Qanun LKS, Media Penghijrahan Ekonomi Aceh

Proses penghijrahan transaksi simpan-pinjam ribawi ke akad simpan-pembiayaan ini tidaklah sulit dilakukan jika nasabah mendapat persetujuan nasabah.
Prof M Shabri Abd Majid. Dok. pribadi

Oleh: M. Shabri Abd. Majid

DENGAN diundangkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka mulai tahun 2021 semua LKS  yang beroperasi di Aceh harus hijrah dari sistem keuangan ribawi ke sistem keuangan syariah.

Ini artinya bahwa semua operasional dan pelayanan LKS harus sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Persiapan dalam melakukan hijrah ini, maka LKS perlu merubah dan menyesuaikan semua transaksi sesuai dengan syariah.

Akad atau kontrak yang digunakan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Semua transaksi simpan pinjam yang tidak sesuai syariah harus dikonvesikan ke akad-akad syariah yang sesuai dengan mendapat persetujuan nasabah.

Proses penghijrahan transaksi simpan-pinjam ribawi ke akad simpan-pembiayaan ini tidaklah sulit dilakukan jika nasabah mendapat persetujuan nasabah.

Karena semua biaya perubahan transaksi ribawi ke akad Islami ini ditanggung LKS.

Di samping itu, LKS harus menawarkan akad-akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah baik untuk mendukung transaksi domestik maupun antar negara (internasional), seperti untuk keperluan ekspor-import.

Ini merupakan persiapan yang pertama yang harus dilakukan LKS.

Yang kedua, sudah pasti LKS harus mempersiapakan sumber daya insani yang celik syariah dan menguasai ilmu perbankan.

Karyawan LKS tidak hanya pintar memberi pelayanan kepada nasabah, tetapi mereka juga harus memahami dengan baik konsep, teori, dan prakti LKS yang sepenuhnya Islami.

Ini tantangan berat yang harus dihadapai LKS, karena kebanyakan karyawan yang mereka miliki adalah warisan lembaga keuangan konvensional. Sehingga mereka yang dulunya berkerja dalam dunia konvensional masih terikut-ikut dengan gaya lama dan mindset konvensional.

Maka, penghijrahan cara kerja juga harus dibarengi dengan perubahan mindset. Hijrah mindset ini jauh lebih susah dibandingkan hijrah cara kerja.

Untuk itu, sumber daya insani LKS harus ditingkatkan kualitas ke-Islamannya baik melalui pendidikan formal maupun non-formal yang dilaksanakan in-house maupun out-house

Training karyawan harus dilakukan secara regular dan berkelanjutan. Di samping itu, pengajian-pengajian tentang LKS perlu dilaksanakan rutin setiap minggu.

Peningkatan sumber daya insani ini harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan LKS. Ini merupakan persiapan ketiga yang harus dilakukan dalam proses hijrah menuju syariah.

Peningkatan pelayanan ini meliputi penyediaan outlet LKS yang merata dan mudah terjangkau nasabah.

Pelayanan LKS harus didukung oleh fasilitas teknologi informasi perbankan meliputi fintech atau digital finance.  

Keempat, LKS juga harus hijrah dari bermitra kerja dengan lembaga ribawi ke lembaga non-ribawi, seperti dari asuransi konvensional ke takaful (asuransi syariah).

Setiap transaksi LKS yang sebelumnya diasuransikan dengan asuransi konvensional, maka setelah hijrah harus diasuransikan dengan Takaful.

Begitu juga dengan vendornya, LKS harus memilih vendor-vendor beralih dari vendor yang non-Islamic ke vendor syariah.

Untuk memastikan operasional dan pelayanan LKS sesuai dengan syariah, maka LKS harus memiliki Dewan Penasehat Syariah (DPS) yang mendapat sertifikasi Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ini menjadi tantangan besar LKS, karena kita di Aceh masih memiliki DPS bersertifikat yang masih sangat sedikit.

Jika semua lembaga keuangan, seperti Baitul Qiradh, Baitul Mal Wa-Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan pajak gadai beroperasi sesuai syariah, maka jumlah DPS yang diperlukan di Aceh lebih ribuan.

