PT Kalista Alam Tak Kunjung di Eksekusi Masyarakat Nagan Raya Gugat Ketua PN Meulaboh dan PN Suka Makmue

PN Nagan Raya dan Meulaboh tak kunjung mengeksekusi PT Kalista Alam (KA) yang dianggap melakukan pengrusakan lingkungan Gampong
Qodrat
Kuasa hukum masyarakat Nagan Raya, Muhammad Qodrat

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan Ketua Pengadilan Meulaboh digugat oleh Masyarakat Nagan Raya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Gugatan itu dilayangkan oleh masyarakat Nagan Raya karena PN Nagan Raya dan Meulaboh tak kunjung mengeksekusi PT Kalista Alam (KA) yang dianggap melakukan pengrusakan lingkungan Gampong Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur.

Kuasa hukum masyarakat Nagan Raya, Muhammad Qodrat mengatakan sebelum melayangkan gugatan, pihaknya telah mengirim somasi ke PN Suka Makmue untuk melakukan eksekusi terhadap PT Kalista Alam.

Masyarakat menilai Alih-alih melakukan eksekusi, PN Suka Makmue malah sama sekali tidak menanggapi somasi yang dilayangkan oleh LBH Banda Aceh.

“Namun somasi tersebut tidak ditanggapi,” sebut Qodrat dalam konferensi pers dikantor LBH Banda Aceh, Rabu (5/10/2022).

Tidak sampai disitu saja, LBH pun menyurati Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PN Suka Makmue, namun sayangnya permohonan tersebut tidak juga diindahkan.

Akhirnya, LBH menempuh jalur hukum lain yakni dengan mengajukan gugatan ke PTUN dalam waktu 1 atau 2 hari mendatang.

“Kita akan gugat dalam waktu dekat ke PTUN dalam 1 dan 2 hari kedepan,” ujar Qodrat.

Untuk diketahui, PT KA merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Nagan Raya, dinyatakan bersalah karena telah melanggar hukum hingga mengakibatkan kebakaran lahan seluas 1.000 hektar dari luas lahan 5.769 hektar dan juga masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Pada tahun 2012 lalu, jelas Qodrat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT KA ke Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam putusan PN Meulaboh tersebut pada tahun 2015, PT KA harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 111,3 Milyar dan tindakan pemulihan lahan sebesar Rp. 251,7 Milyar dengan total Rp. 336 Milyar, ditambah dengan uang paksa yang harus dibayar PT KA Rp. 5 juta perharinya jika terlambat menjalankan putusan tersebut.

“Tidak hanya membayar sejumlah uang, pengadilan juga meletakkan sita jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman di areal Hak Guna Usaha (HGU) dan sertifikat HGU itu dikeluarkan dari 1999 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Barat,” sebut Qodrat lagi.

Qodrat juga menyebutkan, untuk masa HGU itu maksimal selama 35 tahun, jika di hitung dengan tahun saat ini, masa HGU nya hanya tinggal 11 tahun lagi dan masanya semakin singkat, apabila masa HGU berakhir, kata Qodrat lahan tersebut menjadi milik negara dan semua hukuman membayar uang tersebut otomatis langsung terhapuskan.

Saat ini, PT KA sampai hari ini tidak kunjung membayar uang yang telah diputuskan Pengadilan dan diketahui PN Meulaboh dan PN Suka Makmue juga tidak jua melakukan eksekusi terhadap PT KA.

“Kenapa kita juga gugat PN Meulaboh karena yang mengeksekusi tingkat pertama ya mereka, dan objek sitaannya ada di Nagan Raya, yang kita gugat ini jabatan PN walaupun siapapun yang menjabat,” tambah Qodrat.

Sebelumnya, dalam putusan keluarnya putusan kasasi dari MA untuk menolak permohonan kasasi PT KA, lalu KLHK mengajukan permohonan ke PN Meulaboh pada 3 November 2016 untuk mengeksekusi, tetapi PN Meulaboh malah menerbitkan penundaan eksekusi sampai turunan putusan Peninjauan Kembali (PK).

“KLHK juga mengajukan permohonan kedua ke PN Meulaboh pada 8 Februari 2016, dan tetap saja mereka menunda eksekusi sampai adanya putusan MA dalam tingkat PK, dan akhirnya MA menolak permohonan PK yang diajukan oleh PT KA,” jelas Qodrat.

Tidak tinggal diam, pada 22 Juni 2017 PT KA juga mengajukan gugatan ke KLHK, dan beberapa instansi lainnya akan tetapi gugatan tersebut dicabut di sdiang pertama.

Dan pada akhirnya PN Meulaboh mengabulkan semua gugatan PT KA dan menyatakan putusan MA dalam tingkat PK tidak memiliki title eksekutorial dan memerintahkan PN Meulaboh untuk mengangkat sita jaminan yang telah di letakkan di atas HGU PT KA.

Berhasil putusan PN Meulaboh dibatalkan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat banding dengan menyatakan gugatan PT KA tidak dapat diterima.

Dan pada akhirnya pwda 22 Januari 2019 PN Meulaboh meminta bantuan PN Suka Makmue untuk menjual lelang objek sita jaminan PT KA, karena objek sita jaminan sudah tidak berada wilayah PN Meulaboh dan hingga saat ini belum juqga terealisasi.