Banda Aceh

SK Pemekaran Aceh Malaka Masuk ke Tahap Pembahasan Dewan

Setelah pertemuan antara panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka didampingi Forbes DPRK Aceh Utara wilayah barat dengan Sekda Aceh Utara Abdul Aziz serta asisten 1 dan dua kabag terkait, 15 Agustus lalu, kini proses administrasi masuk ke tahapan pembahasan dewan.

Ilustrasi Kabupaten Aceh Malaka

ACEHSATU.COM | ACEH UTARA – Setelah pertemuan antara panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka didampingi Forbes DPRK Aceh Utara wilayah barat dengan Sekda Aceh Utara Abdul Aziz serta asisten 1 dan dua kabag terkait, 15 Agustus lalu, kini proses administrasi masuk ke tahapan pembahasan dewan, Rabu (30/08/2017).

Menurut keterangan juru bicara CDOB Aceh Malaka Tajuddin, semua kebutuhan surat keputusan (SK) pemekaran Aceh Malaka saat ini sudah dilimpahkan oleh Pemkab kepada DPRK. Jumlah SK tersebut sebanyak 8 SK dan harus mendapat persetujuan dewan.

Kesemuanya SK diantaranya SK pelepasan aset, pelepasan pegawai, persetujuan batas wilayah, penetapan ibukota, penetapan kecamatan, dan penetapan gampong. Dua di antaranya sudah selesai, yaitu SK Panitia pemekaran dan SK tim kecil Pemkab, sebut Tajuddin.

Walaupun demikian, Tajuddin mengajak seluruh sayap pendukung pemekaran Kabupaten Aceh Malaka dan seluruh masyarakat wilayah barat Aceh Utara untuk terus mengawal proses tersebut.

“Sebelum SK ini ada di tangan panitia, kita harus bekerja ekstra serta mengawal ketat setiap tahapan, baik di tingkat Pemkab maupun DPRK,” ajak Tajuddin.

Sementara Ketua Forum Bersama (Forbes) DPRK Aceh Utara wilayah barat, Tgk Junaidi ketika dihubungi Humas CDOB Aceh Malaka menyebutkan, saat ini surat Bupati Aceh Utara perihal pertimbangan atau persetujuan pembentukan daerah otonom baru sudah diterima oleh pimpinan DPRK.

“Surat Bupati sudah ada di dewan, tetapi belum masuk ke tahap pembahasan. Berhubung ini menjelang lebaran Idul Adha dan pimpinan kami sedang berhaji, jadi banyak anggota dewan tidak masuk. Karena dewan itu kolektif, maka harus hadir semua ketika dibahas,” ucap politisi senior dari Partai Aceh itu.

Sebab itu, dia meminta panitia, para sayap pendukung pemekaran, dan masyarakat untuk bersabar. Bahkan dia berjanji, usai lebaran akan mempertanyakan hal ini kepada pimpinan dewan agar segera masuk ke pembahasan.

Tgk Junaidi juga meminta kepada Pemkab Aceh Utara untuk komit dengan janjinya tidak akan mempersulit dan mempercepat proses administrasi pemekaran Aceh Malaka di tingkat kabupaten. Bila ini berlarut, maka akan timbul kegaduhan di masyarakat.

To Top