Serapan Dana Desa di Aceh Capai Rp2,14 Triliun

Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan realisasi atau penyerapan dana desa di provinsi ujung barat Indonesia mencapai Rp2,14 triliun dari pagu anggaran Rp4,99 triliun.
Dana desa di Aceh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi. ANTARA/M Haris SA (Antara Aceh/M Haris SA)

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Dana desa di Aceh terserap sampai Rp2,14 triliun. Data itu dirilis Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Aceh. Realisasi atau penyerapan dana desa di provinsi ujung barat Indonesia mencapai Rp2,14 triliun dari pagu anggaran Rp4,99 triliun.

Realisasi dana desa di Aceh hingga 5 Juli lalu sebesar¬† 42,79 persen atau Rp2,14 triliun dari total anggaran Rp4,99 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi di Banda Aceh, Kamis (8/7/2021).

Menurut Syafriadi, dengan dengan penyerapan sebesar 42,79 persen tersebut, Aceh berada pada peringkat delapan nasional dengan realisasi dana desa tertinggi.

"Peringkat pertama Provinsi Bali mencapai 69,68 persen atau Rp473 miliar dari pagu Rp679 miliar. Aceh setelah Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi mencapai 43,20 persen," kata Syafriadi.

Dana desa di Aceh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi. ANTARA/M Haris SA (Antara Aceh/M Haris SA)

Syafriadi mengatakan dari 23 kabupaten kota di Aceh terdapat dua kabupaten yang penyerapan dana desanya masih rendah, di bawah 30 persen. Yakni Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Timur.

Sedangkan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Kota Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Simeulue, realisasi dan desanya berkisar 30 hingga 40 persen.

"Sementara, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tenggara, penyerapan dana desa di atas 60 persen. Sedangkan kabupaten lainnya seperti Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Barat berkisar 40 hingga 60 persen," kata Syafriadi.

Syafriadi mengharapkan pencairan dana desa tersebut bisa dipercepat agar seluruh gampong atau desa di Aceh semakin mampu memperkuat daya beli masyarakat.

"Penyerapan dana desa ini turut meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 di tingkat gampong dan mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh," kata Syafriadi. (*)