oleh

Satire Dahnil Anzar: Biarkan KPK Mati Ketimbang Dipakai Jadi Alat Kekuasaan

-Nasional-34 views

ACEHSATU.COM – Juru bicara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, bicara soal upaya pelemahan KPK melalui pengesahan revisi UU KPK. Menurut Dahnil, KPK sebaiknya dikubur saja jika keberadaannya hanya digunakan sebagai alat politik kekuasaan.

Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Lamhot Aritonang)

Dahnil awalnya membandingkan KPK dengan sejumlah penegak hukum lain. Dia mempertanyakan UU KPK direvisi sedangkan UU terkait penegak hukum lain tak diperbaiki.

“Kenapa kemudian tidak ada upaya memperbaiki UU Kejaksaan, misalnya kepolisian. Kepolisian kita juga tidak sempurna, kenapa kemudian tidak ada upaya untuk melakukan revisi UU Kepolisian. Tapi dalam banyak hal UU KPK itu selalu menjadi target utama untuk dilakukan revisi kemudian itu menjadi pekerjaan rutin DPR maupun kepresidenan,” kata Dahnil dalam channel Youtube DAS Official seperti dilihat detikcom, Sabtu (21/9/2019).

Menurut Dahnil, upaya untuk melakukan revisi UU KPK sudah ada sejak lama. Pengusul revisi UU KPK itu juga disebut Dahnil bergantian antara pemerintah dan DPR.

“Seperti ada kongkalikong yang konsisten dikerjakan dalam setiap momentum politik, kali ini yang unik revisi ini dilakukan dengan cara itu tadi yang sangat grasa-grusu, dilakukan dengan tiba-tiba hanya dilakukan beberapa minggu kemudian muncul ide rencana yang sudah disimpan sejak lama melakukan revisi,” ujar dia.

Selain melalui revisi UU KPK, kata Dahnil, upaya pelemahan KPK juga dilakukan dengan memasukkan ‘agen’ ke dalam tubuh KPK. Orang tersebut nantinya akan melemahkan KPK dari dalam dan memberikan informasi penting kepada pihak luar.

“Sejak dalam proses politik keberadaan KPK selalu terjadi upaya kuda troya. Kuda troya ini adalah memasukkan para pihak yang bisa menjadi agen dalam KPK untuk tadi melemahkan KPK dari dalam kemudian mensuplai informasi keluar terutama kepada mereka-mereka yang punya kepentingan,” imbuh dia.

Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu lantas menyoroti keberadaan dewan pengawas dalam UU KPK yang baru. Bagi Dahnil, ada perbedaan mendasar antara dewan pengawas KPK dengan pengawas di institusi lain.

“Jadi di kepolisian ada pengawasan yang disebut kompolnas, di kejaksaan juga ada di kehakiman juga ada semua punya tugas-tugas pengawasan, tapi pengawasan itu dilakukan sebagai upaya mengkoreksi output atau dalam hal ini misalnya apakah ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan proses dalam suatu kasus dan sebagainya,” ujar dia.

Selain itu, Dahnil juga menyoroti soal tuduhan radikal terhadap sejumlah pegawai di KPK. Padahal menurut Dahnil, mereka yang dituduh itu selama ini melakukan pemberantasan korupsi dan berdiri tegak di atas nilai-nilai NKRI.

“Dari dua hal itu saja sudah terang ini ingin mengubur mati KPK, itu saya bilang kalau sudah begini ya sudah dikubur saja KPK, dishutdown saja , presiden DPR jangan malu-malu, ya kita mau bubarkan KPK kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan kejaksaan, kita benahi kepolisan dan kejaksaan supaya akuntabel supaya kredibel dalam penanganan kasus korupsi,” beber Dahnil.

Bagi Dahnil, KPK sebaiknya dikubur saja dibandingkan menjadi alat kekuasaan dan dilemahkan secara perlahan-lahan. Dengan begitu, Presiden Jokowi bisa fokus memperbaiki kepolisian dan kejaksaan secara sungguh-sungguh.

“Cara begitu lebih fair ketimbang sekarang ingin melemahkan dan mengubur KPK pelan-pelan, menggunakan KPK sebagai alat politik kekuasaan dan itu sangat berbahaya dan itu akan merusak sistem kita berbangsa dan bernegara. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi alat politik yang sangat berbahaya dan merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara apalagi keberadaannya ketika jadi alat kekuasaan kemudian tidak efektif dan efisien uang negara habis dan sebagainya, kalau begitu kubur saja kebumikan saja, biarkan KPK-nya mati ketimbang anda menggunakan KPK sebagai alat kekuasaan,” papar Dahnil. (*)

Komentar

Indeks Berita