Sang “Perdana Menteri” yang Ingin Satukan Aceh

Yusra menyusun kalimat per kalimat dengan struktur yang tersusun rapi saat menjelaskan kronologi peralihan sistem kekuasaan Pemerintah Negara Acheh Darussalam.
Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam
Yusra Habib Abdul Ghani. Dokumen Yusra Habib.

Seperti layaknya deklarasi pemerintahan lainnya, Deklarator Yusra juga sudah menyusun sejumlah manifesto politik.

Berikut cuplikan manifesto yang disampaikan Yusra Habib kepada Wartawan Acehsatu.com:

MANIFESTO POLITIK

PEMERINTAH NEGARA ACHEH DARUSSALAM

KEMBALIKAN HAK KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN NEGARA ACHEH DARUSSALAM

Assalamu´alaikumwarahmatullahiwabarakatuh!

Bismillahirrahmanirrahim!

Pertama, rakyat Acheh diharap supaya tenang menghadapi perubahan situasi politik yang sedang terjadi, oleh karena kewujudan PNAD adalah merupakan sambungan dari pemerintah NAD yang terputus akibat dari penjajahan.

Keputusan politik PNAD ini adalah legal menurut Hukum Perang dan asas Hukum Internasional yaitu–status quo ante bellum–(kedudukan sebuah negara sebelum perang), dimana Acheh merupakan sebuah negara MERDEKA dan BERDAULAT sebelum Belanda menyerang Acheh (1873-1942),pendudukan Jepang (1942-1945) dan penguasaan Indonesia ke atas Acheh (1945-sekarang). Kebijakan politik Jepang menyerahkan kuasa politik Acheh kepada aparatur pemerintah Indonesia yang bertugas di Acheh dan tindakan Komite Nasional Daerah (KND) Acheh yang bekerjasama dengan utusan pemerintah pusat Indonesia untuk menjebloskan Acheh ke dalam wilayah Indonesia di penghujung tahun 1945, bertentangan dengan ketentuan Hukum Perang dan Hukum Internasional. Sehubungan itu, PNAD siapmenandatangani Perjanjian pengembalian hak kemerdekaan dan kedaulatan Acheh dari Pemerintah Indonesia yang nota-bene merupakan sambungan dari kolonial Belanda dan Jepang. PNAD meminta Badan Dunia Internasional (PBB)untuk menjadi mediator.

Manifesto Politik Yusra Habib
Yusra Habib. Dok Pribadi

 Acheh sama sekali tidak ingin menyelesaikan perkara ini dengan cara-cara mengedepankan kekerasan atau perang total (total war). Acheh komitmen dengan motto yang menyebut: “Jika Inginkan Perdamaian, Persiapkan Perdamaian” (“Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”) yang dihormati dan diakui oleh dunia internasional.

Kedua, Pemerintah Negara Acheh Darussalam sudah menyiapkan dan segera mengirim surat diplomatik–diplomatic correspondence–kepada semua negara yang sebelum ini dikenal pasti sebagai negara sahabat Acheh Darussalam. Tujuannya untuk memulihkan kembali hubungan persahabatan dan diplomatik yang matarantainya diputus oleh kolonial Belanda, Jepang dan Indonesia.

Ketiga, Parlemen NAD yang bersidang pada 6 Desember 2020, menyetujui diadakan amandemen dan memberlakukan Meukuta Alam (Qanun Al-Asyi) sebagai konstitusi negara Acheh Darussalam, menggantikan hukum positif kolonial, yaitu KUHPidana dan KUHPerdata. Untuk itu, semua kasus kejahatan (jenayah), kasus keperdataan (muamalah), perkawinan (munakahat) dan harta warisan akan diselesaikan mengikut ketentuan syari’at Islam. Menerapkan Hukum Pidana Adat+ Perdata Adat (Hukum Adat) sejauh ianya tidak berlawanan dengan ketentuan syari´at  Islam. Perkara ini pernah diberlakukan oleh Sultan Acheh di masa lampau. Selain itu, hasil musyawarah Parlemen NAD juga menyetujui bahwa Dinar merupakan mata uang negara Acheh Darussalam.

Ke-empat, semua pegawai RI yang bertugas melayani kepentingan umum, seperti pegawai Sipir, PLN, Rumah Sakit, Institusi pendidikan, buat sementara waktu tetap menjalankan tugas secara profesional dan bertanggungjawab, sebelum ada kebijakan baru dari  PNAD.

