Revisi Undang – Undang ITE Jadi Urgensi, Ini Komentar Anggota DPR RI dan CEO Poltracking

Poltracking UU ITE
Ilustrasi Pencarian Informasi Terkait UU ITE

Acehsatu.com – Presiden Joko Widodo meminta POLRI untuk lebih selektif dalam menerima laporan terkait UU ITE serta meminta DPR untuk merevisi undang – undang tersebut jika ternyata menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Februari 2021 lalu di Istana Negara. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia serta pengamat Politik Hanta Yuda menilai pernyataan Presiden terkait UU ITE bagus dan perlu dikawal.

Penerapan Undang Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau UU ITE dianggap sebagai pasal karet setelah sempat direvisi pada tahun 2016.

Pernyataan dari Anggota Komisi I DPR RI

Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR RI menyatakan “Respon DPR memang berusaha menangkap esensi dari pernyataan Presiden” ada dua esensi dari pernyataan presiden yaitu agar Polisi menyeleksi penerapan Undang Undang ITE untuk mencegah ketidakadilan karena jika terjadi ketidakadilan maka undang – undangnya yang harus direvisi. Karena ada anggapan UU ITE dianggap digunakan sebagai senjata pemerintah untuk membungkam. Kemudian adanya upaya mencegah terjadinya penyebaran misinformasi , hoax dan berita bohong seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Pendapat dari Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Poltracking

Hanta Yuda AR direktur eksekutif Poltracking Indonesia menyatakan urgensi revisi terjadi karena sangat cepatnya perkembangan teknologi informasi serta cara penyebarannya. Sehingga jika ada revisi undang – undang harus disertai dengan upaya untuk menata menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dan dinamika teknologi informasi itu.

serta masih banyak pasal karet yang multitafsir berpotensi disalahgunakan, maka revisi kemudian nanti harus bisa menyelesaikan problem tersebut. Jangan sampai muncul pasal karet baru yang menimbulkan muncul masalah baru.

Wawancara Anggota DPR RI serta Pengamat Politik Nasional