https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ca78e0025ec30038b1f804938a108109-ff-IMG-20240402-WA0003.jpg

Berita Lainnya

https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c926ea740f30a093883f895c1586ddc8-ff-IMG-20240402-WA0004.jpg

Hukum

Politik

kunker Jokowi
Kerumunan warga saat Jokowi bagikan kaos di Toba. | Foto: ©twitter.com/QaillaAsyiqah

ACEHSATU.COM | Jakarta – Relawan dan pendukung militan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan enam poin ikrar dan sumpah setia yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Gabungan relawan Jokowi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia mendeklarasikan untuk tetap setia dan tegak lurus bersama Presiden Joko Widodo, termasuk terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua umum solidaritas merah putih Silfester Matutina pada deklarasi, di Jakarta, Selasa, menyatakan sekitar 400 organisasi relawan, dan ribuan relawan menyatakan setia kepada Presiden Joko Widodo.

“Deklarasi ini sangat penting sekali untuk meneguhkan kembali arah perjuangan kita relawan militan Jokowi, untuk bangsa kita tercinta di bawah komando Presiden Jokowi,” kata dia.

Silfester mengatakan usia kepemimpinan Presiden Jokowi hingga hari ini baru memasuki 2 tahun 4 bulan, untuk periode kedua kepemimpinan pasca pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.

“Masih ada waktu 2 tahun 8 bulan lagi hingga berakhirnya masa jabatan presiden di 20 Oktober 2024,” kata dia.

Menurut dia dalam kurun waktu tersisa, yakni sekitar 2 tahun 8 bulan lagi diharapkan semua program dan janji kampanye presiden Jokowi dapat diselesaikan dengan sukses demi terwujudnya Indonesia Maju.

“Yang sangat disayangkan juga saat ini ada segelintir relawan Jokowi bukannya mendukung kesuksesan Presiden Jokowi hingga 2024 tapi malah mulai genit dan mendukung bakal capres 2024,” katanya.

Padahal, kata Silfester berkali-kali Presiden Jokowi dalam pernyataannya meminta relawan untuk tidak terlalu dini dan terburu-buru dalam mendukung siapa pun. 

“Harusnya kita semua relawan yang notabene adalah relawan Jokowi dan bukan relawan capres siapa pun, patuhi setia tegak lurus atas permintaan Presiden Jokowi yang sudah sering diulang-ulang,” ujarnya.

Relawan Jokowi menyampaikan enam poin ikrar dukungan

“Saya Silfester Matutina Ketua Umum Solidaritas Merah Putih berikrar 2024 setia dan tegak lurus bersama Jokowi,” kata Silfester.

Dia pun membacakan enam poin ikrar, yakni mendukung penuh program dan strategi pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Lalu, mendukung penuh semua program pembangunan dan proyek strategis nasional berjalan dengan sukses. Mendukung penuh perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara di Kalimantan Timur.

Selanjutnya, mendukung penuh kesuksesan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20. Terus berjuang bersama menghabisi intoleransi, radikalisme, terorisme, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan narkoba dan ketidakadilan hukum.

“Kami berjanji untuk saat ini tidak terburu-buru mendukung capres siapa pun melainkan akan menunggu komando dari Presiden Jokowi dan memberikan mandat penuh kepada Presiden Jokowi untuk memilih capres putra terbaik bangsa sebagai penerus estafet kepemimpinan nasional,” kata Silfester membacakan ikrar terakhir.

Gabungan relawan Jokowi dari 34 provinsi dan luar negeri berikrar dan janji setia bersama Jokowi pada tahun 2024.

Menurut dia, rakyat telah merasakan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Namun, relawan Jokowi harus solid mendukung kesuksesan kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tuntas.

Menurutnya, pemerintah masih harus berfokus pada sisa waktu yang masih ada untuk menuntaskan program berkelanjutan.

“Diharapkan semua program dan janji kampanye Presiden Jokowi diselesaikan dengan sukses. Demi terwujudnya Indonesia Maju”, kata Silfester.

https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ca78e0025ec30038b1f804938a108109-ff-IMG-20240402-WA0003.jpg

Berita Lainnya

https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c926ea740f30a093883f895c1586ddc8-ff-IMG-20240402-WA0004.jpg

Hukum

Politik