Sorotan Pansus Covid-19, Mulai dari Kelengkapan APD di Pos Perbatasan Sampai Pengamanan Sosial

Sorotan Pansus Covid-19, Mulai dari Kelengkapan APD di Pos Perbatasan Sampai Pengamanan Sosial

ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG – DPRK Aceh Tamiang beberapa hari lalu menggelar Pantia Khusus (Pansus) Covid-19 di Aceh Tamiang dan mengeluarkan rekomendasi kepada eksekutif, sorotannya  mulai dari kelengkapan Alat Pelidung Diri (APD) di pos perbatasan Sumut-Aceh sampai dengan pengamanan sosial.

Rekomendasi tersebut di bacakan  masing-masing tim Pansus Idalam sidang paripurna DPRK setempat yang dimpin Ketua DPRK Suprianto didampingi Wakil Ketua, Muhammad Nur,  sore kemarin.

Juru bicara Pansus I, Salbiah dalam laporannya mengutarakan, dari hasil kunjungan tim Pansus I ke Posko Covid – 19 perbatasan Aceh Sumur di Seumadam, tidak terlihat adanya proses pemeriksaan terhadap pengguna jalan yang melintas, memang situasi saat tim Pansus hadir, cuaca hujan mengguyur daerah ini.

“Untuk itu, pihaknya meminta agar tim gugus tugas kabupaten, dapat menyediakan jas hujan dan seluruh kebutuhan APD bagi petugas di Posko Covid perbatasan sehingga petugas lebih maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya menjaga orang keluar masuk Aceh tidak terpapar virus Covid-19 ini.

Salbiah juga mengapreasiasi terhadap kinerja tim Gugus Covid-19 Aceh Tamiang yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya.

Sementara Juru bicara tim Pansus II Covid-19, Erawati menyorot anggaran refocusing agar lebih dapat digunakan untuk perlindungan kelompok rentan dan jaringan pengaman sosial dan tidak lebih banyak untuk biaya operasional dan honorarium tim.

Disamping itu, Tim Pansus II meminta Pemkab Aceh Tamiang agar melakukan update data status Covid-19 dan mempublikasi ke pubik. “Dalam penggunaan anggaran Covid-19 tim Gugus Covid – 19 Aceh Tamiang  tetap berpedoman pada azas transparansi  dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dalam rangka pengaman daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, ” ujar Era.

Sedangkan juru bicara tim Pansus III, Teuku Rusli menyampaikan beberapa rekomendasi diantaranya, tim Pansus III menemukan perbedaan data antar dinas yang membidangi jaringan pengaman sosial dan prosedur bagi penerima manfaat juga harus jelas dan sesuai aturan yang ada.

“Terkait tidak singkronnya data yang ada, kita menyarankan untuk jaringan pengaman sosial agar dapat dilakukan satu pintu,” saran Rusli.

Selain itu, terkait beras tanggap bencana pihaknya juga menyarankan agar dapat digunakan dan disalurkan sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Hadir pada sidang tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang, T Insyafuddin, dan sejumlah kepala dinas, badan dilingkungan Pemkab Tamiang (*)