Sang “Perdana Menteri” yang Ingin Satukan Aceh

Yusra menyusun kalimat per kalimat dengan struktur yang tersusun rapi saat menjelaskan kronologi peralihan sistem kekuasaan Pemerintah Negara Acheh Darussalam.
Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam
Yusra Habib Abdul Ghani. Dokumen Yusra Habib.

“Saya tidak akan melupakan jasa-jasa teman-teman eks Libya yang telah menyelamatkan hidup saya di Bukit Peruntung 1 April 1998,” kenang Yusra saat ia diburu polisi Diraja Malaysia sebelum mendapat suaka sebagai pengungsi politik di Denmark.

Kisah itu begitu membekas dalam ingatan Yusra.

Bagaimana tidak, Mualem, Din Kapla, Hasan Sabun dan kawan-kawan lain Eks Tripoli, Libya sudah pernah menyelamatkan Yusra Habib semasa mengungsi di Malaysia.

“Mereka ini adalah para pemuda pergerakan Aceh yang sudah terbukti berjuang untuk Aceh,” kata Yusra.

Namun kini, Yusra sudah tidak lagi sepakat dengan Mualem dan kawan-kawan di Aceh.

Bagi Yusra, aqad kontrak politik antara GAM-RI mengakibatkan status Acheh Darussalam sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat tergadai.

Karena kandungannya berlawanan dengan Proklamasi kemerdekaan Acheh pada 4 Desember 1976.

Yusra juga menceritakan lintas sejarah penunjukkan dan pelantikan Perdana Menteri Aceh.

Semuanya tetap ditempuh melalui jalur constitutional mengikut aturan main (rule of the law).

Pada tahun 1976, dr. Muchtar Hasbi ditunjuk langsung oleh Wali Negara sebagai Perdana Menteri (1976–1982).

Kemudian Tengku Ilyas Leubé ditunjuk langsung oleh Wali Negara sebagai Perdana Menteri menggantikan dr. Muchtar Hasbi (1982–1984).

Malik Mahmud disetujui oleh Wali Negara atas keputusan Rapat Sigom Donja menjadi Perdana Menteri pada 20 Juli 2002–2005.

Sementara itu Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani dilantik dan disumpah oleh qadhi NAD menjadi Perdana Menteri, setelah mengikuti proses musyawarah anggota Majelis NAD, masing-masing pada 22 Agustus 2020 dan 3 Desember 2020.

Yusra aktif menyuarakan kampanye GAM di Malaysia pada tahun 1091. Dok Pribadi.

Jalan akhir ini ditempuh Yusra Habib setelah 15 tahun status Pemerintah di pengasingan yang sudah vakum.

“Kami berharap Bangsa Acheh supaya bersatu-padu, kesampingkan semua kepentingan kelompok yang boleh merugikan dan merubuhkan bangunan negara Acheh Darussalam,” demikian kata Yusra Habib Abdul Ghani. (habis)