Iskandar, MSi ikut memberikan pandangannya melalui ACEHSATU.COM, Senin, (8/3).

Menurut mantan Kepala BPTP Aceh itu kekeringan yang melanda ribuan hektare lahan tersebut mengakibatkan terancam puso ataupun gagal panen. Bila itu benar-benar terjadi maka petani lah yang paling dirugikan.

T. Iskandar memperkirakan kerugian yang diderita oleh petani secara rata-rata ±4 juta rupiah per hektare nya. Yaitu terdiri atas biaya olah tanah, pupuk dan obat-obatan, serta ongkos tanam termasuk biaya tenaga kerja.

“Jika ditotalkan maka besar kerugian mencapai Rp4 Milyar. Inilah dampak kekeringan akibat tidak ada irigasi, tidak ada infrastruktur primer sehingga membuat petani menjadi rugi dalam usahanya.” ujar Teuku Iskandar.

Lebih jauh ia menilai, gagal panen yang akan menghasilkan kerugian menjadikan petani kecil kehilangan modal, dan mengalami kesulitan untuk memulai kembali menanam.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan dampak lebih besar yaitu angka kemiskinan akan kembali naik.

Sebagaimana diketahui bahwa kelompok terbesar secara profesi ataupun mata pencaharian di Provinsi Aceh adalah petani/sektor pertanian.

“Lebih ironis lagi bila keadaan ini membuat petani penggarap terlilit hutang dengan tengkulak/juragan yang memberikan modal”, tambahnya.

Kemudian dia pun berpendapat sebagai langkah solusinya dengan mengutip AT. Mosher dalam bukunya Menggerak Membangun Pertanian diperlukan beberapa variabel yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Diantara faktor-faktor tersebut adalah; Tersedianya infrastruktur, irigasi atau jalan usaha tani; Akses modal dengan biaya rendah; Innovasi; Penyuluhan; Pendidikan Petani dan; Jaminan Pasar.

Menurut pengamatannya selama ini irigasi tidak terjamin, “ini perlu ada upaya dari Pemerintah untuk membangun, tentu dengan biaya Investasi,” katanya menyarankan.

“Selanjutnya memperbesar struktur biaya modal dalam APBN, APBA dan ABPK. Bangun irigasi, bangun waduk, bangun drainase di sawah. Petani tidak prlu di bantu benih padi, bisa dibuat sendiri. Yang penting tersedia infrastruktur Primer”, pungkasnya. (*)