Sah, Muhammad Nur wakil Ketua DPRK, Ini Harapan Wakil Bupati
ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG – Muhammad Nur akhirnya sah sebagai Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang setelah resmi dilantik dalam sidang paripurna DPRK setempat yang dipimpin Ketua DPRK Seprianto didampingi wakil Ketua I Fadlon, Rabu (3/6/2020).
Pengambilan sumpah Muhammad Nur dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Irwansyah Putra Sitorus, disaksikan pimpinan dan segenap anggota dewan, juga di hadiri Wakil Bupati HT Insyafuddin serta unsur Forkopimda, para pimpinan Parpol dan pejabat teras Pemkab Atam lainnya.
Dilantiknya Muhamamd Nur sebagai wakil ketua, terjawab sudah desas desus siapa yang mengisi posisi Wakil Ketua jatah Partai Demokrat selama ini.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto pada kesempatan tersebut mengatakan, rapat paripurna peresmian pengangkatan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang masa jabatan tahun 2019-2024, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.11/ 1149/ 2020 tertanggal 18 Mei 2020.
“Dengan dilantiknya Muhammad Nur maka lengkap sudah pimpinan DPRK Aceh Tamiang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pimpinan Dewan,” ujarnya.
Ia berharap agar kita semua dapat membangun komunikasi yang baik dan saling mendukung antara eksekutif dan legislatif serta berbagai komponen masyarakat sehingga setiap program kerja yang sudah dicanangkan akan terlaksana sebagaimana diharapkan
Rapat paripurna yang dilaksanakan terlihat tetap mengendepankan standar kesehatan, dihadiri Bupati Aceh Tamiang diwakili Sekretaris Daerah, Basyaruddin turut dihadiri oleh para kepala SKPK di jajaran Pemkab Aceh Tamiang, unsur Forkompinda dan elemen masyarakat
Sementara Wakil Bupati Aceh Tamiang, T.Insyafudin mengucapkan selamat kepada Muhammad Nur yang dilantik sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang,
Menurutnya, pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan tadi pada hakikatnya merupakan ikrar dari Anggota DPRK untuk berjuang mengartikulasikan kepentingan rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sebagaimana posisi lembaga Eksekutif yang pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat.
“Dalam melayani masyarakat dengan baik diperlukan kerjasama antar lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sebab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan posisi DPRK merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah,”jelas Wabup.
T Insyafuddin berharap melalui momentum pelantikan ini, kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin dengan baik semoga mengalirkan energi yang positif untuk mensukseskan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan pencapaian visi Kabupaten Aceh Tamiang yang kita cintai bersama (*)
