Tak Hanya Palestina, Ternyata 5 Negara Ini Juga Tanpa Tentara, Tidak Ada Sistem Pertahanan Baku

ACEHSATU.COM – Salah satu pendiri organisasi Islam Palestina Hamas, Mahmoud Zahar, menyebut bahwa tidak ada negara di dunia ini yang tidak punya kementrian pertahanan.

Zahar mengatakan, demi melindungi wilayah mereka fokus kepada pembelanjaan senjata daripada meningkatkan derajat hidup masyarakat Gaza.

“Beri saya satu contoh di dunia ini yang tidak punya kementerian pertahanan untuk melindungi mereka sendiri,” papar Mahmoud. “Tujuan belanja senjata adalah berlindung dari agresi Israel,” tambahnya dalam sesi wawancara dengan jurnalis Sky News Mark Stone.

Negara Kota Vatikan tidak punya angkatan bersenjata khusus.(Dok. Pixabay)

Ucapan Zahar tidak sepenuhnya benar. Banyak negara yang secara administratif tidak mempunyai aspek pertahanan, dalam artian angkatan bersenjata.

Dikutip dari Kompas.com, Negara-negara berikut ini memang sudah berdaulat. Tapi untuk urusan pertahanan, beberapa punya perjanjian khusus dengan negara yang pernah mendudukinya untuk urusan pertahanan. Ada pula negara yang tak memiliki tentara dengan alasan tertentu.

Samoa

Samoa adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang punya wilayah terkecil di dunia. Negara yang berbatasan dengan Fiji ini secara resmi dikenal sebagai Negara Independen Samoa.

Sejak pendirian Samoa, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya aspek yang diizinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim. Fungsinya hanya untuk keamanan dalam negeri.

Surveilansi Maritim ini pun hanya dilengkapi persenjataan kecil dan mengerahkan satu perahu patroli. Urusan pertahanan jadi tanggung jawab Selandia Baru, sesuai dengan Traktat Persahabatan tahun 1962.

Vatikan

Negara Kota Vatikan adalah sebuah negara enklaf yang dikelilingi tembok dalam kota Roma, Italia. Punya luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 842 jiwa, Vatikan jadi negara independen terkecil di dunia yang diakui internasional.

Negara yang diperintah Uskup Roma ini punya pejabat tertinggi yang semuanya adalah klerus Katolik dari berbagai negara. Untuk keamanan dalam negeri dan perlindungan Sri Paus, dikerahkan angkatan bersenjata bernama Korps Gendarmerie.

Meski begitu, pasukan itu secara resmi berada di bawah otoritas Tahta Suci, bukan Negara Kota Vatikan. Tak ada perjanjian pertahanan apapun dengan Italia karena akan melanggar netralitas Vatikan. Tapi secara tak resmi, Angkatan Bersenjata Italia tetap melindungi Kota Vatikan.

Kepulauan Marshall

Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Kepulauan ini dinamakan Marshall sesudah dikunjungi John Marshall, Kapten Inggris pada 1788.

Republik ini didirikan lewat perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat yang mulai berlaku sejak 1986. Karena itu, satu-satunya angkatan bersenjata yang diizinkan adalah kepolisian.

Unit Surveilansi Maritim dengan persenjataan kecil juga diterjunkan untuk keamanan dalam negeri. Tapi di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas, urusan pertahanan tetap jadi tanggung jawab Amerika Serikat.

Gugusan pulau di Palau.(Shutterstock)

Liechtenstein

Liechtenstein adalah sebuah wilayah kerajaan seluas kurang lebih 160 kilometer persegi. Negara yang terletak di antara Austria dan Swiss ini terkenal dengan jasa perbankan. Juga mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, terutama penjualan prangko.

Segala urusan luar negeri negara berbahasa Jerman ini diurus oleh Swiss. Termasuk di bidang pertahanan. Liechtenstein sempat punya angkatan bersenjata, tapi ditiadakan pada 1868 karena terlalu mahal.

Angkatan bersenjata pun akhirnya hanya diizinkan pada masa-masa perang, tapi keadaan itu belum pernah terjadi. Meski begitu, Liechtenstein punya angkatan kepolisian dan tim SWAT untuk tugas keamanan dalam negeri.

Palau

Republik Palau adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang merdeka pada 1994 dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat. Palau terdiri dari 8 pulau utama dan sekitar 250 pulau kecil.

Sejak berdirinya Palau, satu-satunya angkatan yang diizinkan adalah kepolisian, yang meliputi Unit Surveilansi Maritim beranggotakan 30 orang. Fungsinya hanya untuk keamanan dalam negeri.

Sementara itu, pertahanan tetap jadi tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas. (*)