ACEHSATU.COM | JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma meminta agar setiap investasi tidak hanya menguntungkan negara dan investor.
Namun harus lebih mementingkan keuntungan bagi rakyat dan daerah di lokasi investasi berada.
Hal itu disampaikan Haji Uma dalam rapat kerja (Raker) Komite IV DPD RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020) pagi.
“Benar bahwa investasi adalah salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Namun praktiknya belum tentu investasi menguntungkan bagi masyarakat dan daerah.
Bayangkan, perusahaan banyak, tapi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap tidak berubah”, ujar Haji Uma kepada Kepala BKPM.
Menurut Haji Uma, masalahnya dikarenakan oleh perusahaan yang hanya berorientasi terhadap keuntungannya secara sepihak tanpa mau serius peduli terhadap upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan daerah.
Karena itu, BKPM harus secara intensif dan sistematis melakukan pengawasan di daerah guna menjamin investasi berjalan sesuai harapan.
“Harusnya investasi membuka lapangan kerja secara maksimal bagi sumberdaya di daerah, namun perusahaan berdalih bahwa daerah belum siap secara SDM.
Padahal perusahaan ikut punya kewajiban membantu menyiapkan SDM masyarakat di daerah investasi”, pungkas Haji Uma.
Pada kesempatan itu, Haji Uma juga meminta pemerintah memberi perhatian dan memperkuat Kawasan Industri Khusus (KEK) Arun yang hadirnya diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi daerah. Namun sejauh ini dipandang belum maksimal pogresnya.
Menanggapi Haji Uma, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia berkomiten untuk meningkatkan pengawasan kedepannya untuk mewujudkan investasi yang berdampak konstruktif bagi upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan kemajuan daerah.
Bahlil Lahadalia juga berharap wakil daerah ikut membantu sosialisasi bahwa daerah juga harus memikirkan investasi dan invetasi sebaliknya harus memikirkan daerah.
Selanjutnya Kepala BPKM juga menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu Gubernur Aceh terkait KEK Arun dan membantu izin yang awalnya hanya 5 tahun kini menjadi 15 tahun. Selain itu juga menyangkut usaha pabrik semen dari PT. Semen Indonesia yang sempat ga jalan juga rencana akan diambil oleh BUMD.
Rapat Komite IV DPD RI dengan BKPM sendiri bertujuan untuk mendapatkan masukan serta pandangan dari pemerintah terkait perkembangan investasi dan penanaman modal di daerah.
Hasil rapat kerja tersebut akan menjadi bahan pengayaan materi Komite IV DPD RI dalam kunjungan kerja kedepan untuk menyusun Daftar Isian Masalah (DIM) terkait penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. (*)
