Sidang Daring tak Maksimal, Advokat Minta Pengadilan Kembali Gelar Sidang Luring

Wabah Covid-19 semenjak Maret 2020 telah banyak merubah sistem tatanan kerja pemerintah, tidak terkecuali dalam proses persidangan di pengadilan.
Sidang Daring
Ilustrasi. Foto ANtara

Laporan Erlizar Rusli

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Wabah covid-19 semenjak Maret 2020 telah banyak merubah sistem tatanan kerja pemerintah, tidak terkecuali dalam proses persidangan di pengadilan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menyelenggarakan sidang kasus pidana sekarang  menggunakan teknologi video confrenece atau daring.

Proses sidang dengan tidak menghadirkan terdakwa ke ruangan persidangan.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Ainal Mardhiah, SH, MH melalui Ka. Humas Sadri, SH,.MH.

“Iya benar selama wabah covid-19 ini semua persidangan pidana kita lakukan secara daring yakni terdakwa tidak kita hadirkan ke dalam ruang persidangan, terdakwa  tetap mengikuti persidangan  melalui video confrenece atau daring  dari rumah tahanan di tempat terdakwa dititipkan oleh pengadilan,” ucapnya saat dikonfirmasi Rabu (23/2/2021).

Sidang Daring
Ilustrasi. Foto ANtara

Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah kerumunan untuk menghindari penyebaran virus Covid 19 agar tidak meluas.

“Jika kita ingin hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan maka harus mengikuti protokol kesehatan terlebih dahulu yakni uji swab baru bisa kita hadirkan dalam ruang persidangan,” tambahnya.

Disisi lain  Muhammad Arnif SH, Taufik Hidyat SH dan M Arief Hamdani SH, C.L.A yang berprofesi advokat menyatakan “tidak siapnya fasilitas video confrenece, jaringan internet sering macet macet, suara peserta yang mengikuti persidangan tidak jelas terutama terdakwa karena berada di rumah tahanan.

Kemudian pada saat lampu padam video confrenece terhenti hal ini sangat menganggu  lancarnya proses persidangan.

“Dan pengalaman saya pada satu kesempatan sidang  karena terbatasnya fasilitas tersebut terpaksa menggunakan video call melalui whatshapp sehingga saya nilai kurang efektik,” ucap Muhammad Arnif.

Di samping itu hilangnya kesempatan terdakwa dalam memberikan klarifikasi terhadap ketetangan saksi yang dihadirkan dalam ruang persidangan guna pembelaan diri dan terdakwa tidak bisa berkomunikasi secara intensif  dengan penasehat hukum selama persidangan terkait dengan pembelaan.

“Ini akibat proses  sidang daring tentu sangat merugikan para pihak terutama terdakwa,” tambah Taufik Hidayat.

M. Arief Hamdani menyarankan alangkah baiknya demi kemaslahatan, proses persidangan daring ini ditinjau kembali oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan sebaiknya dilakukan secara luring saja. (*)