Sruktur Hukum Perlu Linier

Tanggapan terhadap tulisan sdr. Safaruddin dari YARA Aceh, mengenai Qanun Aceh nomor 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimana Saudara Safaruddin tersebut telah memprovokasi bahwa BI dan OJK salah menafsir pasal 21 (2) Qanun nomor 8/2014
Prof Dr Nazaruddin AW MA
Prof Dr Nazaruddin AW MA. Dok HO Acehsatu.com

Oleh: Prof Dr Nazaruddin AW, MA

Tanggapan terhadap tulisan sdr. Safaruddin dari YARA Aceh, mengenai Qanun Aceh nomor 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  dimana Saudara Safaruddin tersebut telah memprovokasi bahwa BI dan OJK salah menafsir pasal 21 (2) Qanun nomor 8/2014.

Membahas masalah aturan hukum perlu memahami secara utuh struktur hukum itu sendiri, baik yang vertikal, horizontal, maupun yang Lex Specialis, sehingga aturan hukum dimaksud dapat dipahami secara benar dan tepat.

Untuk itu perlu dijelaskan secara menyeluruh aturan hukum yang bersentuhan dengan Qanun nomor 11/2018 sebagai berikut.

UU Nomor 44/1999 linier dengan  UU Nomor  11/2006 dalam soal syariat Islam di Aceh yang dijelaskan dalam pasal 4 UU nomor 44/1999 bahwa “Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Kemudian dalam pasal 9 UU tersebut pada saat membahas mengenai fungsi ulama sebagai pengontrol syariat Islam menyatakan bahwa “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Selanjutnya, dalam UU nomor 11/2006, dimana normanya linier dengan UU nomor 44/1999, sebagaimana disebutkan dalam pasal 125 (1) dan (2) menyatakan  “Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak.

Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Demikian juga dalam pasal 126 “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam”.

Turunan dari undang-undang tersebut untuk Provinsi Aceh adalah Qanun yang kedudukannya sama dengan Perda di Provinsi lain.

Qanun yang membahas secara khusus mengenai ekonomi dan keuangan adalah Qanun Nomor 8/2014 dan Qanun nomor 11/2018.

Qanun Nomor 8/2014, dalam pasal 21 menyatakan “ (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.

(2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

(3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Untuk menafsirkan qanun di atas perlu terlebih dahulu menempatkan norma yang menjadi prinsip hukum dalam qanun tersebut harus linier dan dalam hal ini dapat di jelaskan dalam tiga alasan :

Pertama saudara Safaruddin mengutip ayat 2 di atas yang menyatakan Lembaga keuangan konvensional harus membuka UUS di Aceh.

Saudara Safaruddin kurang mendalami mengenai istilah Bank Umum dan UUS, sementara dalam struktur Perbankan di Indonesia 

Ada Bank Umum Konvensional, ada Bank Umum Syariah dan ada UUS. UUS ini sesuai dengan UU nomor 21/2008 menyebutkan bahwa “Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”.

(Penjelasan UUS dalam UU Nomor 21/2008, Pasal 1 (10)) Dimaksudkan disini adalah bagi Bank Umum Konvensional yang kantor pusatnya diluar Aceh, namun perlu membuka Unit Usaha Syariah  di Aceh, maka dapat membuka dalam bentuk UUS, seperti Bank Permata, BCA dan Bank Panin, Maybank (kalau membuka unit usaha di Aceh boleh membuka dengan menggunakan UUS, sebagaimana dimaksud ayat 2 Qanun nomor 8 tahun 2014.

Kemudian ada beberapa istilah yang dikenal dalam dunia perbankan untuk mengakomodir antara Bank konvensional dan Bank Syariah.

