Seorang Relawan Uji Vaksin Covid-19 Meninggal Dunia, Netty: Semua Prosesnya Harus Transparan

Seorang sukarelawan uji coba vaksin COVID-19 AstraZeneca meninggal dunia di Brasil. Berkaca dari hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Corona di Indonesia harus dibuat transparan.
Foto: Netty Prasetiyani Ahmad Heryawan. (Azizah/detikcom).

ACEHSATU.COM Seorang sukarelawan uji coba vaksin COVID-19 AstraZeneca meninggal dunia di Brasil. Berkaca dari hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Corona di Indonesia harus dibuat transparan.

“Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat,” kata Netty, seperti dilansir detik.com, Kamis (22/10/2020).

Netty menilai saat ini publik mulai mengkhawatirkan perihal keamanan dari vaksin Corona. Ia pun meminta agar pemerintah untuk tidak memberikan vaksin yang masih setengah jadi kepada masyarakat.

“Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk,” kata Netty.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menyoroti soal penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Corona. Netty mendesak pemerintah memberikan informasi yang detil mengenai harga vaksin.

“Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi COVID-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan” tambahnya.

Netty mengingatkan agar pemerintah harus tetap mengetatkan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi massal. Menurutnya, vaksin bukan penanda bahwa pandemi virus Corona sudah berakhir.

“Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas COVID-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar,” ucap Netty.

Untuk diketahui, seorang relawan uji klinis vaksin COVID-19 AstraZeneca di Brasil meninggal dunia, berdasarkan keterangan para pejabat Rabu (21/10). Dikutip dari The Guardian, relawan yang meninggal dilaporkan bernama Dr Joao Pedro Feitosa. Ia merupakan petugas medis berusia 28 tahun yang merawat pasien COVID-19.

Surat kabar Brasil O Globo, melaporkan bahwa relawan tersebut telah diberi plasebo, bukan vaksin COVID-19 eskperimental. Uuji klinis vaksin yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford itu pun disebut akan tetap dilanjutkan.

Terkait pengadaan vaksin di Tanah Air, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan kunjungan ke Inggris. Usai melakukan sejumlah pertemuan, Retno mengatakan AstraZeneca akan memberikan penyediaan vaksin sebanyak 100 juta kepada Indonesia di tahun 2021.

“Pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca telah berjalan dengan baik. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021,” kata Retno dalam telekonfrensi pada Rabu (14/10).

Selain AstraZeneca, pemerintah juga telah mengungkap pada akhir tahun ini akan ada 3 juta vaksin Sinovac yang masuk ke RI. Sebelum memberikan imunisasi kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanannya terlebih dahulu.

“Jadi ada 3 juta vaksin. Jadi ini diharapkan tentu masih ada sertifikasi yang diperlukan yaitu dari BPOM. BPOM sudah mengirim timnya ke pabriknya Sinovac dan ada sebagian yang diproduksi di Bio Farma tentu cara pembuatan obat yang baik itu harus disertifikasi,” kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam talk show yang digelar BNPB Indonesia, Kamis (22/102020). (*)

Di Jakarta, menolak diberikan vaksin bisa didenda 5 Juta