Nagan Raya

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan di Nagan Raya tak Jelas: Masa Kasih Bola Volly Dibilang Dana CSR

Jika kita merujuk pada pasal 65 Qanun No 7/2014 tentang Ketenaga Kerjaan setiap pelaksanaan CSR, perusahaan harus berkoordinasi dengan Pemkab.

FOTO | NET

ACEHSATU.COM | NAGAN RAYA – Aktivis Rawa Tripa Institute mengkritik pelaksanaan program Coorperate Social Respontability (CSR) atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial lingkungan bagi perusahaan yang beroperasi di Nagan Raya.

Sorotan itu disampaikan  Aktivis Rawa Tripa Institute, Abdullah Yunus dalam pernyataannya kepada ACEHSATU.com, Minggu (16/9/2918).

“Ada belasan perusahaan perkebunan besar yang ada di Nagan Raya tetapi kontribusi mereka dalam mengentaskan kemiskinan penduduk sekitar sangat rendah dan bahkan terkesan tidak peduli,” kata Abdullah Yunus.

Secara nasional, Aceh berdasarkan data BPS tahun2017 masuk daerah termiskin di Sumatera.

BACA: Komunitas Mahasiswa Tripa: Harga Sawit Rugikan Petani Nagan Raya

Untuk tingkat kabupaten/kota, Nagan Raya menempati posisi urutan ke-10 termiskin di antara kabupaten lain yang ada di Aceh.

“Coba bayangkan betapa dalam kemiskinan yang diderita rakyat Nagan Raya di tengah gemuruhnya operasional belasan industri perkebunan skala besar,” katanya.

Penyebab lain yang disinyalir mengundang tingginya angka kemiskinan adalah besarnya ketidakadilan agraria di Nagan Raya. Padahal daerah ini merupakan zonasi perkebunan tetapi penguasaan areal  tidak diawasi oleh pemkab.

Dikatakan, praktek yang terjadi di Nagan Raya adalah belasan industri perkebunan yang beroperasi tidak patuh pada undang-undang guna memberi hak plasma kepada masyarakat.

“Disamping itu kita juga berhadapan dengan kerakusan oknum-oknum tokoh masyarakat yang mengusai tanah ratusan hektare per orang secara pribadi,” katanya.

Jika kondisi ini dibiarkan oleh pemkab dan tentu berkontribusi memperdalam ketimpangan dan kemiskinan di Nagan Raya.

BACA: Akibat Pembukaan Lahan Sawit, 2.850 Ekor Orangutan Sudah Mati di Rawa Tripa

Padahal dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan agraria dapat diminimalisir jika perusahaan perkebunan mau menjalankan program CSR bagi masyarakat seputar perusahaan.

Disebutkan, sebenarnya amanah tentang kewajiban CSR dapat ditemukan dalam beragam regulasi seperti dalam pasal 74 UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 15 dan 16 UU No 25/2007 Tentang Penanaman Modal.

Malah pada UU Penanaman Modal dalam pasal 34 juga diterakan sanksi bagi penanam modal yang tidak menggindahkan pemberian CSR berupa pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha.

Di internal perusahaan sendiri jika kita tanya mereka masing-masing mengaku telah memberi program CSR tetapi ini tidak dikordinasikan dengan pemkab berapa besaran yang diberikan dan program apa yang dijalankan.

“Masa kasi bola voly juga dikatakan program CSR,” ujar Abdullah penuh heran.

BACA: GeRAM Buat Petisi “Desak MA Perintahkan Eksekusi PT Kalista Alam”

Jika kita merujuk pada pasal 65 Qanun No 7/2014 tentang Ketenagakerjaan setiap pelaksanaan CSR, perusahaan harus berkoordinasi dengan pemkab.

“Saya juga meminta agar Bupati Nagan Raya secepat mungkin melahirkan Qanun CSR guna menentukan besaran CSR yang harus dikeluarkan perusahaan dan sedapat mungkin alokasi dana CSR diutamakan bagi sektor pendidikan karena banyak sekali anak-anak Nagan Raya yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke peguruan tinggi akibat keterbatasan ekonomi orang  tuanya,” pungkas Abdullah Yunus. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top