Reje Kampung di Aceh Tengah Bersama 5 Oknum Lainnya Jadi Tersangka Kasus Pembebasan Tanah

Reje Kampung di Aceh Tengah Tersangka Kasus Dugaan Korupsi
Tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi ganti rugi tanah di Aceh Tengah, Senin (17/1/2022). | Foto: ANTARA/HO/Humas Kejati Aceh

ACEHSATU.COM | TAKENGON – Seorang Reje Kampung (kepala desa) di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah bersama 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan tanah.

Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah. Keenam oknum diduga terlibat penyalahgunaan anggaran. Dana yang sedianya dianggarkan untuk pembebasan tanah malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kepala Kejari Aceh Tengah Yovandi Yazid di Aceh Tengah, seperti dilansir dari Antara Senin (17/1/2022), mengatakan tanah yang dibebaskan tersebut merupakan aset Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

“Penetapan tersangka berdasarkan penyelidikan tim intelijen Kejari Aceh Tengah. Penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,” kata Yovandi Yazid.

Adapun ketiga tersangka tersebut yakni Harisdian bin Alm Bantasyam (58), Reje (kepala desa) Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Kemudian, Busra bin Alm Halim (54), Bendahara merangkap Kepala Urusan Umum Kampung Pendere Saril, dan Karmia bin H Udin (50), Sekretaris Kampung Pendere Saril.

Yovandi Yazid mengatakan para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Para tersangka ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Yovandi Yazid mengatakan tindak pidana korupsi diduga dilakukan para tersangka yakni pembebasan tanah milik desa oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera untuk pembangunan kanal PLTA Peusangan pada 2020.

Pembebasan tanah, kata dia, di antaranya lapangan voli dan sumur dengan nilai Rp428,68 juta. Pondok pengajian dengan nilai ganti rugi sebesar Rp20,68 juta.

Serta ganti rugi tanah dan bangunan polindes Rp321,88 juta. Semua uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut digunakan para tersangka untuk kepentingan pribadi, kata Yovandi Yazid.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, kerugian negara yang ditimbulkannya mencapai Rp809,77 juta. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 19 saksi,” pungkas Kajari Yovandi Yazid. (*)