Profil BPIP dan Yang Perlu Masyarakat Aceh Ketahui

Acehsatu.com – Banyak masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta fungsi dan tugasnya, sehingga banyak yang merasa urgensi dibentuknya badan tersebut justru tidak tepat saat ini. Sebagai provinsi yang menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia bagaimana posisi BPIP dalam penyelenggaran kehidupan masyarakat Aceh khususnya ?.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga yang saat ini memiliki peran vital untuk merawat ideologi Pancasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Lembaga yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BACA JUGA : RUU HIP Diganti BPIP Dilanjut Pembahasannya Setelah Pandemi

Lalu seperti apa profil selengkapnya dari BPIP? Mari simak penjelasan berikut :

BPIP didirikan pada tanggal 28 Februari 2018 yang tugasya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Dasar Hukum Pendirian BPIP dinaungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) no. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Latar Belakang dibentuknya badan tersebut adalah revitalisasi dari unit kerja Presiden  yaitu UKPIP yang diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas pokok badan ini ialah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

 

Kemudian fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sendiri adalah melaksanakan koordinasi , sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian. Rekomendasi yang diberikan yang berdampak terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Baik itu kepada lembaga tinggi negara, kementrian / lembaga pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan bermasyarakat di Aceh sendiri diatur dengan penerapan syariat Islam yang tentu saja sejalan dengan penerapan ideologi Pancasila. Para Ulama di Aceh sendiri dalam beberapa kesempatan telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BACA JUGA : RUU HIP Minta Dicabut dan Dibatalkan