  1. Islamic Windows Banks System adalah sistem yang memperkenankan didalam sebuah kantor bank, terdapat dua sistem perbankan yakni syariah dan konvensional. Tinggal nasabah yang menentukan apakah akan menggunakan sistem syariah atau konvensional. Ini mungkin yang dimaksud UUS oleh sdr Safaruddin dalam Qanun nomor 8/2014. Hal ini tidak diizinkan oleh Bank Indonesia dan atau OJK, karena dianggap akan membingungkan nasabah yakni adanya keraguan terhadap pemisahan pembukuan antara bank syariah dan konvensional, namun hal seperti ini dibenarkan di Malaysia. UUS adalah bank konvensional hanya dijinkan membuka cabang atau unit syariah khusus yang terpisah dari induk perbankan konvensionalnya, dan hal ini telah dilakukan oleh masing-masing Bank Nasional seperti Bank Mandiri membukan Bank Syariah Mandiri, BNI dengan BNI Syariah, BII Unit Syariah dan Danamon Syariah dan sebagainya.
  2. Spin off, adalah UUS yang berada dibawah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional sebagai induknya wajib merubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sesuai syarat yang yang ditetapkan Undang-Undang No.21/2008. Untuk beberapa Bank nasional selama ini UUS sudah merubah menjadi BUS seperti Bank Mandiri Syariah, Banl BNI Syariah, BRI Syariah dan lain-lain. Semua itu merupakan UUS yang sudah memenuhi syarat menjadi BUS.
  3. Mekanisme akuisisi dan konversi (perubahan kegiatan Usaha), yaitu melakukan perubahan dari UUS atau induk perbankan konvensional dengan cara konversi menjadi bank syariah. Status bank syariah itu kemudian adalah entitas tersendiri”. Inilah yang dilakukan oleh Bank Aceh, Bank NTB dan akan dilakukan terhadap Bank Nagari di Sumatra Barat.
  4. Indonesia menganut  sistem perbankan (dual banking system). Bank Indonesia memberi pilahan dengan dua cara ; Pertama, mendirikan Bank Umum Syariah yang baru; Kedua, mengalihkan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. Cara yang kedua inilah yang ditempuh oleh Bank Nasional yang beroperasi di Aceh sekarang ini sedang mengalihkan hak dan unit usaha konvensional ke sistem syariah.

Saudara Safaruddin, Qanun nomor 8/2014 adalah qanun pokok-pokok syariat Islam yang mengatur banyak hal yang bersifat umum dari syariat Islam itu sendiri, baik aqidah, ibadah, muamalah dan Akhlaq.

Menyengkut masalah muamalah, khususnya masalah keuangan, Qanun tersebut mengakomodir untuk diatur dalam qanun tersendiri.

Artinya Qanun nomor 8/2014 masuk dalam Qanun yang membahas syariat secara umum, sedangkan Qanun nomor 11/2018 khusus mengatur terperinci mengenai keuangan syariah.

Oleh karena itu tidak mungkin bertentangan antara Qanun nomor 8/2014 dengan Qanun nomo 11/2018, karena keduanya memiliki norma yang sama yaitu transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, qanun ini dilengkapi oleh Naskah Akademik yang jelas, sebagaimana disebutkan dalam uraian azas dan prinsip Naskah Akademiknya yaitu “Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya Islam dan telah menegaskan pemberlakuan syariah Islam secara kaffah maka diharapkan semua lembaga keuangan yang berada di Aceh berasaskan kepada syariah.

Menjadikan setiap lembaga keuangan yang ada di Aceh beroperasi secara syariah adalah tuntutan dari UUPA dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam”.

Demikian juga, Qanun ini tidak hanya selaras dengan perundang-undangan negara sebagaimana terebut di atas, tetapi juga selaras dengan Fatwa MUI Pusat Nomor 1 tahun 2004, tentang Bunga Bank sama dengan Riba yang haram hukumnya.

Prof Dr Nazaruddin AW MA
Prof Dr Nazaruddin AW MA. Dok HO Acehsatu.com

Sesuai pula dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 11/2013 tentang kearifan lokal menetapkan bahwa:

(1) Ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti mampu mengatasi problematika umat manusia dalam masalah keuangan, untuk itu Provinsi Aceh wajib memberlakukan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

(2) Semua pihak diharapkan untuk mendorong Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar merumuskan dan menetapkan Qanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh.

(3) Pemerintah Aceh diharapkan untuk menempatkan dan menyalurkan anggarannya melalui Bank syariah.

Sekiranya Bank Konvensiaonal masih beroperasi di Aceh, sebagaimana maksud sdr. Safaruddin, maka tindakan itu akan bertentangan dengan :

  1. Pasal 4 UU no. 44/1999 tentang pelaksanaan syariat Islam, karena Bank konvensional tidak tergolong dalam stransaksi katagori syariat Islam, karena masih menganut sistem bungan yang dalam fatwa MUI haram hukumnya.
  2. Bertentangan pula dengan UU nomor 11/2006,  pasal 25 (1) syariat islam yang masuk didalamnya Muamalah mencakup ekonomi dan keuangan dan pasa 26 (1) kewajiban mengamalkan syari’at Islam di Aceh. Jika Bank Konvensional masih berlaku di Aceh berarti struktur Qanun tidak linier dengan UU tersebut di atas.
  3. Bertentangan pula dengan Fatwa MUI pusat dan Fatwa MPU Aceh mengenai haramnya bunga Bank dan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh.

Saya berharap saudara Safaruddin dapat mengkaji lebih dalam menganai aturan hukum syariat di Aceh, atau mengundang diskusi atau tabayyun secara sehat, supaya tidak gegabah dalam membuat pernyataan, menyebabkan terkesan saudara miskin literatur saat membuat pernyataan dalam menanggapi Qanun Syariat di Aceh. Wallahu‘alam. (*)

Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry