Surat Terbuka Pedagang Kecil terhadap Bupati Aceh Besar

Seorang pedagang kecil yang berjualan di lokasi wisata di Aceh Besar mempertanyakan kebijakan penutupan lokasi wisata di Aceh Besar yang terkesan dilakukan secara mendadak.
Surat Terbuka Pedagang Kecil
Foto Youtube/Korelasi

Surat Terbuka Pedagang Kecil untuk Bupati Aceh Besar

ACEHSATU.COMSeorang pedagang kecil yang berjualan di lokasi wisata di Aceh Besar mempertanyakan kebijakan penutupan lokasi wisata di Aceh Besar yang terkesan dilakukan secara mendadak.

Bahkan, pedagang kecil itu menilai kebijakan tersebut sangat diskriminatif terhadap pedagang kecil.

Berikut isi suratnya yang beredar di media sosial:

Surat Terbuka untuk Bupati Pak Ir Mawardi Ali, Dandim, dan Kapolres Aceh Besar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya, Roza Sahputra, dengan surat terbuka ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait keputusan penutupan area pariwisata kabupaten Aceh Besar khususnya kawasan pantai pesisir Lhoknga dan Lampuuk pada hari ini, tanggal 29 Mei 2021.

Sebelumnya, kami sebagai masyarakat sangat menghormati keputusan yang sudah tentu melalui musyawarah berbagai pihak, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan mungkin menjadi pertimbangan bagi pemangku jabatan di Kabupaten Aceh Besar.

Surat Terbuka Pedagang Kecil
Foto Youtube/Korelasi

Berikut beberapa point yang sudah saya rangkum:

1. Keputusan yang muncul tiba-tiba di pagi sabtu tanggal 29/5/2021 ini cukup mengejutkan kami, karena tidak ada pemberitahuan RESMI sama sekali di hari-hari sebelumnya.

2. Keputusan yang terkesan buru-buru ini memberikan dampak kerugian bagi kami sebagai pedagang kecil. Seperti yang saya dan keluarga alami sendiri, kami sengaja menyetok kelapa sebanyak 500 butir bernilai lebih dari 2 juta rupiah pada hari rabu lalu sebagai antisipasi di musim hujan. Saya yakin teman-teman pedagang lain bahkan telah berbelanja jutaan untuk persiapan dagang mereka seperti stock ikan, kelapa, daging sayuran, dan lain lain. Sampai saat ini kami bingung mau dikemanakan stock ini, apalagi kelapa dan ikan tidak akan bertahan lama.

3. Terdapat sedikit ketimpangan ketika peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang kecil pesisir pantai seperti kami. Dengan tidak sengaja saya melihat sendiri bagaimana keramaian juga berlaku di Suzuya Mall, Hermes Plaza, serta cafe-cafe lainnya. Bahkan saya menulis surat ini di salah satu cafe di Banda Aceh, yang semakin malam semakin ramai pengunjungnya.

4. Baiklah kalau tempat tersebut bukan berada di Aceh Besar. Tapi bagaimana dengan salah satu contoh kafe dan restoran besar berdampingan dengan SPBU yang berada di Lambaro? Apakah besok dan hari-hari berikutnya kami harus terpaksa menutup kegiatan usaha kami sesuai intruksi sedangkan restoran dan kafe tersebut boleh berjalan dari pagi sampai dengan jam 10 Malam?

5. Perlu dipahami Bpk/Ibu, sebagai usaha yang bergerak di sektor pariwisata, kami ini hanya "hidup" di weekend (sabtu dan minggu) dan hari libur. Itupun hanya sampai azan magrib berkumandang. Apalagi, keluarga saya termasuk salah satu yang terpaksa berhutang di bulan ramadhan dikarenakan tidak ada pemasukan. Sangat berbeda dengan usaha lainnya bisa hidup kapan saja. Contohnya counter pulsa punya adik saya atau toko kelontong punya paman. Maka akan sangat menyakitkan kami jika peraturan ini dibuat seakan-akan hanya menargetkan kawasan wisata pesisir yang notabe nya memang hidup di sabtu minggu, hari dimana kami menggantungkan harapan rezeki.

6. Hal lain yang sedikit tidak berimbang juga yaitu dimana pondok/lapak tempat kami berjualan tetap ditempati oleh pengunjung, sampah yang tinggal menjadi bukti kuat dimana pondok kami tidak kosong begitu saja. Sedikit sedih karena larangan untuk berjualan tidak sama berlakunya untuk berkunjung, sehingga kami rakyat kecil mudah mengambil kesimpulan yang sedikit negatif terhadap kinerja petugas. 

7. Tidak bermaksud membenturkan, tapi terlihat sedikit tidak "nyambung" saat beberapa minggu lalu Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno berkunjung ke Aceh bahkan langsung mempromosikan Lampuuk sebagai Sport Tourism, akan tetapi kenyataannya disambut dengan penutupan semua objek wisata di kawasan itu.

8. Kami sangat paham dengan data angka Covid yang terus naik hingga saat ini Aceh Besar termasuk dalam zona merah, oleh karena itu kami berusaha menjalani protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer serta menjual masker sebagai antisipasi jika pengunjung lupa membawa. Kami hanya ingin meminta ini dipertimbangkan. Apakah kami tetap harus menutup total ketika protokol kesehatan tetap kami jalani? Bagaimana dengan tempat-tempat yang sudah kami sebutkan diatas?  

9. Jika memang instruksi ini harus tetap dijalani, kami berharap supaya ada sedikit solusi dari pihak terlibat untuk mempertimbangkan kompensasi bagi kami pedagang kecil yang telah dirugikan seperti penjelasan di point nomor 2. Kami yakin tidak akan menjadi masalah besar jika hal ini dijalankan. Sedikit contoh dari negri Jiran tempat saya tinggal selama lebih dari 10 tahun. Selain membuat instruksi total lockdown seminggu sebelumnya, juga menyiapkan bantuan uang tunai bagi masyarakat dan pedagang kecil agar bisa bertahan hidup.

10. Terakhir, saya ingin menyampaikan sedikit kekecewaan ketika ada salah satu dari petugas terkesan meremehkan kami dengan berkata "kita harus tutup karena data menunjukkan Covid di area Lhoknga sudah meningkat, sudah zona merah, bapak tau apa itu data?" Seharusnya kata-kata ini tidak keluar dari petugas yang semestinya membimbing masyarakat. Kami memang pedagang kecil yang tidak sekolah setinggi bapak, tapi kami juga tidak selugu itu.

Demikian surat terbuka ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun.

Besar harapan kami agar pesan ini tersampaikan kepada jajaran pimpinan di kabupaten Aceh Besar, dapat mempertimbangkan sepenuh hati, dan dapat mengambil keputusan yang lebih fair (adil).

Salam hormat,

Roza Sahputra (pedagang cafe pinggir pantai Lhoknga)

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bapak Sandiaga Salahuddin Uno      

2. Yth. Presiden Republik Indonesia - Bapak Presiden Joko Widodo. (*)