Kelima, pejuang ASNLF yangberada di dalam maupun di luarnegeri, supaya segera bergabung ke dalam PNAD –tidak ada lagi faksi-faksi di kalangan bangsa Acheh– dan saatnya kita bersama-sama mewujudkan PNAD yang mapan untuk membangun peradaban Acheh yang mulia dan bermartabat. Pengalamanpahit –konflik internal antara sesama pejuang kemerdekaan yang berakhir dengan saling bunuh-membunuh– di masa lampau, cukup menjadi pembelajaran berharga. Kepada semua mantan kombatan GAM yang saat in iterpencar-pencar di mana saja, supaya segera melapor untuk menyatukan diri ke dalam unit kesatuan TNAD di bawah kendali Menteri Pertahanan-keamanan NAD. Hanya satu unit kekuatan militer, yaitu Tentara Negara Acheh (TNA).

Ke-enam, seluruh aparatur Pemda (lembaga eksesutif) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat RI di Acheh, diminta dengan hormat supaya segera memutuskan hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat Indonesia. Begitu pula Lembaga DPRA dan DPRK (lembaga legislatif) supaya memutuskan hubungan organisatoris dengan MPR/DPR-RI. Kepada Majlis Ulama Nanggroë Acheh (MUNA) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) cabang Acheh diminta dengan hormat supaya segera memutuskan hubungan organisatoris dengan MUI pusat Indonesia. MoU Helsinki yang selama15 tahun kebelakangan ini digunakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi di Acheh dinyatakan mansukh. Konsekuensinya, eksistensi Lembaga Wali Nanggroë dan Partai Lokal yang diatur dalam MoU Helsinki, UU No.11 tahun 2006 dinyatakan batal demi hukum. Pemerintah NAD memberi kebebasan berpikir kepada saudara untuk menentukan pendirian politik –mematuhi arahan pemerintahan NAD atau perintah NKRI–untuk itu diminta jawaban yang pasti-pasti.

Ketujuh, terhadap semua pendatang yang selama ini menetap dan mencari rezeki di Acheh, seperti suku Minangkabau, Batak, Jawa, China; PNAD akan menjamin keselamatan, memberi perlindungan dan tidakmengganggu acara ritual dan atribut keagamaannon-muslim, tidak merampas harta kekayaan dan tidakmendatangkan mudharat kepada Anda semua. Sehubungan itu dengan sukarela–tanpa ada paksaan dari pihak manapun–supaya menempatkan diri sebagai pihak yang neutral (bukan pasukan MILISI yang diperalat oleh TNI memerangi PNAD). Begitu pula kepada seluruh anggota Polisi dan TNI yang bertugas di Acheh, supaya tidak bersikap konfrontatif terhadap aparatur PNAD dengan melancarkan serangan militer. PNAD dengan rela hati menerima Anda untuk bergabung ke dalam unit kesatuan TNAD, jika bersedia untuk itu. Sebaliknya jika posisi Anda yang disebut pada point ke-7 ini didapati sebagai pasukan MILISI untuk tujuan menyelamatkan kepentingan politik RI; maka PNAD dan TNAD akanmengutamakan kepentingan nasional Acheh. Untuk itu kepada Anda, diberi kebebasan berpikir untuk menentukan pilihanpendirian politik –memihak kepada PNAD atau kepada NKRI–tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bagi pekerja  dan perusahaan asing  yang berada di AchehDarussalam, terus menjalankan operasi perusahaan seperti biasa. PNAD dan TNAD memberi jaminan keamanan dan perlindungan terhadap keselamatan pekerja dan kelangsungan usaha perusahaan Anda; sehingga ditandatangani kontrak baru antara PNAD denganperusahaan Anda.

Kedelapan, apabila didapati aparatur PNAD dan TNAD melakukanintimidasi, merampas harta kekayaan penduduk secara melawan hukum dengan mengatas nama PNAD, melakukan kejahatan ethnic cleancing; maka segera melapor kepada aparatur PNAD terdekat atau kepada NGO lokal dan asing yang menangani perkara HAM di Acheh,untuk diambil tindakan tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian manifesto pilitik PNAD untuk dipatuhi oleh semua pihak.

Wassalamu´alaikumwarahmatullahiwabarakatuh!

WILAYAH BERDAULAT, 18 Desember 2020.

Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, S.H.

( Perdana Menteri Acheh Darussalam )

Di Pengasingan

Jalan Akhir (Hal 5)