oleh

TEMUI KPK: GEMPA Ajukan Poin Desak Audit Lembaga Wali Nanggroe Atas Kepemimpinan Malik Mahmud

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Berkaitan dengan penolakan dan penuntutan terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di bawah pimpinan Malik Mahmud Al-Haytar, Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) temui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (16/2/2019).

Pertemuan yang dilakukan GEMPA di Gedung KPK bertujuan menyoal kredibilitas kepemimpinan Malik Mahmud selama memimpin Lembaga Wali Nanggroe disertai dengan menyerahkan tiga rangkap dokumen (amplop) berisi poin-poin pelaporan sekaligus desakan GEMPA terhadap KPK guna segera mengaudit Lembaga Wali Nanggroe tersebut.
BACA: Lembaga Wali Nanggroe Milik Bangsa Aceh, bukan Sekelompok Orang

Lembaga antirasuah tersebut menjadi salah satu pihak oleh GEMPA untuk menyampaikan poin yang secara umum mendesak mengaudit anggaran LWN selama kepemimpinan Malik Mahmud sejak awal LWN dibentuk pada 2013 sampai berakhirnya masa jabatan Malik Mahmud pada Desember 2018.

Penyerahan berkas laporan GEMPA kepada KPK terkait kasus Lembaga Wali Nanggroe tersebut diserahkan langsung oleh Husnul Jamil selaku Koorditor GEMPA di Kantor KPK pada Jumat sore (15/2/2019).

Kronologi Penuntutan GEMPA

Sebelumnya melalui media ini, pada Rabu (23/1/2019) diberitakan GEMPA bersama elemen sipil mendesak DPRA segera mencabut mandat Malik Mahmud yang kembali dipilih memimpin LWN tanpa proses yang benar menurut mereka.
BACA: Tuntutan Cabut Mandat Malik Mahmud Melalui DPRA Terus Berlanjut, GEMPA Rencanakan Aksi Lanjutan Hari Ini

Melalui pertemuan yang mereka sebut Konsolidasi Akbar di Taman Ratu Safiatuddin tersebut pun  untuk tujuan mendorong penguatan Lembaga Wali Nanggroe, caranya justru dengan mendesak DPRA segera mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe 2018-2023.

GEMPA juga telah menggelar aksi demo serentak di Simpang Lima dan di depan halaman gedung DPR Aceh pada Senin 28 Januari 2019 namun tuntutan GEMPA saat itu nyaris tidak mendapat respon apa pun dari pihak DPR Aceh.

Setelah itu, pada Jumat (1/2/2019) GEMPA kembali menyuarakan polemik tentang terpilihnya Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe dianggap cacat hukum, mereka pun menantang DPRA untuk gelar diskusi publik untuk kaji problematika pemilihan yang dianggap tidak sah dan melanggar UUPA terkait prosesi pemilihan pimpinan LWN.

GEMPA Dorong Penguatan Anti Korupsi pada Lembaga Wali Nanggroe ke KPK

Terkait pernyataan dan tuntutan GEMPA tak berselang lama dari prosesi pengukuhan kembali Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar yang berkaitan dengan penolakan GEMPA atas duduknya kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe akhirnya tiba ke ruang kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA: Kesepakatan Taman Ratu Safiatuddin Hasilkan Opsi Cabut Mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe

Berikut ini poin-poin yang disampaikan GEMPA melalui KPK terutama untuk segera melaksanakan audit anggaran Lembaga Wali Nanggroe selama 5 tahun di bawah kepemimpinan Malik Mahmud.

GEMPA mempertanyakan akuntabilitas terkait keuangan serta pertanggungjawaban anggaran yang ada di Lembaga Wali Nanggroe selama kepemimpinan Malik Mahmud, hal ini dianggap pula sebagai harus adanya pembuktian janji Malik Mahmud yang dalam pernyataan resminya pada Sabtu (15/12/2018) usai pelantikan kembali dirinya bahwa Lembaga Wali Nanggroe pada masa 2013-2018 siap diaudit.

Gempa menganggap bahwa selama kepemimpinan Malik Mahmud, manfaat dari LWN tidak dirasakan luas oleh masyarakat Aceh, terutama terkait tugas kelembagaan tersebut yang sepatutnya mengutamakan kepentingan selaku lembaga adat bagi Propinsi Aceh.
BACA: Selain Wali Nanggroe, Ini Sejumlah Petinggi GAM yang Juga Dituntut Mundur

“Yang terpenting adalah anggaran LWN tersebut seharusnya mempunyai dampak yang positif karena mengingat Aceh secara kesejahteraan dan sosial masih termiskin di Pulau Sumatera 2018” ungkap Husnul saat wawancara via seluller pada Sabtu sore (16/2/2019)

“Sedangkan anggaran yang di alokasi pada LWN adalah uang rakyat, bahkan satu langkah Malik Mahmud berjalan harus membawa manfaat bagi rakyat,” ujarnya geram. (*)

Komentar

Indeks Berita