ACEHSATU.COM – Dalam satu dekade terakhir Indonesia kerap dilanda bencana alam mulai dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, badai, longsor, pesawat jatuh, kapal tenggelam, kebakaran hutan, hingga bencana tsunami yang terjadi setiap saat.

Seolah bumi pertiwi sangat identik dengan bencana dan musibah. Apakah sebenarnya yang menjadi penyebab?

Baru baru ini banjir besar menerjang Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Banjir besar itu menyapu rumah warga dan merendam seluruh fasilitas umum.

Kondisi di daerah terkena banjir benar benar lumpuh dan menimbulkan dampak sosial bagi penduduk setempat.

Belum kelar bencana banjir di Indonesia bagian tengah berlanjut ke barat, gunung api kembali erupsi di Jawa Timur, anak gunung Krakatau meradang, banjir bandang di Bogor Jawa Barat dan Malang.

Peristiwa alam yang terjadi di negeri ini kiranya saling bersahut-sahutan.

Ibarat Indonesia yang terdiri dari pulau pulau yang sambung menyambung.

Begitulah musibah yang dialami Indonesia saat ini tanpa putus.

Sedang bencana Covid-19 terus meningkat hingga tercatat 1 juta orang telah menjadi korban terinfeksi.

Pemerintah kini dihadapkan pada pelbagai ujian dan tantangan berat.

Disaat pemerintah fokus mengatasi pandemi, pada saat bersamaan bencana alam pun menerjang.

Sehingga memecah konsentrasi pembangunan.

Mengutip Kompas.com (26/1) Manajer Kampanye Walhi Kalimantan Selatan M Jefri Raharja menyebutkan, banjir di Kalimantan Selatan sebagai bencana ekologi.

Penyebabnya selain karena curah hujan ekstrem, penyebab banjir juga karena masifnya pembukaan lahan.

Faktor inilah yang kemudian dianggap turut andil terciptanya banjir besar di Kalimantan.

Salah satu peruntukan pembukaan lahan di Kalimantan adalah terciptanya perkebunan sawit.

Dan itu dilakukan secara terus-menerus tanpa henti.

Sebab lainnya kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan hutan akibat pertambangan batubara juga faktor terjadinya banjir.

Kegiatan eksplorasi hutan dan tambang yang tidak berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan oknum itu telah menambah beban negara dan kerugian bagi masyarakat.

Pemerintah sebagai regulator dan pemegang mandat kekuasaan tentu harus bertindak dan menertibkan kegiatan yang menjurus pada kejahatan lingkungan tersebut.

Meskipun para pemain nya dari perusahaan BUMN. Negara tidak boleh kalah dengan korporasi. Lakukan tindakan hukum dan evaluasi ijin yang telah dikeluarkan.

Bila pemerintah mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau pemilik modal berarti pemerintah tidak berpihak kepada rakyat yang saat ini menderita akibat bencana alam karena akibat kerusakan lingkungan dan hutan.

Jangan lupa bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Maksudnya menjaga kelestarian bumi Indonesia merupakan bagian dari tugas pemerintah yang harus dijalankan dengan baik.

Selama ini kita selalu disajikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Namum faktanya hal itu hanya teori belaka. Praktik nya berbeda di lapangan.

Begitu pula dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah seakan sangat serius menjalankan konsep blue economy atau green economy.

Secara konsepsi dapat diartikan sebagai pembangunan ekonomi berbasis lingkungan hidup.

Lagi-lagi fakta di lapangan menunjukkan ketidak-sinkronan antara perkataan dengan perbuatan.

Sikap yang ambigu seperti ini menandakan pemerintah tidak memiliki sensitivitas yang tinggi untuk merawat alam Indonesia.

Demi kepentingan ekonomi segelintir orang, pemerintah menutup mata terhadap berbagai kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pemilik modal.

Ini bukan tuduhan tetapi fakta. Boleh cek di lapangan bagaimana kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi, sudah stadium parah.

Oleh karena itu untuk menghindari negeri ini dari kehancuran akibat diterjang berbagai bencana, maka pemerintah harus tegas terhadap siapapun yang telah melakukan kejahatan lingkungan.

Hanya dengan cara menjaga lingkungan agar stabil sehingga ketika curah hujan tinggi atau cuaca ekstrem terjadi, banjir tidak terjadi atau dapat dikendalikan.

Buat apa hebat secara ekonomi tetapi rakyat nya miskin dan menderita (berarti ada yang salah dengan perekonomian Indonesia).

Katanya kejar pertumbuhan ekonomi 7 persen tetapi mengorbankan alam dan rakyat.

Padahal pertumbuhan ekonomi negara harus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bukan malah sebaliknya.

Melihat musibah yang datang bertubi-tubi menerpa negeri ini, tokoh agama menilai bangsa ini sedang diuji oleh Allah SWT.

Ujian tersebut tentu saja sebagai pelajaran sekaligus teguran bagi bangsa Indonesia terutama para pemimpin agar instrospeksi diri.

Barangkali sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan sehingga perlu teguran keras agar bangsa dan pemimpin negeri ini bertobat dan kembali ke jalan yang lurus.

Pemimpin bangsa perlu bertafakur dan memperbaiki kesalahannya terutama terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Harus diketahui bahwa bumi ini bukanlah milik manusia. Alam ini milik sang Maha Pencipta karena itu jangan pernah merusak alam ini demi nafsu serakah.

Bumi Indonesia hanya titipan Tuhan kepada bangsa ini untuk dikelola secara baik, benar, dan amanah.

Sebab itu rawat dan jagalah keseimbangan alam ini biar alam pun akan bersedia hidup berdampingan dengan bangsa Indonesia. (*)