Ruang Direktur Utama PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Digeledah Jaksa

penetapan tersangka akan dilakukan setelah tim penyidik melakukan ekspos perkara. Sebelum ekspos, tim penyidik akan mengumpulkan alat bukti dan memintai keterangan saksi dan ahli
Jaksa geledah Rumah Sakit Arun Lhokseumawe
Penyidik Kejari Lhokseumawe menyita dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana operasional PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe di Lhokseumawe, Selasa (24/1/2023).

ACEHSATU.COM | Lhokseumawe – Ruang Direktur Utama PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe digeledah dan disegel Oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, provinsi Aceh.

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Mukhlis di Lhokseumawe mengatakan penggeledahan terkait penyidikan dugaan penyimpangan dana operasional di rumah sakit tersebut.

Baca Juga: DPO Pidana Korupsi Gratifikasi dari Irwandi Yusuf 2018 Silam Berhasil Ditangkap KPK di Aceh

“Selain menggeledah, tim penyidik menyegel ruang Direktur Utama Rumah Sakit Arun Lhokseumawe berinisial H. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan penyimpangan dana operasional rumah sakit dari 2016 hingga 2022,” kata Mukhlis

Mukhlis mengatakan tim penyidik Kejari Lhokseumawe menyita empat bundel dokumen keuangan dalam penggeledahan tersebut. Dokumen tersebut terkait dana operasional rumah sakit.

Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dana operasional rumah sakit tersebut, kata Mukhlis, sudah memasuki tahap penyidikan. Namun, penyidik belum menetapkan tersangka.

Menurut Mukhlis, penetapan tersangka akan dilakukan setelah tim penyidik melakukan ekspos perkara. Sebelum ekspos, tim penyidik akan mengumpulkan alat bukti dan memintai keterangan saksi dan ahli.

“Kami juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna menelusuri transaksi keuangan RS Arun Lhokseumawe, termasuk transaksi keuangan yang diluar rumah sakit tersebut,” sebut Mukhlis lagi.

Menyangkut kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut, kata Mukhlis, pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk dilakukan audit. 

“Kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini diperkirakan miliaran rupiah. Nantinya, akan kami sampaikan terkait sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini,” tutup Mukhlis.