Potret

Sengketa Lahan PT Fajar Baizury dan Sejarah Perlawanan Warga

Perusahaan ini terletak di Desa Cimbereng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

FOTO | NET

ACEHSATU.COM | NAGAN RAYA — Warga Gampong Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya berharap Pemerintah setempat serius menangani persoalan sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Fajar Baizury & Brother’s.

Informasi dihimpun, PT Fajar Baizuri & Brothers merupakan salah satu perusahaan swasta dengan komoditas industry minyak kelapa sawit, dengan lingkup usaha seperti pembangunan perkebunan minyak kelapa sawit, penggilangan minyak kelapa sawit, penyewa jasa peralatan pembangunan, perkapalan dan transportasi laut, dan perdagangan.

Perusahaan ini terletak di Desa Cimbereng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Penguasaan lahan HGU perkebunan kelapa sawit PT Fajar Baizuri & Brothers di Kab. Nagan Raya berdasarkan izin usaha perkebunan yang ditetapkan dalam surat keputusan Nomor 6 Tahun 1990 seluas 9311,08 Ha, yang terdiri dari: 4.335 Ha terletak di Kec. Kuala, Kuala Pesisir, dan Tadu Raya sedangkan 4.956 Ha terletak di Kec. Tripa Makmur (Luas lahan yang digarap perusahaan sudah lebih dari izin HGU yang dikeluarkan pemerintah).

HGU PT Fajar Baizuri & Brothers diterbitkan kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya pada 16 Mei 2007 (akibat pemekaran pada 2002) sebagai sertifitat pengganti ke 1.

Sejak  kedatangannya, perusahaan tersebut tidak pernah memiliki HGU dikawanan desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya (yang pada saat itu masih masuk kedalam wilayah Aceh Barat Kecamatan Kuala).

Karena perusahaan telah merampas tanah milik desa melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diizinkan (lahan warga Cot Mee yang diserobot perusahaan mencapai 400 Ha).

Pada 1985, keluar intruksi Menteri kepada keuchik Cot Mee, yang saat itu Ismail agar memetakan dan membuat patok wilayah Desa Cot Mee karena PT Fajar Baizury & Brothers hendak mendirikan usaha perkebunnya di sekitaran wilayah desa tersebut, tepatnya di desa Cot Rambong.

Tujuan intruksi tersebut juga agar wilayah desa tetap terjaga dan tidak masuk kedalam HGU PT Fajar Baizury & Brothers, sebaliknya pihak perusahaan juga diimbau agar memasang patok batas HGU PT secukupnya.

Saat itu, batas wilayah dari wilayah barat Cot Mee (berbatasan dengan desa kuala tadu) ke arah timur Cot Mee (berbatas dengan alu siron) seluas 5 kilo persegi dan dari wilayah selatan Cot Mee (berbatas dengan desa coet mu) ke utara Cot Mee (berbatas dengan desa Cot Rambong) seluas 3 kilo persegi.

Perlawanan warga

Perlawanan masyarakat pada dasarnya dimulai sejak pada tahun 1987, di bawah pimpinan Keuchik ke 4, Abdul Sukur.

Perlawanan dilakukan dengan upaya menghentikan aktivitas perusahaan. Namun, ditanggapi dengan aksi konfrontasi oleh perusahaan tersebut.

Saat itu pergerakan sempat calling down karena gejolak konflik Aceh versus Pusat, yang juga secara otomatis membuat perusahaan perkebunan tersebut menghentikan aktivitasnya.

Pasca MoU Helsinki 15 Agustus 2005, pergerakan kembali dilakukan.

Saat itu, masyarakat dibawah kepemimpinan keuchik Azhar selaku keuchik/kepala desa ke-5 mulai menguasai tanah mereka kembali.

Namun koordinator pergerakan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat membelot dan dipekerjakan PT Fajar Baizury & Brothers yang berimbas melemahnya pergerakan.

Pada tahun 2008 Azhar yang masa jabatanya telah habis memberikan mandat kepada Bustami sebagai PJS Geuchik Cot Mee hingga pada tahun awal 2009 yang pertengahan 2009 kembali diberi mandat sebagai PJS Keuchik oleh Sekcam Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.

