Tantangan Kuliah Daring Ditengah Kondisi Krisis

Hamdani.

Kuliah dalam jaringan (daring) bagi kampus di bidang teknologi informasi (IT) tentu bukanlah perkara sulit sebab semua perangkat dan sumber daya nya baik hardware maupun software sudah siap tersedia dan mampu secara teknis.

Tapi bagaimana jika kampus non IT menjalankan kuliah daring?

Kampus non IT dalam tulisan ini adalah perguruan tinggi yang tidak memiliki program studi atau jurusan bidang teknologi informasi misal keguruan, hukum, ekonomi, dan lainnya.

Namun bukan bermaksud mengatakan bahwa di kampus seperti itu tidak bisa menjalankan kuliah daring atau jarak jauh.

Tetapi memang bagi perguruan tinggi memiliki tantangan yang berbeda.

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan. Kebijakan kuliah online atau daring pun diambil pemerintah yang dilaksanakan pihak kampus dengan berbagai metode masing-masing.

Pada situasi ini kampus berada pada dua pilihan menyelenggarakan kuliah tatap muka atau memaksa diri kuliah daring. Meski tidak berjalan sempurna.

Belum lagi tidak semua dosen dapat dengan mudah mengaplikasikan perkuliahan daring. Sejumlah tantangan harus dihadapi sang pengajar untuk memastikan semua mahasiswanya telah memahami apa yang disampaikan di ruang virtual tersebut.

Melaksanakan perkuliahan daring untuk mata kuliah yang bersifat teoritis (teoritical frame work) memungkinkan dilakukan secara virtual. Tetapi untuk mata kuliah yang bersifat praktik jelas tidak mungkin dilaksanakan dengan dunia maya. Semisal praktik mengetik cepat.

Selain tantangan mata kuliah teori dan praktik, kampus non IT juga mengalami kendala kapasitas software atau perangkat lunak. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan dengan model pembelajaran 4.0 maka bisa dikatakan tidak tersedia.

Tapi kan tersedia di pihak eksternal? Benar, namun untuk mendapatkan hak penggunaan secara custom tentu harus memiliki lisensi, dan itu berbayar, artinya harus beli. Disini masuk tantangan modal.

Kalau pun ada yang gratis penggunaan nya sangat terbatas. Tidak leluasa sebagaimana aplikasi yang sudah kita beli hak penggunaan secara penuh.

Yang dikuatirkan adalah jika menggunakan media belajar daring aplikasi yang tidak berbayar maka tidak optimal dalam proses belajar mengajar, apalagi tidak “klik” dengan pengguna nya.

Dan faktanya apa yang menjadi kekuatiran di atas benar-benar terjadi. Sehingga bisa dikatakan hampir semua kampus non IT tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan kuliah daring. Terutama kampus kecil dan berada di daerah-daerah.

Selain minim ketersediaan jaringan internet, komputer, dan sumber daya manusia pun sangat kurang. Situasi ini telah memaksa pihak kampus menunda perkuliahan bentuk daring. Sementara kuliah tatap muka juga tidak berani dilaksanakan karena beresiko Covid-19.

Lantas bagaimana menyikapi nya?

Tidak ada solusi yang secara pasti dapat menjawab persoalan saat ini untuk diterapkan. Memaksa diri untuk kuliah daring bagi kampus non IT sudah pasti seperti bermimpi di siang bolong, atau mimpinya benar-benar kosong.

Menunda kuliah terlalu lama juga dapat menimbulkan masalah baru yakni ketinggalan belajar dan mata kuliah yang harus dituntaskan oleh mahasiswa.

Keadaan ini seperti buah simalakama bagi kampus yang tidak mampu melakukan investasi di bidang infrastruktur digital. Ibarat kata warkop DKI, “maju mundur kena”.

Inikah Solusinya?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan urusan Pendidikan Tinggi pun baru-baru ini telah menelurkan berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan kuliah daring.

Secara konsep kuliah daring di era 4.0 diakui memang sangat ideal, apabila faktor lain sudah mapan. Namun sektor infrastruktur pendidikan kita saat ini termasuk dosen, guru, tenaga kependidikan kurang siap melakukan metode ini sehingga menimbulkan banyak hambatan.

Diantara hambatan yang sudah saya gambarkan secara umum diatas adalah dalam konteks sarana, prasarana dan human resource, kendala subtansial lainnya adalah biaya (sumberdaya dana) internet yang mahal.

Akibatnya dosen, mahasiswa, dan orang tua harus mengeluarkan uang pribadi yang tidak sedikit untuk melaksanakan kewajiban/tugas nya.

Pemerintah pasti menyadari jika internet dan infrastuktur jaringan merupakan variabel utama suksesnya pelaksanaan kuliah daring jarak jauh. Bila hal itu tersedia dengan baik maka program kuliah daring akan berhasil guna dan baik pula. Begitu juga sebaliknya.

Sehingga tanpa ada intervensi pemerintah pada aspek tersebut maka peserta didik, orang tua, dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah pasti tidak mampu melaksanakan nya. Akibatnya kuliah daring bisa gagal.

Simpulan

Pandemi telah memberi warna baru bagi kehidupan manusia modern abad 21. Saat ini dunia masih bekerja keras mencari vaksin yang bisa melawan Covid-19.

Perubahan tatanan kehidupan terjadi begitu cepat. Suka atau tidak, mau atau tidak, urusan pendidikan pun harus berubah dan melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi terkini.

Langkah pemerintah untuk memberikan subsidi biaya internet atau mendistribusikan kuota internet akan mendorong terlaksananya kuliah daring.

Selain itu memberikan keringanan dalam pembayaran UKT juga akan terasa lebih subtansial dalam merespon masalah. Meskipun hanya bersifat jangka pendek.

Pun begitu bagaimana dengan infrastruktur lainnya nya yang bersifat investasi? Dan dibagian ini tentu membutuhkan dana besar. Urusan uang milyaran pasti kampus kecil tidak mampu. (*)

(Penulis: Hamdani, SE.,M.Si. Dosen Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia).