Proyek APBN di Aceh Utara Mangkrak, DPRK Desak BWS Lanjutkan Pembangunan

ACEHSATU.COM | LHOKSUKON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dalam hal ini Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur kembali mengunjungi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I di Banda Aceh terkait dengan mangkraknya Proyek Pembangunan Bendungan Krueng Pase yang dikerjakan pada tahun 2021 lalu. Proyek dengan nilai kontrak puluhan miliar bersumber dari APBN … Read more

ACEHSATU.COM | LHOKSUKON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dalam hal ini Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur kembali mengunjungi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I di Banda Aceh terkait dengan mangkraknya Proyek Pembangunan Bendungan Krueng Pase yang dikerjakan pada tahun 2021 lalu.

Proyek dengan nilai kontrak puluhan miliar bersumber dari APBN itu dikerjakan PT Rudy Jaya asal Jawa Timur.

Kunjungan Anggota DPRK tersebut untuk mengadvokasi permasalahan mangkraknya pembangunan bendungan Krueng Pase, dan sejauh mana sudah tahapan pembangunan bendungan tersebut, Ucap Anggota Komisi IV Zulkifli Kepada Media ini pada minggu (07/05/2023).

Dari hasil kunjungan tersebut , pihak BWS menyampaikan bahwa mangkraknya pembangunan bendungan tersebut karena ada permasalahan dengan rekanan yang melaksanakan pengerjaan proyek tersebut.

Sehingga ada beberapa permasalahan yang memang tidak bisa dikerjakan sepenuhnya, dan saat ini pihak BWS sendiri telah memutuskan kontrak dengan perusahan rekanan proyek tersebut, Kata Zulkifli.

Dan untuk saat ini lanjutnya,  pihak BWS berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan bendungan tersebut,dengan cara akan melakukan penunjukan langsung terhadap salah satu perusahaan yang profisional dan dianggap mampu oleh pihak BWS untuk penyelesaian Proyek bendungan tersebut.

“Pembangunan tersebut akan segera dilanjutkan pada bulan mei ini, dan itupun nanti nya berdasarkan hasil audit dari pada pengerjaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan Sebelumnya. Sehingga pihak BWS akan menghitung ulang rencana pengerjaan lanjutan”, Sebut Zulkifli dari Fraksi PKS , Di Dampingi Asy’ari Dari Fraksi Partai Aceh dan Iskandar dari fraksi partai Nasdem.

Sementara itu pihaknya mengharapkan kepada Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten serta pihak BWS untuk mencari jalan Alternatif lain sehingga masyarakat bisa kembali menggarap persawahan, sambil menunggu rampungnya pembangunan bendungan tersebut.

Untuk diketahui, Akibat mangkraknya pembangunan bendungan Krueng Pase setidaknya Masyarakat di sembilan kecamatan tidak bisa menggarap persawahan, sehingga terganggu dengan sektor ekonomi masyarakat.

Hal ini tentunya dikarenakan selama ini air yang mengalir persawahan di sembilan kecamatan tersebut berasal dari Krueng Pase.

Sehingga Warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sudah tiga kali musim atau sejak 2021 gagal menanam padi, karena tak bisa mengairi sawah dari irigasi Krueng Pase.

Lokasi Proyek Bendungan Krueng Pase yang berada di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara tersebut sudah mulai dibangun sejak Oktober 2021.

Namun, hingga bulan Mei 2023 proyek multiyears atau tahun jamak tersebut yang ditender Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh pada tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp 44.8 miliar dengan bersumber dana dari APBN itu masih mangkrak dan terkesan adanya pembiaran.

AcehSatu Network
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.