Taliban, Sejarah, Madzhab dan “Kontroversi” Perjuangannya

Taliban juga dikritik masyarakat internasional karena banyak melakukan pelanggaran HAM, terutama kepada wanita.
Taliban
Taliban pernah berkuasa di Afghanistan selama lima tahun (1996-2001) sebelum Amerika Serikat (AS) menginvasi negara itu dengan dalih memerangi terorisme. (AP/Zabi Karimi)

Oleh: Imaam Yakhsyallah Mansur

Pada Ahad, 15 Agustus 2021, milisi Taliban berhasil menguasai Kabul, Ibu kota Afghanistan. Suasana kota itu kini berubah. Lalu lintas terlihat lengang.

Sebagian besar toko tutup. Beberapa warga bergembira merayakan kemenangan. Sementara sebagian lainnya meninggalkan kota untuk menyelamatkan diri.

Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani meninggalkan Kabul saat situasi genting.

Ia dan keluarganya menuju Tajikistan dan saat ini berada di Uni Emirat Arab (UEA).

Sementara Wakil Presiden Amrullah Saleh saat ini berada di Pakistan.

Taliban pernah berkuasa di Afghanistan selama lima tahun (1996-2001) sebelum Amerika Serikat (AS) menginvasi negara itu dengan dalih memerangi terorisme.

Selama Taliban berkuasa, mereka mengklaim menerapkan hukum Islam dan memberantas KKN di negaranya.

Saat itu, Taliban mengklaim berhasil menciptakan stabilitas kawasan dan memerangi demoralisasi.

Akan tetapi, dari sisi ekonomi, mereka kurang berhasil. Hal itu terbukti dengan jumlah angka kemiskinan di negaranya tergolong ekstrem saat itu (lebih dari 50 persen).

Taliban juga dikritik masyarakat internasional karena banyak melakukan pelanggaran HAM, terutama kepada wanita.

Waktu itu, wanita tidak diizinkan berada di tempat-tempat umum. Mereka juga tidak mendapat akses pendidikan, kecuali pendidikan dokter.

Salah satu peristiwa yang paling menggemparkan adalah pada 2001, ketika Taliban menghancurkan patung Buddha Bamiyan yang terkenal di Afghanistan tengah, yang menyebabkan kemarahan dan kecaman dunia internasional.

Masa Pendudukan Soviet

Dikutip dari Al-Jazeera, para anggota Taliban adalah mereka yang bertempur melawan komunis Soviet pada era 1980-an.

Beberapa lainnya adalah pendatang dari berbagai negeri, terutama Timur Tengah yang menyebut dirinya sebagai “mujahidin” kemudian bergabung dengan Taliban dengan dalih membantu mereka melawan Soviet kala itu.

Internasionalisasi jihad di Afghanistan itu tidak terlepas dari seruan seorang tokoh asal Palestina, Dr. Abdullah Azzam. Setelah tamat pendidikan di Mesir, ia pindah ke Peshawar, Pakistan. Di sana dia mendirikan Baitul Anshar, suatu lembaga yang menghimpun bantuan dana dan orang-orang yang akan membantu pembebasan di Afghanistan.

Pada praktiknya, Taliban menerima bantuan senjata, pelatihan militer dan dana dari Amerika Serikat dalam upaya melawan Soviet. Hal itu sebagai bagian dari kebijakannya melawan musuh Perang Dingin.

Soviet mendukung para pemimpin komunis yang melakukan kudeta terhadap presiden pertama Afghanistan, Mohammad Daoud Khan pada 1978. Menjelang kehancurannya, Soviet mundur dari Afghanistan pada 1989, kemudian terjadi kekacauan, yakni perang saudara hingga puncak terparah pada tahun 1992.

Pada 1992, Taliban berhasil melengserkan Presiden Najibullah Ahmadzai yang berhaluan komunis. Kehadiran Taliban mendapat sambutan masyarakat Afghanistan ketika mereka berjanji akan memberantas korupsi, membangun infrastruktur serta daerah-daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan.

Berdirinya Taliban

Taliban dalam Bahasa Arab artinya murid (mahasiswa). Organisasi itu didirikan oleh Mullah Mohammad Omar pada September 1994. Tujuan awalnya adalah memerangi kejahatan dan korupsi yang merajalela di negaranya.

Asal nama Taliban diambil dari anggota kelompoknya yang mayoritas merupakan siswa madrasah di kamp pengungsi Afghan di wilayah utara Pakistan pada 1980-an. Gerakan ini awalnya didominasi oleh orang-orang suku Pashtun, sebuah etnis terbesar yang mendiami wilayah Afghanistan (46 persen). Mereka tinggal di wilayah utara, selatan dan timur Afghanistan.

Janji Taliban di wilayah-wilayah kediaman warga Pashtun adalah memulihkan perdamaian dan keamanan berdasarkan Syariah Islam jika mereka berkuasa. Warga Afghanistan yang bergabung dengan Taliban adalah mereka yang mendapat pendidikan di madrasah-madrasah Pakistan.

