Hukum

SPKP Gugat Penetapan Anggota KIP Aceh Minus Keterwakilan Perempuan

Gugatan ini akan dilakukan oleh Destika dan Sherly secara terpisah. Sehubungan akan terdapat beberapa objek perkara (putusan KPU), maka gugatan akan dilakukan berdasarkan objek perkara.

Foto | Istimewa

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH Penetapan anggota KIP Aceh minus keterwakilan perempuan menjadi sorotan Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan  (SPKP), melalui dilaksanakannya Focus Group Discussion  (FGD) atau diskusi terbatas, SPKP gugat keputusan KIP, Selasa (3/7/2018).

FGD berlangsung di aula Gedung Serba Guna, Kantor DPPPA Aceh, Banda Aceh dimulai pada 16:30 WIB dan berakhir pada 18:40 WIB.

Arabiyani, selaku panitia mengurai maksud dan tujuan FGD diselenggarakan.

“Kita bermaksud menindaklanjuti realitas tidak adanya keterwakilan perempuan pada beberapa kabupaten/kota di Aceh dalam kuota KIP, sedangkan norma hukum telah mengamanahkan keterwakilan perempuan paling tidak sebanyak 30%,” papar Arabiyani.

Sebagaimana UU Nomor 11/2016, Pasal 57 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Qanun Nomor 6/2016, PKPU Nomor 1/2018, dan Pasal 10 UU Nomor 7/2007. Semua norma hukum tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%, paparnya melanjutkan.

Tokoh lain turut menyampaikan pandangan terkait hal ini yakni Destika Gilang Lestari dan Sherly yang berencana menggugat atas nama pribadi, menyatakan kekecewaanya atas keputusan DPRK tidak sempurna dalam menafsirkan kaidah hukum yang berlaku.

Termasuk tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/PUU-XI/2013. Dimana diterangkan dalam putusan ini.

Affirmative action dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki.

Sedangkan keanggotaan perempuan belum ada, KIP seharusnya wajib menetapkan adanya keterwakilan perempuan bagi mereka yang lolos tahapan seleksi tersebut.

Hospi Novrizal Sabri dan Robby Firmansyah, dua orang dari 10 pengacara yang berkomitmen memberikan bantuan hukum kepada penggugat, menyarankan agar memperkuat argumentasi SPKP terhadap tafsir frasa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Hospi berpandangan bahwa berkenaan frasa dalam UU yang dimaksudkan tersebut harus segera dilakukan revisi kata “…memperhatikan paling sedikit ..” yang terdapat didalam UU dan Qanun, menjadi “..wajib ada keterwakilan…”.

Hal ini semata mengingat bakal banyak perempuan yang melamar pada posisi-posisi jabatan publik akan mengalami persoalan serupa jika tidak segera ditindaklanjuti.

Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Kurniawan yang turut serta hadir dalam diskusi ini berpendapat, mengingat daluarsa gugatan adalah 90 hari paska dikeluarkannya putusan, maka menjadi penting sekali untuk segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya posita atau  dasar gugatan.

Affirmative Action yang dimaksud adalah apabila seorang kandidat perempuan telah melalui seluruh tahapan, dan lolos seleksi, dan perempuan masuk didalamnya, adalah mengikat berlakunya, tidak boleh tidak terdapat keterwakilan perempuan, lanjut Kurniawan.

FGD dihadiri oleh berbagai kalangan antaranya dari akademisi Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, anggota parpol, pengacara dan konsultan hukum dan politik.

“Pertemuan ini setidaknya membuka jalan terang proses gugatan ke PTUN,” ungkap Arabiany melalui rilis yang dikirim ke redaksi ACEHSATU.COM.

Gugatan ini akan dilakukan oleh Destika dan Sherly secara terpisah. Sehubungan akan terdapat beberapa objek perkara (putusan KPU), maka gugatan akan dilakukan berdasarkan objek perkara.

SPKP mengajak kepada penggugat lain (baca : peserta pemilihan anggota KIP yang gugur setelah masuk 10 dan 15 besar) yang merasa dirugikan oleh putusan KPU nantinya, ikut serta bersama-sama melakukan gugatan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top