Untuk tahap awal, di samping usaha yang gencar harus dilakukan untuk melahirkan jumlah DPS yang mencukupi, maka negosiasi pemerintahan Aceh dan LKS dengan DSN-MUI agar diberikan kelonggaran persyaratan memiliki DPS bersertifikat.

Pasal 7 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS telah menjelaskan secara rinci lembaga keuangan yang harus hijrah ke sistim syariah (LKS) secara kaffah pada awal tahun 2021.

LKS ini termasuk perbankan syariah (bank umum syariah, unit usaha syariah, lembaga keuangan syariah lainnya), lembaga keuangan non-bank syariah (asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pension syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya), dan lembaga keuangan lainnya baik yang formal dan tidak formal (lembaga ini akan diatur dalam peraturan pemerintah Aceh).

Yang pasti, dalam membuat persiapan hijrah ini, LKS perlu mengeluarkan dana untuk merubah operasionalnya sesuai dengan syariah.

Sebenarnya ini tidak bisa dilihat sebagai kerugian, tapi investasi yang memberikan keuntungan jangka panjang baik secara materi bagi LKS maupun secara non-materi bagi semua karyawan LKS Karena menerima gaji yang bebas riba dan tentunya ini akan manjadi ladang ibadah dan jihad ekonomi bagi mereka.

Ketika prosen hijrah LKS telah diamanatkan dan diatur dalam regulasi yang jelas (Qanun LKS), maka dukungan pemerintah dan masyarakat Aceh yang sememangnya harus tunduk pada Qanun, tentunya akan member keuntungan bagi LKS.

Karena semua masyarakat , rumah tangga, individu, pebisnis, dan juga pemerintah harus bertransaksi dengan LKS.

Dukungan padu ini dipastikan LKS tidak akan menghadapi kerugian dalam melakukan hijrah ke LKS, jika dilakukan secara professional, efisien, dan bersahaja.

Sudah pasti sangat penting bagi lembaga keuangan di Aceh untuk hijrah sesuai amanat Qanun LKS, jika lembaga keuangan masih terus berkeinginan beroperasi di Aceh.

Jika tidak hijrah ke LKS, iya pasti mereka dilarang beroperasi di Aceh. Di samping itu, yang sangat penting adalah hijrah ini merupakan ibadah dan jihad ekonomi dalam implementasi syariah secara kaffah.

Sesungguhnya, kegiatan ekonomi agar dilaksanakan secara syariah itu sangatlah penting.

Karena rezki yang diperolehi tidak halal secara ribawi yang kita makan akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Jika darah kita dipenuhi rezki haram, maka ini akan sangat mempengaruhi kualitas ibadat kita, seperti shalat, naik haji, dan ibadat lainnya.

Bagaimana kita bisa khusyuk dan doa-doa yang kita panjatkan diterima Allah SWT, jika harta, makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita bersumber dari hal-hal yang haram?

Ini yang sering kita lupakan. Maka, hijrah LKS itu sangat penting bagi setiap individu Muslim.

Hijrah LKS menyelamatkan ribuan karyawan yang bekerja di sektor keuangan di Aceh dan semua masyarakat yang menggunakan jasa LKS. Qanun LKS, sesungguhnya, merupakan misi suci pemerintahan Aceh dalam upaya “fastabiqul khairat” dan “wata’awanu ‘alal birri wat taqwa”.

Qanun LKS merupakan aksi nyata pemerintah Aceh dalam menyediakan sarana untuk berlomba-lomba saling membantu menuju kebajikan dan ketaqwaan bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.   

Hijrah menuju LKS tidak sulit jika ada kemauan.

Yang sulit bukan hijrahnya, tapi yang sulit adalah untuk memiliki kesadaran, kemauan, dan aksi nyata hijrah.

Jika ada kemauan seribu cara bisa ditempuh, jika tidak punya kemauan maka seribu dalih akan dicari.

Kata orang Melayu: “Nak Seribu daya, Tak Nak Seribu Dalih”. (*)

Penulis adalah Profesor Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsyiah dan Sekretaris, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW Aceh.