Sederet Perusahaan Tambang yang Bebas Beroperasi di Hutan Lindung Aceh

Atas temuan pihaknya, Askalani berharap perhatian serius semua pihak terutama pemerintah daerah dan penegak hukum untuk melakukan koreksi dan upaya penindakan. Apalagi keberadaan IUP di dalam kawasan hutan lindung merupakan kebijakan yang menciderai aturan hukum.
ilustrasi tambang ilegel
ilustrasi tambang ilegel

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Sederet perusahaan tambang yang bebas beroperasi di hutan lindung Aceh

Sebanyak tujuh perusahaan tambang terdata beroperasi di kawasan hutan lindung Aceh. Bahkan, sejumlah perusahaan tersebut bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum setelah diizinkan pemerintah.

Hal itu terungkap berdasarkan data yang disampaikan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Organisasi masyarakat sipil tersebut menyebut terdapat tujuh perusahaan yang terindikasi mengantongi izin operasi di kawasan hutan lindung Aceh.

Kesemua perusahaan yang terindikasi masuk kawasan hutan lindung bergerak di bidang usaha pertambangan berbekal Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pemerintah.

GerRAK Aceh juga membeberkan jika saat ini terdapat 28 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Aceh dengan total luas mencapai 43.038,47 hektar.

Selain itu terdapat 5 IUP dengan status izin Perusahaan Modal Asing/Kontrak Karya dengan total luas mencapai 105.418 hektar.

“Dari jumlah izin tersebut, tujuh perusahaan tambang diindikasikan masuk ke dalam hutan lindung di Aceh,” kata Koordinator GeRAK, Askalani, dikutip dari ANTEROACEH, Selasa (15/03/22).

Adapun perusahan dimaksud, yakni PT Gayo Mineral Resource dengan SK 43/126/IUP-EKSPLORASI/2020 dengan IUP seluas 53.457 hektar. Dari luas tersebut, 5.538,55 hektar di antaranya terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung Gayo Lues

Kemudian PT Tambang Indrapuri Jaya SK 545/115/IUP/2011 dengan IUP seluas 538 hektar, yang 2,99 hektar di antaranya masuk dalam kawasan lindung Aceh Besar.

Lalu PT Estamo Mandiri SK 188.45/084 tahun 2011 dengan IUP seluas 600 hektar yang sudah mendapat teguran dengan No. surat T-5/MB.04/DBM.OP/2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perusahaan keempat adalah PT Organik Semesta Subur SK 545/DPMPTSP/2613/IUP.OP/2018 dengan luas IUP yang tidak disebutkan, namun seluas 990 hektar terindikasi masuk kawasan lindung Subussalam. Perusahaan ini juga sudah mendapat teguran.

Sedangkan PT Tripa Semen Aceh SK 540/DPMPTSP/1758/IUP-OP./2020 dengan IUP seluas 707 hektar dan PT Linge Mineral Resource yang bergerak pada pertambangan emas melalui SK 21/1/IUP/PMA/2017 dengan luas sebesar 10.731,04 hektar.

Perusahaan tersebut terindikasi masuk kawasan hutan lindung Aceh Tengah.

Kemudian ada pula perusahaan tambang emas PT Woyla Aceh Mineral dengan SK 177.k/30/DJB/2018 seluas 21.514.81 hektar yang terindikasi kuat masuk kawasan lindung Aceh Barat dan Pidie.

Atas temuan pihaknya, Askalani berharap perhatian serius semua pihak terutama pemerintah daerah dan penegak hukum untuk melakukan koreksi dan upaya penindakan. Apalagi keberadaan IUP di dalam kawasan hutan lindung merupakan kebijakan yang menciderai aturan hukum.

Karena itu, GeRAK mempertanyakan mekanisme perizinan baik dari aspek prosedural maupun pelaksanaan di lapangan.

“Diperlukan komitmen dan upaya bersama dengan keterlibatan berbagai pihak instansi terkait, penegak hukum, lembaga negara dan CSO di Aceh dalam melakukan pemantaun bersama,” demikian Koordinator GeRAK Aceh. (*)perusahaan