Sedih, 15 Tenaga Skill di UPTD Alat Berat PU Tamiang tidak Miliki Status

“Tidak ada ikatan khusus ditempat kita karena mereka tenaga skil dan sering dipanggil keluar daerah, kita khawatirkan kalau nggak ada ikatan, mereka akan bekerja tempat lain karena yang dikerjakan tenaga skill workshop alat berat ini sama kemampuannya dengan tenagga skill mekanik dialer” Kepala UPTD Pengelolaan Alat Berat dan Perbekalan Dinas PUPR Aceh Tamiang, Syukrian
alat berat
Kepala UPTD Pengelolaan Alat Berat dan Perbekalan Dinas PUPR Aceh Tamiang, Syukrian didampingi staf pemeliharaan Rahmansyah memperlihatkan sejummlahh alat berat yang russak di workshop PUPR Acehh Tamiang. Jumat (24/12/2021) acehsatu.com/Muhammad Nasir

ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG – Dari 30 tenaga kerja di UPTD Alat Berat di Dinas Pu Aceh Tamiang, 15 orang diantaranya tidak memiliki status sebagai tenaga honorer padahal keberadaan mereka merupakan tenaga skill alat berat yang sangat dibutuhkan.

Mereka juga sudah bekerja selama 6-8 tahun di workshop alat berat milik pemerintah itu.

Kepala UPTD Pengelolaan Alat Berat dan Perbekalan Dinas PUPR Aceh Tamiang, Syukrian didampingi Stap Pemiliharaan, Ramansyah kepada acehsatu.com, Jumat (24/12/2021) mengatakan, jumlah tenaga kerja di Workshop Alat Berat PUPR Aceh Tamiang sebanyak 30 orang, 15 orang berstatus tenaga honorer dan 15 lainnya tanpa status alias bakti.

“Mereka yang bakti ada yang meiliki skill mekanik mesin alat berat, kemudian skill operator alat berat. Untuk skill mekanik alat berat sudah bekerja selama tujuh tahun tanpa status,” ujar Syukri

Selama ini pendapatan mereka dari jasa perbaikan alat berat antar 100- 300 ribu setiap kali perbaikan terantun berat tidaknya perbaikan yang dilakukan, jasa tersebut dibayarkan menggunakan dana pemeliharaan.

“Karena tidak ada ikatan khusus di UPTD Dinas PUPR Aceh Tamiang, mereka tidak dapat fokus bekerja di workshop alat berat ini sehingga sering menerim order keluar daerah untuk perbaikan alat berat,” ujar Syukri lagi.

Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan, jika suatu waktu mereka merasa aman dan nyaman bekerja ditempat lain, bisa saja mereka meninggalkan workshop sehingga berdampak hilangnya tenaga profesioanal yang memiliki skil mekanik alat berat dan sudah pernah ada beberapa tenaga skill work shop keluar dan bekerja ditempat lain.

“Tidak ada ikatan khusus ditempat kita karena mereka tenaga skil dan sering dipanggil keluar daerah, kita khawatirkan kalau nggak ada ikatan, mereka akan bekerja tempat lain karena yang dikerjakan tenaga skill workshop alat berat ini sama kemampuannya dengan tenagga skill mekanik dialer” tambah Kepala UPTD ini.

alat berat
Kepala UPTD Pengelolaan Alat Berat dan Perbekalan Dinas PUPR Aceh Tamiang, Syukrian didampingi staf pemeliharaan Rahmansyah memperlihatkan sejummlahh alat berat yang russak di workshop PUPR Acehh Tamiang. Jumat (24/12/2021) acehsatu.com/Muhammad Nasir

Jika kondisi ini terjadi maka untuk perbaikan alat berat akan membutuhkan biaya besar terlebih jika kita panggil mekanik dialer tidak cukup Rp 100-Rp 300 ribu sekali perbaikan.

Begitu juga dengan tenaga skill operator alat berat juga memiliki skill khusus karena tidak semua orang memiliki skill alat berat ditambah lagi pengalaman lapangan dengan berbagai permasalah yang dihadapi saat bekerja.

Untuk itu, pihaknya lanjut Syukri, atas permintaan tenaga kerja ini  sudah beberapa kali mengusulkan agar mereka diangkat sebabagai tenaga honorer namun belum ada tanda-tanda SK tenaga honorer mereka keluar.

Resiko Besar

Ditambahkan staf pemeliharaan Rahmansyah, karena tidak memiliki status, mereka juga tidak memperoleh BJPS ketenaga kerjaan sehingga saat terjadi kecelakaan harus menggunakan biaya sendiri untuk berobat.

“ Pernah ada salah satu tenaga kerja workshop tanpa status ini meninggal akibat tergiling greder saat bekerja dan meninggal tanpa ada santunan BPJS,” ujar Rahman.    

“Yang bakti tidak ada BPJS padahal resikonya besar, mereka perlu juga BPJS kalau ada kecelakaan kerja nggak sanggup juga kita tangani,” ujar Rahman lagi.

Namun untuk 15 tenaga honorer, diinformasikan mulai 2022 akan terdaftar dalam BPJS tapi untuk yang bakti tidak ada BPJS. Rahman berharap Pemkab Tamiang dapat mengangkat mereka sebagai honorer khusus di work shop alat berat milik pemerintah ini (*)