Pakistan juga merupakan satu dari tiga negara, bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengakui pemerintahan Taliban ketika mereka berkuasa sebelum akhirnya ketiga negara itu memutus hubungan diplomatiknya.

Pada Juli 2015, pemerintah Afghanistan mendapat informasi bahwa Mullah Omar telah meninggal pada 2013 di sebuah rumah sakit di Pakistan. Mullah Akhtar Mansour melanjutkan suksesi kepemimpinannya. Namun, kemudian ia meninggal dalam serangan udara AS di Pakistan pada Mei 2016.

Haibatullah Akhundzada melanjutkan kepemimpinan Akhtar Mansour meskipun perannya sebagian besar terbatas pada bidang politik dan agama. Sementara sayap militer Taliban berkembang di bawah arahan jaringan Jalaluddin Haqqani.

Invasi Amerika Serikat

Pada 7 Oktober 2001, hari ke-34 setelah tragedi hancurnya gedung kembar WTC 11 September (11/9), pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) menyerang Afghanistan.  AS menuduh rezim Taliban menyembunyikan Osama bin Laden, tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 11/9 itu. Hanya dalam waktu sepekan, rezim Taliban jatuh.

Menjelang invasi AS, Taliban sebenarnya meminta pemerintahan Presiden George W Bush untuk terlebih dulu memberi bukti kalau Osama bin Laden berperan dalam serangan 9/11. Mereka juga mengajukan negosiasi dengan Washington. Tetapi, Bush menolak seluruh permintaan mereka.

Beberapa bulan setelah rezim Taliban digulingkan, Pemerintah sementara pun dibentuk pada Desember 2001 dan dipimpin oleh Hamid Karzai.

Selama 20 tahun dalam cengkeraman AS, konflik  tidak berhenti. Rangkaian serangan mematikan dari Taliban dan kelompok-kelompok lainnya sering kali dilancarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni AS di negaranya. Selama konflik, setidaknya 40.000 warga sipil, 64.000 militer dan polisi Afghanistan dan lebih dari 3.500 tentara internasional tewas.

AS telah menghabiskan anggaran sekitar Rp.32.500 triliun untuk biaya perang di Afghanistan hingga Presiden Joe Biden mengumumkan mencabut seluruh pasukan AS di Aghanistan pada Juli 2021.

Antara Taliban, Al-Qaeda dan ISIS

Taliban, Al-Qaeda dan ISIS merupakan kelompok itu sering digambarkan banyak media, terutama media Barat sebagai kelompok teroris, radikal dan membahayakan stabilitas keamanan internasional sehingga harus diperangi.

Menurut pendapat penulis, dari beberapa informasi media, ada beberapa perbedaan antara ketiga organisasi tersebut, meskipun juga ada beberapa kesamaannya. Berikut adalah perbedaan dan kesamaan antara ketiganya:

Taliban berdiri pada 1994 oleh Mohammad Omar di Afghanistan, Al-Qaeda berdiri pada 1988 di Pakistan oleh Osama Bin Laden dan Mohammad Atif. Sedangkan ISIS berdiri pada 2014 di Mosul (Irak) oleh Abu Bakar Al-Baghdadi.

Anggota Taliban adalah orang-orang Pasthun yang memegang teguh budaya lokalnya, yakni menganut madzhab Hanafi. Sedangkan anggota Al-Qaeda berasal dari berbagai negara yang datang ke Pakistan dengan tujuan awal membantu Taliban. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka kemudian berpindah-pindah ke negara-negara lain di Timur Tengah, dan Afrika. Orang-orang Al-Qaeda terlibat dalam Gerakan Arab Spring di beberapa negara seperti di Tunisia, Libya, Suriah, Irak dan lainnya.

Sedangkan ISIS adalah orang-orang eks-Taliban yang “membelot” dalam misi mereka di Suriah dan Irak karena tidak setuju dengan kepemimpinan Ayman Al-Zawahiri (penerus Osama bin Laden) dan Mullah Omar. Akidah Al-Qaeda dan ISIS sama-sama ekstrim, yakni menganggap yang bukan kelompoknya sebagai kafir dan boleh dibunuh, meski mereka adalah Muslim. Sementara Taliban menganggap seluruh umat Islam adalah saudara. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan mereka ke Indonesia untuk belajar moderasi agama.

Dari sisi cakupan wilayah “perjuangannya”, Taliban hanya memperjuangkan wilayah Afghanistan saja. ISIS berfokus pada wilayah-wilayah di Suriah dan Irak, meskipun sebagian kecil ada di Afghanistan. Sementara Al-Qaeda ada di beberapa negara seperti disebutkan di atas.