Medio 2010 hingga akhir 2010, masyarakat kembali menghentikan aktivitas perusahaan yang semakin memasuki wilayah desa Cot Mee.

Perlawanan dimobilisasi dan dipimpin oleh tiga orang pemuda, Musilan, Khaidir, Amri TH.

Pada 2011, masyarakat kembali bergerak bahkan sempat menghentikan kembali aktivitas perusahan.

Sejak  pertengahan 2011 masyarkat kembali menyatukann diri dan memasuki lahan bahkan sempat menguasai (reklaiming) lahan. Akhir 2011 pihak kecamatan memberikan mandat PJS Kepada Djalami sampai 2015.

Tahun 2012 aparatur desa melakukan cara diplomatis dengan meminta solusi kepada pihak kecamatan dan kabupaten, serta BPN Kabupaten Nagan Raya untuk menyelesaian persoalan tanah tersebut.

Namun tidak pernah ada solusi yang diberikan, akibatnya ketika pemilihan legislatif pada 2014, seluruh masyarakat desa Cot Mee memutuskan untuk melakukan aksi pemboikotan.

Aksi nekat tersebut direspon pemerintah setempat dengan dikeluarkannya surat yang menyatakan bahwa 350 Ha lahan milik warga yang diserobot perusahaan harus dikembalikan kepada msayarakat.

Pihak perusahaan juga diimbau untuk menghentian aktivitas penggarapan di lahan sengketa.

Meskipun begitu, pihak perusahaan menganggap surat tersebut sebagai ‘angin dan masih melanjutkan aktivitas penggarapannnya di lahan milik warga Cot Mee yang seluas 350 Ha itu.

Tahun 2014, warga tetap melanjutkan perlawanan dan kembali menguasai lahan, sejak saat itu pihak perusahaan merasa kewalahan dimana pihak perusahaan mengambil langkah represif dengan cara menurunkan aparat keamanan.

Hal itu dilakukan selama dua hari dengan alasan latihan tempur dan bahkan sempat menakut-nakuti masyarakat dengan menembakan senjata ke  atas.

Satu bulan kemudian pihak perusahaan kembali menurunkan aparat negara, namun kali ini bukan dengan jumlah 8 orang personil untuk menjaga lahan selama satu minggu.

Pada 2014 sampai 2015 konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan semakin memanas.

Karena menganggap pemerintah kabupaten tidak lagi berpihak kepada mereka, maka di bulan Maret tahun 2016 seluruh masyarakat Cot Mee menuju ke provinsi dan berunjukrasa di kantor perwakilan wilayah PN provinsi, DPRA, dan Kantor Gubernur Aceh selama  tiga hari berturut-turut.

Aksi  tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihak provinsi akan menurunkan tim pansus penyelesaian sengketa tanah ke desa Cot Mee.

Namun beberapa hari kemudian yang datang bukan tim pansus melainkan anggota DPRA yang berkunjung secara pribadi ke desa.

Sebulan kemudian, terjadi kriminalisasi terhadap empat warga Cot Mee, yang saat ini didapuk sebagai “pejuang agrarian.”

Hingga vonis diputuskan atas keempatnya, jalannya aksi cenderung dihiasi oleh ‘drama’ melankolis serta patriotisme kelompok perempuan.

Kelompok pria saat itu, diiakui atau tidak berhutang banyak pada kelompok perempuan di desa mereka dalam mengadvokaasi berbagai aksi.

Puluhan kelompok perempuan dari Desa Cot Mee dan Rambong sudah ikut serta dalam advokasi masalah agraria di desa mereka dengan ikutsertanya mereka bersama puluhan pria di desanya dalam aksi di kantor Gubernur, DPR dan BPN provinsi.

Kini, masyarakat Cot Mee, Kecamatan Nagan Raya kembali melakukan aksi pemasangan patok batas kedua antara tanah mereka dengan Batas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Fajar Baizury & Brothers, Senin, 27 Maret 2017. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top