Satgas KPK Supervisi di Aceh Tamiang : Ada Empat Kelompok Korupsi

Satgas KPK Supervisi
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 di Aceh Tamiang. Senin (14/6/2021) acehsatu.com/muhammad nasir

Satgas KPK Supervisi di Aceh Tamiang : Ada Empat Kelompok Korupsi

ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG – Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Ri melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 di aula Setdakab Aceh Tamiang. Senin 14/6/2021)

Diungkapkan, ada empat kelompok yang dinyatakan dalam tindak pidana korupsi yakni erugian keuangan negara, perbuatan curang, konflik dalam pengadaan barang dan jasa serta penggelapan dalam jabatan.

“Empat kelompok tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,”  ujar Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Agus Priyanto.

Dijelaskan juga, kedatangan KPK di Aceh Tamiang untuk meminitor peningkatan delapan area tata kelola agar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Tahun 2020 capaian skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di Aceh Tamiang perolehan skornya 36 skala 100 dari kabupaten/kota di Aceh,” ujar Agus lagi

Untuk tahun ini, tambah Agus Priyanto, ditargetkan minimal Aceh Tamiang mencapai skor MCP sebesar 70 baik dari penertiban aset dan peningkatan pengamanan aset melalui sertifikasi aset pemda maupun penyerahan Prasarana, Sarana serta Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.

“Kita menekankan pemerintah daerah agar tidak ada korupsi dlm proses pembangunan di Aceh Tamiang, baik suap, gratifikasi apalagi pemerasan,” pintanya

Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 di Aceh Tamiang. Senin (14/6/2021) acehsatu.com/muhammad nasir

Dukung Penuh

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Mursil mengaku mendukung penuh program KPK RI untuk pencapaian target MCP dalam pencegahan dan korupsi terintegrasi, guna dapat terwujud perbaikan tata kelola Pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah.

Bupati mengilas balik, pada rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, antara KPK RI dengan Pemerintah Aceh dan para kepala daerah se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh pada 26 Maret 2021 lalu, Pemkab Aceh Tamiang telah berkomitmen untuk optimalisasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi yakni, dengan menargetkan pada zona biru dengan persentase 69,95 %.

Guna mewujudkan tercapainya komitmen tersebut, Mursil mengharapkan keseriusan Kepala OPD agar target pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik bisa terwujud.

“Harapan Kami, khususnya kepada para OPD terkait mari tingkatkan soliditas dan sinergitas kita, untuk bekerja keras dalam mewujudkan komitmen bersama ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita hendaknya dapat terwujud,” ujar Mursil optimis.

Monitoring Center For Prevention (MCP), merupakan salah satu program KPK dalam pencegahan dan korupsi terintegrasi, melalui perbaikan tata kelola delapan bidang/area yang terangkum dalam MCP.

Ke delapan bidang itu yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, selanjutnya manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa (*)