ACEHSATU.COM | ACEH TIMUR – Ratusan massa yang terdiri dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan (ormas) mengepung Kantor Kajaksaan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur guna menyampaikan sejumlah tuntutan.
“Hari ini kami yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Keadilan (BRPK) Aceh Timur menuntut keadilan dengan seadil-adilnya yakni meminta Kajari Aceh Timur untuk mengusut tuntas sejumlah tuntutan kami,” kata Koordinator Lapangan, Haris disela-sela unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Idi, seperti dilansir Antara Rabu (16/9/2020).
Ia mengatakan tuntutan pertama yakni meminta untuk menghentikan bimbingan teknis (Bimtek) aparatur desa yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) asal Medan, Sumatera Utara di Hotel Royal Idi, Aceh Timur,
- Ketua DPRK Banda Aceh Kunjungi Korban Kebakaran di Geuceu Iniem
- Warga Pidie Jaya Temukan Manyat Pria Tergantung di Pohon Rambutan
- PT Kalista Alam Tak Kunjung di Eksekusi Masyarakat Nagan Raya Gugat Ketua PN Meulaboh dan PN Suka Makmue
- Banjir Semakin Meluas, PJ Bupati Aceh Utara Keluarkan Surat Pernyataan Bencana 31.404 Warga Mengungsi
- Selain Aceh Utara Banjir juga Rendam Enam Gampong di Aceh Tamiang
“Bimtek ini tidak pantas diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 karena biaya kegiatan yang diikuti aparatur desa tersebut menghabiskan anggaran dengan keseluruhan sebesar Rp10 milyar. Oleh karenanya kami minta kegiatan tersebut dihentikan,” kata Haris.
Dikatakannya, tuntutan kedua yaitu meminta Bupati Aceh Timur untuk memecat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Timur dan usut dugaan keterlibatan pihak terkait dalam Bimtek.
Sedangkan tuntutan ke tiga yakni meminta umumkan rincian penggunaan dana COVID-19 sebesar Rp30,7 miliar. (*)