ACEHSATU.COM | ACEH TIMUR – Ratusan massa yang terdiri dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan (ormas) mengepung Kantor Kajaksaan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur guna menyampaikan sejumlah tuntutan.
“Hari ini kami yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Keadilan (BRPK) Aceh Timur menuntut keadilan dengan seadil-adilnya yakni meminta Kajari Aceh Timur untuk mengusut tuntas sejumlah tuntutan kami,” kata Koordinator Lapangan, Haris disela-sela unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Idi, seperti dilansir Antara Rabu (16/9/2020).
Ia mengatakan tuntutan pertama yakni meminta untuk menghentikan bimbingan teknis (Bimtek) aparatur desa yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) asal Medan, Sumatera Utara di Hotel Royal Idi, Aceh Timur,
- Ini Respons Polisi soal Kuasa Hukum Habib Bahar Klaim Korban Cabut Laporan dan Telah Terjadi Perdamaian
- Ini Faktanya soal Pemilik SIM C Disebut Dapat Bantuan Dana Covid-19 Sebesar Rp 900.000 Per Bulan
- Mahathir: Muslim Punya Hak untuk Bunuh Jutaan Orang Prancis
- Anggota DPRK Yusriadi Sumbang 1 Ekor Sapi untuk Kegiatan Maulid Nabi di Gampong Geudong-Geudong dan Santuni Anak Yatim
- Masyarakat Enam Gampong Kemukiman Glumpang Tujoh Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jamik
“Bimtek ini tidak pantas diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 karena biaya kegiatan yang diikuti aparatur desa tersebut menghabiskan anggaran dengan keseluruhan sebesar Rp10 milyar. Oleh karenanya kami minta kegiatan tersebut dihentikan,” kata Haris.
Dikatakannya, tuntutan kedua yaitu meminta Bupati Aceh Timur untuk memecat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Timur dan usut dugaan keterlibatan pihak terkait dalam Bimtek.
Sedangkan tuntutan ke tiga yakni meminta umumkan rincian penggunaan dana COVID-19 sebesar Rp30,7 miliar. (*)
