Racikan Dahlan

Tatkala perseteruan lembaga legislatif (DPRA) dan eksekutif (Pemerintah Aceh) soal Proyek Multiyears menemui jalan buntu.
Racikan Dahlan
Karikatur @acehsatu.com

Dalam konsep Trias Politika, kekuasaan itu tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara berbeda.

Pemisahan kekuasaan ini diharapkan agar pemerintahan tidak timpang, terhindar dari korupsi oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi).

Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika tidak selamanya berjalan mulus.

Tentu ada kerikil-kerikil tajam menghantui perseteruan kekuasaan di antara para pemilik kekuasaan.

Ketika satu pihak merasa terhormat dengan mempertahankan kebijakan penggunaan anggaran atas nama rakyat kecil, dan di pihak lainnya yang sekuat tenaga mengganjal kebijakan yang dinilai tak menjunjung nilai trias politika.

Di situlah ketimpangan kosep Trias Politika terjadi.

Mungkin bagi kita, kekuasaan cenderung lebih diartikan sebagai harga diri.

Hingga polemik antara kepentingan rakyat dan meneguhkan benteng kekuasaan saling bertolak arti.

Padahal harga diri para politisi itu sebenarnya diuji ketika mereka mampu menujukkan kerendahan hati melayani rakyat dan membela kaum yang lemah.

Nah, konteks kita saat ini mungkin tak jauh bergeser dari cerita di atas.

Tatkala perseteruan lembaga legislatif (DPRA) dan eksekutif (Pemerintah Aceh) soal Proyek Multiyears menemui jalan buntu.

Kita seakan disuguhkan tontotan drama tak berujung.

Kedua belah pihak punya argumen yang menguatkan kebijakan masing-masing.

Dahlan Cs pun tak gusar.

Atas nama rakyat, ia melawan kebijakan yang monopoli.

Dengan racikannya, Dahlan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa – arogansi kekuasaan yang sepihak itu memang harus dilawan.

Ia bukan tak mendukung kebijakan pro rakyat.

Tapi logika ketamakan akan kekuasaan sekaligus arogansi representasi sosiopolitik harus dihentikan.

Agar demokrasi tidak berjalan pincang.

Tapi sekali lagi, argumentasi politik rasional memang sangat dibutuhkan.

Sebagai bekal pengetahuan politik yang benar.

Meski dihantam beragam sentimen yang mucul.

Kita mungkin perlu membaca kembali maksud Thomas Aquinas, “Maksud yang baik tidak dapat membenarkan tindakan yang jahat.”