Sebanyak 50 ASN di Abdya Nikmati BLT dan PKH, Pj Bupati Surati Keuchik Minta Kembalikan ke Kas Negara

"Kita surati Keuchik (kepala desa) sesuai alamat PNS tersebut, karena keuchik yang tahu warganya,"
Blt
Ilusterasi - Warga menerima BLT dari kementrian sosial RI

ACEHSATU.COM | Blangpidie – Puluhan ASN di lingkungan pemerintahan Aceh Barat Daya (Abdya) yang menikmati bantuan BLT dan PKH untuk segera dikembalikan ke kas negara melalui kechik setempat. Hal ini tertuang dalam surat yang ditanda tangani oleh Pj Bupati Aceh Barat Daya Darmansah.

Dalam isi surat itu meminta PNS penerima dana tersebut agar segera mengembalikan ke  kas negara seperti yang diperintahkan oleh Kementerian Sosial RI sesuai besaran yang sudah diterima.

Pejabat (Pj) Bupati Abdya Darmansah, di Blangpidie membenarkan ada puluhan PNS di daerahnya yang menikmati dana Bansos, namun dirinya tidak tahu jumlah detil, Senin, (23/1/2023).

“Lebih lanjut tanyakan langsung pada Kepala Dinas Sosial. Saya sudah tandatangan surat pengembaliannya,” kata Pj Bupati Aceh Barat Daya Darmansah..

Adapun kasus PNS menerima BLT dan PKH berdasarkan surat Kementerian Sosial RI yang menyurati Gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk memerintah seluruh pegawai penerima bantuan agar mengembalikan dana itu.

Kepala Dinas Sosial Abdya Yusan Sulaidi menyebutkan ada 50 PNS di Abdya menerima bantuan bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial RI. 

“Kita surati Keuchik (kepala desa) sesuai alamat PNS tersebut, karena keuchik yang tahu warganya,” Ujar Yusan.

Selain itu Yusan juga menerangkan, PNS yang sudah telanjur menerima Bansos wajib mengembalikan dana itu ke Kas Negara sesuai dengan kode billing yang diberikan Kementerian Sosial.

“Kita tidak tahu PNS yang menerima bantuan itu, sebab data yang dikirim oleh Kementerian Sosial hanyalah nama dengan alamat tempat tinggal. Tidak dicantumkan tempat berdinas sehingga kita tidak tahu,” Sebut Yusan Sulaidi.

Yusan juga memaparkan, dana yang harus dikembalikan ke kas Negara bervariasi sesuai lama dana diterima dan bentuk bantuan yang diterima.

“Ada PNS yang harus mengembalikan dana mencapai tiga juta lebih berarti dia sudah terima bantuan selama tiga tahun,” tutup Kepala Dinas Sosial Abdya Yusan Sulaidi.