Sikap Anti Korupsi, Wujud Nasionalisme ASN Dalam Kepemimpin Birokrasi

"Jika birokrasi telah dikungkungi korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana"
nasionalisme
Pelatihan kepemimpinan admisnistrator angkatan II tahun 2022 KHAN LAN Aceh. acehsatu.com/Husni

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan Negara.

Serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan.Sementara dalam arti yang lebih sempit, nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan.

Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya.

Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia (nasionalisme) dan mengedepankan kepentingan nasional.

Baca : Tidak Hanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pun Tumbuh Subur?

Dengan kata lain, nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya.

Karenanya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus obyektif, jujur, transparan.

Sementara bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.

Maka dari itu, kesadaran ASN terhadap sebuah tindakan anti korupsi menjadi tolak ukur rasa nasionalisme kepada negara. Berkaitan dengan korupsi, secara garis besar korupsi sangat berbahaya dalam kehidupan manusia, baik dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi dan indifidu.

Baca : APBA “Bukan” Milik Kaum Dhuafa!

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Untuk itu ASN menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa.

Terkait dengan pengembangan nasionalisme dalam kepemimpinan birokrasi ASN, kami mengambil isu terkait studi kasus korupsi bahwa korupsi menyebabkan ke tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi.

Jika birokrasi telah dikungkungi korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana. Dampaknya, kualitas layanan dipastikan sangat jelek dan mengecewakan publik.

Upaya pemberantasan korupsi memang bukanlah hal mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi.

Baca : Demokrasi di Bawah Bayang-bayang “Otoriterisasi”

Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan KPK begitu juga dengan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan.

Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Banyak hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Untuk itu, hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;

  1. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
  2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.
  3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
  4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas terutama pelayanan publik terhadap isu sikap anti korupsi sebagai wujud nasionalisme dalam sebuah birokrasi, harus didasarkan pada Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara, nilai-nilai nasionalisme, serta wawasan kebangsaan.

Baca : The King of Pendusta, Pembohong Kelas Atas

Dengan sikap dan pandangan dimaksud, seorang ASN bisa mengatasi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Adapun langkah- langkah yang harus dilakukan adalah

1. Mendesain       ulang    pelayanan        publik, terutama           pada     bidang-bidang  yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik dan Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.

2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

Baca : Sejarah Akan Menghitamkan Mereka yang Layak Dijatuhkan, Akan Meninggikan Mereka yang Memang Layak Dimuliakan

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara, Penyempurnaan Sistem Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

  1. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuatbudaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dan Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
  2. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasiltas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa.

Baca : Penyegelan Usaha Kebijakan yang Tidak Tepat

Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi.

Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi

Penulis : Kelompok Puslatbang KHAN LAN RI Aceh, Muhammad Husni SP, Surkani SE, Sukhyar SH, Joni Arto SP, Juliagus STP