oleh

PTPTN-I Bantah Merusak Kawasan Ekosistem Leuser

-Alam-155 views

ACEHSATU.COM | LANGSA – Manajemen PTPN-I Aceh membantah jika dituding tidak  patuh terhadap kebijakan “Nol Deforestasi” pihaknya tetap berkomitmen menjaga lanskap hutan terutama Kawasan Ekosistem Leuser.

Hal itu disampaikan Humas PTPN-I Aceh, Dedi Mulyadi, Jumat (17/5/2019) pada ACEHSATU.com di ruang kerjanya, menanggapi pemberitaan media ini berjudul “Investigasi RAN: PTPN-I Ikut Terlibat Merusak Kawasan Ekosistem Leuser.”

Diterangkan, informasi yang diterima pihaknya terkait lahan PTPN-I Aceh Tualang Sawit seluas 10 ha disebutkan masuk dalam kawasan Ekosistem Leuser.

BACA: Investigasi RAN: PTPN-I Ikut Terlibat Merusak Kawasan Ekosistem Leuser

“Dishutbun Provinsi Aceh, Kamis (16/5/19) langsung turun ke lokasi menonjau areal dimaksud,” katanya.

Dikatakan, pihak PTPN-I dalam hal ini masih menunggu hasil resmi dari tinjauan ke lapangan oleh instansi terkait.

“Saat ini kami tengah menunggu keterangan terkait status areal itu melalui surat resmi yang  dikirim ke PTPN-I,” ujar Dedi.

Humas PTPN-I Aceh, Dedi Mulyadi

Seperti diberitakan ACEHSATU.com sebelumnya, data lapangan terbaru menunjukkan terjadinya kerusakan habitat akibat pembukaan hutan hujan di dataran rendah timur laut Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meningkat tajam dalam bulan-bulan pertama tahun 2019 ini.

BACA: Investigasi RAN: 8 Perusahaan di Aceh Timur Terus Rusak Kawasan Ekosistem Leuser

“Fakta bahwa perusahaan kelapa sawit tidak sadar, atau tidak patuh terhadap kebijakan ‘Nol Deforestasi’ telah menunjukkan bahwa merek-merek dunia telah gagal untuk menerapkan komitmen mereka mencegah ekspansi kelapa sawit di lanskap hutan kritis Kawasan Ekosistem Leuser,” ungkap Gemma Tillack, Direktur Kebijakan Hutan Rainforest Action Network (RAN), dalam rilis kepada ACEHSATU.com, Kamis (16/5/2019).

BACA: Direktur Operasional PTPN-I Aceh: Kami Mendukung Program Kerja Pemko Langsa

Data satelit dari Januari hingga April 2019 menunjukkan bahwa delapan perusahaan kelapa sawit telah melanggar moratorium pemerintah Indonesia tentang pembukaan hutan untuk minyak kelapa sawit dan kebijakan ‘Nol Deforestasi’ dari perusahaan-perusahaan makanan ringan.

Kerugian ekologi yang signifikan telah terjadi di enam perusahaan perkebunan yang membuka hutan: PT. Nia Yulided (78 ha), PT. Putra Kurnia (30 ha), PT. Tualang Raya (45 ha), PT. Indo Alam (18 ha), PT. Tegas Nusantara (10 ha) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I Blang Tualang (10 ha). (*)

Komentar

Indeks Berita