Taliban menolak kepemimpinan Al-Baghdadi dan misi ISIS yang ingin membangun “kekhalifahan” Islam di seluruh dunia. Taliban hanya memiliki kehendak membangun perdamaian dan kemerdekaan di Afganistan, dan itu kemudian tidak direstui oleh ISIS.

Taliban memiliki slogan “berjuang untuk kemerdekaan Afganistan” dan tidak berkeinginan menyerang AS dan Rusia di luar Afghanistan. Namun, Al-Qaeda dan ISIS menyerukan pertempuran langsung melawan AS dan Rusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Beberapa kali Taliban dan ISIS terlibat pertempuran kecil di Provinsi Nangarhar.

Adapun kesamaan dari ketiganya adalah, mereka pernah bersama-sama berjuang dalam rangka mengusir komunis Soviet di Afghanistan.

Jadi, antara ketiga kelompok itu tidak saling terkait, baik secara struktur kepemimpinannya, maupun visi dan misi perjuangannya.

Wajah Taliban Hari ini

Dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (17/8/2021), Taliban mengatakan bahwa mereka menginginkan hubungan damai dengan negara-negara lain dan akan menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam.

Media-media Barat memberitakan, pengumuman Taliban itu belum mendetail, tetapi sudah menunjukkan nada yang lebih lembut dari pada selama pemerintahan mereka 20 tahun lalu (1996-2001).

“Kami tidak menginginkan musuh internal atau eksternal. Perempuan akan diizinkan untuk bekerja dan belajar dan akan memiliki peran aktif dalam masyarakat, tetapi dalam kerangka Islam,” kata juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid saat konferensi pers.

Jubir Mujahid juga mengatakan, tidak akan menuntut balas terhadap mantan tentara dan pegawai pemerintah yang bekerja untuk Presiden Ashraf Ghani dan memberikan amnesti bagi mantan tentara pemerintah, kontraktor, penerjemah dan pekerja lainnya yang bekerja untuk pasukan internasional.

Taliban tidak menyerang pasukan asing dan WNA saat mereka hendak pergi meninggalkan Afganistan. Mereka juga memberi jaminan keamanan apabila memilih tetap tinggal di Afghanistan.

Taliban berjanji akan meninggalkan kebijakan-kebijakan kerasnya dan beralih dari konservatisme menjadi lebih moderat yang menghormati HAM, terutama hak-hak perempuan.

Terkait kebijakan Taliban yang membatasi peran wanita di ranah publik, penulis memahami bahwa syariat Islam memperbolehkan wanita untuk ikut berpartisipasi di ranah pubik. Hal ini bis akita baca dalam berbagai kitab Tarikh, banyak sahabat wanita yang menjadi dokter, guru, bahkan menjadi prajurit dan mereka ikut dalam peperangan.

Sementara untuk burqah, menurut madzhab Hanafi yang mereka anut berpandangan, aurat wanita adalah seluruh tubuh, maka wajah wajib ditutup. Tentang pemisahan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia dan negeri-negeri Muslim juga menerapkan hal yang sama.

Sementara untuk hukuman mati yang dianggap melanggar HAM. Beberapa negara juga menerapkannya, termasuk Amerika Serikat sendiri yang dianggap sebagai negara kampium HAM. Negara itu menerapkan hukuman mati dengan kursi listrik (disetrum).

Keyakinan Jusuf Kalla

Keyakinan bahwa Taliban bakal mulai bergeser dari konservatisme ke moderat juga datang dari mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK). JK bertemu dua kali dengan para petinggi Taliban di Jakarta pada 2019 lalu dan dua kali pula bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani.

Dalam keterangannya, Senin (16/8), JK meyakini Taliban saat ini banyak berubah dibandingkan Taliban yang dulu. Menurutnya Taliban akan menjadi lebih terbuka.

Saat mengundang para petinggi Taliban ke Jakarta, JK ingin menunjukkan bahwa Islam di Indonesia berkembang dengan cara yang lebih inklusif (moderat). Pimpinan Taliban juga diajak mengunjungi pesantren-pesantren untuk mengubah pola berpikir mereka agar lebih terbuka.

Indonesia juga sudah mencabut status teroris bagi Taliban melalui Dewan Keamanan PBB sehingga mereka bisa berkunjung ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga memastikan tidak akan menutup Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan, meski saat ini Taliban sudah berkuasa di negara itu. Misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan

Beberapa komitmen Taliban yang saat ini berjanji untuk tidak melukai warga sipil, WNA dan menjanjikan untuk memenuhi hak-hak perempuan menurut JK menjadi salah satu tanda adanya perubahan.

Dari uraian di atas, Bangsa Indonesia hendaknya bisa menghormati Afghanistan untuk dapat menentukan nasib sendiri selama mereka juga bisa menghormati bangsa lain dan berkomitmen untuk bisa bekerja sama, sebagaimana tercantum dalam paragraf pertama pembukaan UUD 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Wallahu a’lam bis shawab.

*Penulis adalah Pembina Yayasan Al-Fatah Indonesia