ACEHSATU.COM | JAKARTA – Belum selesai kisruh sepatu bekas impor, kini impor pakaian bekas bikin huru-hara sampai bikin Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Sebenarnya, impor tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk pakaian bekas sudah sering disinggung pelaku industri di dalam negeri.
Bahkan, serbuan impor disebut-sebut salah satu penyebab industri TPT lokal ‘berdarah-darah’ karena menggerus pasar di dalam negeri. Apalagi, pasar ekspor tengah lesu akibat efek domino memanasnya perekonomian di negara-negara tujuan ekspor utama TPT Indonesia. Apalagi, pakaian bekas impor juga sudah meringsek sampai ke mal-mal.
Presiden Jokowi pun buka suara menyusul geger akibat impor pakaian bekas alias thrifting yang kian marak belakangan ini. Presiden mengaku sudah memerintahkan anak buahnya agar segera menangani hal ini.
Baca Juga : Baju Impor Ilegal Laris Manis, Anak Muda Doyan Barang Bekas
“Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, sangat mengganggu industri kita,” kata Jokowi dalam Business Matching Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dikutip Kamis (16/3/2023).
“Sudah saya perintahkan untuk cari betul dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu,” tambahnya.
Kepala Negara juga tidak ragu menyebut, impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Adapun negara asal barang bekas impor ilegal paling banyak berasal dari Asia, khususnya Jepang.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, masuknya barang bekas impor seperti baju telah merugikan negara. Belum lagi, katanya, baju-baju bekas impor ini bisa membawa masuk penyakit ke Indonesia.
“Bukan soal dunia usaha atau tidak, ini kan bawa penyakit. Menular, kan nggak bagus. Tentu masyarakat dirugikan karena bekas itu bahaya. Bisa jamur, bisa bawa penyakit, kedua bisa hancurkan UMKM kita,” katanya.
“Saya tanggal 17 akan musnahkan di Riau Pekanbaru, itu banyak sekali ada 900-an bal. Mau kita bakar. Tanggal 21 saya musnahkan di Mojokerto itu sampai Rp 10 miliar. Pekanbaru lebih besar lagi,” tambah Zulhas.
Di sisi lain, dia mengakui, banyaknya pelabuhan kecil atau ‘jalan tikus’ jadi kelemahan dalam menegakkan pengawasan di pintu masuk RI.
“Kita ini memang kelemahannya ada jalan tikusnya banyak, perlu kerja sama dengan Satgas agar bisa dideteksi. Cuma yang penting itu laporan dari masyarakat,” kata Zulhas
