Sejarah Permigan, Perusahaan Minyak Negara yang Jadi Afiliasi Palu Arit

PT Pertamina (Persero) sempat memiliki saingan bernama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N Permigan).
Sejarah Permigan
Foto: detik.com

ACEHSATU.COM – PT Pertamina (Persero) sempat memiliki saingan bernama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N Permigan).

Permigan didirikan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam) Chairul Saleh untuk menandingi tentara dan sebagai konsesi untuk Partai Komunis Indonesia (PKI).

Permigan mendapatkan konsesi di Cepu yang mempunyai kantor pusat dan kilang minyak, Kawengan, serta Ledok yang membawahi kilang-kilang Nglobo, Semanggi, dan Wonocolo.

Wilayah tersebut terletak di salah satu daerah di Indonesia yang paling miskin dan cenderung komunis.

Dikutip dari berbagai sumber, peristiwa itu tak terlepas dari keberadaan buruh minyak Cepu yang tergabung dalam Serikat Buruh Minyak (SBM).

Sebagian besar dari sekitar 1.200 buruh minyak Cepu adalah anggota SBM.

Ketika PKI mendirikan kantor pusat SBM di Yogyakarta pada 1947, arah politik SBM semakin jelas.

Pada pertengahan 1948, hampir separuh buruh Cepu menjadi anggota SBM yang mendukung Front Demokrasi Rakyat (FDR), gabungan partai dan organisasi kiri, dipimpin Amir Sjarifuddin.

Posisi SBM yang kuat dan didukung kelompok kiri mempersulit tentara untuk mengontrol Cepu.

Ketika Peristiwa Madiun pecah pada September 1948, SBM Cepu menjadi pendukung gerakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso.

Beberapa hari setelah pertempuran, tulis Anderson, pemberontak lokal dan sekira seperlima anggota SBM masuk dan menduduki kilang Cepu.

Di sana mereka menunggu kedatangan unit militer lain untuk bergabung. Ternyata, pasukan pemerintah tiba lebih dulu.

Sebelum menyerah, para pemberontak menghancurkan banyak peralatan kilang.

Ketika agresi militer Belanda II, ternyata Belanda tidak mempertimbangkan bahwa Cepu patut untuk diperjuangkan.

Hingga ladang minyak di Cepu pun terbengkalai.

Situasi di Cepu dimanfaatkan Nirwono Judo, seorang tokoh SBM dan pengacara prokomunis.

Dia membentuk Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) untuk mengelola tambang minyak di sana.

Pada Januari 1951, dia menyerahkan tambang minyaknya kepada seorang asisten dan berangkat ke Sumatra Utara untuk mengambil-alih tambang minyak di sana dengan alasan rencana penggabungan.

Pada 1953, Nirwono Judo ditunjuk sebagai pembantu Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo yang mengkoordinasi masalah perminyakan.

Di Sumatra Utara, dia menangani tambang minyak yang diperebutkan dua kelompok: Aceh oleh Abdul Rachman dan Langkat oleh Djohan, bekas pegawai Shell.

Dia mengganti Abdul Rachman dengan ketua cabang Persatuan Buruh Minyak (Perbum) Aceh, Bachtiar Ali.

Dia juga memecat Djohan dan kepala-kepala seksi, serta para pekerja pendukungnya.

Setelah itu, Nirwono Judo berencana mengekspor minyak mentah ke Singapura.

Namun, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojohadikusumo, bekerja sama dengan Gubernur Sumatra Utara yang baru dipilih Abdul Hakim, menggagalkan rencana tersebut.

Pada Maret 1957 pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang (SOB) karena terjadi pergolakan di berbagai daerah.

Separuh kekuasaan negara berada di tangan tentara.

Tentara mengambil-alih tambang minyak Sumatra Utara, yang kemudian dikelola Pertambangan Minyak Nasional (Permina).

Pengambil-alihan tambang minyak di Sumatra Utara oleh tentara dianggap menyakitkan hati kelompok kiri.

Mereka berkonsentrasi di Jawa Tengah dan mendapat konsesi dari pemerintah untuk mengelola tambang minyak di Jawa Tengah.

Pemerintah melalui Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam) kemudian mendirikan Permigan yang dipimpin Nirwono Judo sebagai presiden direktur.

Dikutip dari berbagai sumber, perusahaan tersebut tidak bisa bersaing terbukti dari produksinya yang terus menurun. Hampir semua lapangan minyak yang dikelola Permigan menghasilkan minyak yang mengecewakan.

Cadangan minyak di kilang-kilang Permigan hampir habis. Produksi Permigan dari tertinggi 2.700 barel per hari pada 1963, merosot menjadi hanya 1.800 barel per hari pada 1965.

Susunan organisasi Permigan yang dirombak pada 1964 nyatanya tidak bisa memperbaiki produksi perusahaan.

Di tengah kondisi itu, Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam) Chaerul Saleh sebagai pelindung perusahaan menunjuk Ibnu Sutowo yang sebagai Direktur Utama Pertambangan Minyak Nasional (Permina) untuk menggantikan posisinya sementara menangani Departemen Migas.

Sebab, saat itu dia harus menghadiri undangan ulang tahun Republik Rakyat China (RRC) pada 1 Oktober 1965.

Tanpa sepengetahuan Chaerul Saleh, pada 12 Oktober 1965 Ibnu Sutowo membubarkan jajaran direktur Permigan dan menggantinya dengan pimpinan sementara.

Di bawah kendalinya, dia melarang PKI terlibat dalam industri perminyakan.

Setelah dicopot, jajaran direktur Permigan seperti Soemarjo Legowo, Kusumo Utojo, dan Maladi Jussuf, ditangkap. Sepulang dari RRC, Chairul Saleh juga ditangkap dan meninggal dunia karena serangan jantung di Rumah Tahanan Militer.

Pada 4 Januari 1966, Permigan resmi dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1966 karena adanya tuduhan akan keterlibatan PKI dengan peristiwa 30 September 1965 (G30S/PKI).

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa presiden menimbang untuk memperoleh manfaat dan mempertinggi daya guna serta daya kerja yang sebesar-besarnya dari tenaga dan peralatan yang terdapat pada Permigan.

Untuk mengadakan pengkhususan dari unit-unit dalam Perusahaan Negara tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan organisasi Perusahaan Negara tersebut dengan “The Rising and Exploding Demands” Revolusi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan Nasional dalam rangka melaksanakan prinsip berdikari dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perminyakan.

Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaan pembubaran dan menyelenggarakan pengurusan serta pengawasan terhadap usaha-usaha dari Permigan yang telah dibubarkan itu.

Dalam pasal 2 disebut, semua kekayaan Permigan menjadi milik negara melalui Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. Pabrik pemurnian dan lapangan minyak tua di Cepu kemudian dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan.

Di sana didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi.

Fasilitas pemasaran diserahkan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) dan fasilitas produksi kepada Pertambangan Minyak Nasional (Permina).

Pada 20 Agustus 1968, Pertamin dan Permina dilebur menjadi Pertamina. (*)