Prof M. Shabri A. Majid: Melalui Qanun LKS Perekonomian Aceh Akan Tumbuh Menjadi Model Ekonomi Syariah Global

Kehadiran Qanun LKS ini akan membantu mendongkrak perekenomian semua golongan, bukan saja pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga pengusaha skala besar.
Prof M Shabri Abd Majid. Dok. pribadi

Keempat, meningkatkan pengumpulan dana zakat di Aceh.

Bank Syariah mendukung penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf LKS dalam bentuk tunai atas nama Baitul Mal Kota/Kabupaten dan Baitul Mal Aceh (Pasal 13, Ayat 2).

Nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dan memiliki kesadaran untuk membayar zakat, maka dengan mudah dapat mengintruksikan bank syariah untuk memotong simpanannya untuk membayar zakat setiap tahun.

Jelas ini akan meningkatkan jumlah penghimpunan zakat di Aceh yang selama ini hanya baru mencapai sekitar 8% dari potensinya.

Walaupun demikian, ada catatan penting agar semua LKS dapat menjalankan operasional mereka sepenuhnya sesuai dengan syariah.

Kegiatan transaksi keuangan informal yang berlaku dalam masyarakat Aceh secara turun-temurun dan telah mentradisi, seperti gala, mawah, dll harus dievaluasi dan dipastikan pelaksanaannya sesuai dengan syariah.

Karena masih banyak praktek keuangan informal ini dalam masyarakat kita yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah.

Ketika semua transaksi keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, formal maupun informal telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan syariah.

Maka Aceh sudah dapat dianggap sebagai pusat transaksi syariah di dunia.

Peran dewan syariah Aceh juga sangat penting dalam memastikan semua transaksi ini benar-benar dilakukan sesuai syariah.

Di samping itu, Pusat Kajian tentang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah perlu juga hadir di Aceh dalam rangka mengkaji, melahirkan, dan mendiseminasi model pelaksanaan tranksaksi yang murni syariah.

Aceh juga harus memiliki Sumber Daya Islami yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kuantitas.

Sarana dan prasarana ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah berbasis teknologi harus lengkap.

Kolaborasi dengan lembaga ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah pada level nasional, regional, dan internasional harus diperkuat.

Lembaga penyelesaian sengketa ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah harus memiliki kapabilitas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi yang bersengketa.

Terakhir, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan.

Masyarakat mesti memiliki tingkat literasi ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah yang benar.

Ketika kita mengharapkan LKS benar-benar beroperasi murni sesuai syariah, maka LKS, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan LKS juga harus berprilaku murni syariah.

Insya Allah, Aceh segera muncul sebagai model, pusat, dan kiblat ekonomi syariah global. (*)