oleh

Somalia Jadi Negara Paling Korup di Dunia Selama 7 Tahun Berturut-turut

ACEHSATU.COM | JOHANNESBURG – Pengawas korupsi global Transparency International mengatakan sejumlah besar negara yang paling korup di dunia berada di Afrika, dimana rezim yang tidak demokratis terus melemahkan upaya anti-korupsi.

“Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun ini menyajikan gambaran yang sebagian besar suram untuk Afrika. Hanya delapan dari 49 negara mendapat skor lebih dari 43 dari total nilai 100 pada indeks,” kata lembaga itu dalam survei 2018 yang dirilis pada Selasa.

BACA: Ini Tiga Daerah Tertinggi Kasus Korupsi di Aceh

Laporan tersebut mencatat bahwa sebagian besar negara Afrika tidak mengalami kemajuan dalam memerangi korupsi meskipun ada komitmen dari para pemimpin dalam menyatakan 2018 sebagai tahun anti-korupsi.

Somalia yang telah bergulat dengan perang saudara sejak 1991, tetap menjadi negara paling korup di dunia selama tujuh tahun berturut-turut dengan hanya mencetak 10 poin dari 100, diikuti oleh Sudan Selatan.

Namun Seychelles, Botswana dan Cape Verde, berada di peringkat paling tidak korup di benua itu dengan masing-masing mencetak 61 dan 57 poin.

Laporan itu mengatakan Afrika sub-Sahara tetap menjadi wilayah yang sangat kontras secara politik dan sosio-ekonomi dan banyak tantangan lama seperti perselisihan sipil, lembaga-lembaga yang lemah dan sistem politik yang tidak responsif terus melemahkan upaya-upaya anti korupsi.

BACA: Korupsi di Kemenag Aceh, Dirut PT Supernova Jaya Mandiri Ditahan

Di sisi lain, laporan itu juga mengakui bahwa sejumlah besar negara mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.

Negara-negara seperti Botswana dan Seychelles, yang terus mendapat skor tinggi pada indeks persepsi korupsi, memiliki sistem pemerintahan dan tata pemerintahan yang relatif berfungsi dengan baik, yang membantu berkontribusi dalam upaya anti-korupsi mereka.

Namun laporan itu mengatakan kedua negara adalah pengecualian dan tidak mencerminkan norma di benua di mana sebagian besar prinsip demokrasi berisiko dan tingkat korupsi tinggi.

Badan pengawas itu merekomendasikan agar korupsi dapat berkurang, pemerintah di Afrika sub-Sahara perlu melindungi pembela hak asasi manusia, aktivis anti-korupsi dan jurnalis investigasi agar mereka dapat mengungkap kasus-kasus korupsi. (*)

 

Komentar

Indeks Berita