Prof M. Shabri A. Majid: Melalui Qanun LKS Perekonomian Aceh Akan Tumbuh Menjadi Model Ekonomi Syariah Global

Kehadiran Qanun LKS ini akan membantu mendongkrak perekenomian semua golongan, bukan saja pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga pengusaha skala besar.
Prof M Shabri Abd Majid. Dok. pribadi

Selama ini, jumlah pembiyaan yang diberikan lembaga perbankan syariah didominasi pembiayaan jual beli, seperti murabahah, dan kurang dari 10% pembiyaan berbasis bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah.

Padahal, produk atau akad berbasis bagi hasil inilah yang seharusnya menjadi andalan produk LKS karena kemampuannya untuk mendongkrak sektor ekonomi ril.

Dengan terdongkraknya sektor ril ini, maka jumlah barang dan jasa yang tersedia di Aceh akan dapat menyeimbangi pergerakan sektor keuangan sehingga inflasi akan dapat ditekan.

Pembiayaan berbasis bagi hasil ini sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, karena keuntungan dibagi bersama antara LKS dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan kerugian modal ditanggung oleh LKS dan nasabah hanya menanggung kerugian tenaga dan waktu.

Baik pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar akan sangat diuntungkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil ini.

Mereka tidak perlu membayar pembiyaan yang diberikan LKS jika bisnis mereka mengalami kerugian.

Ketiga, mempercepat tersedianya infrastruktur pembangungan ekonomi di Aceh.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh dapat mengeluarkan obligasi syariah (Sukuk) untuk mendanai pembangunan ekonomi (Pasal 23, Ayat 7).

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya: Yang Bilang Bank Syariah Tidak Siap Menyambut Qanun LKS, Pembohong?

Dapatkah Aceh Menjadi Parameter Ekonomi Syariah di Indonesia?

Dengan mengeluarkan Sukuk yang diperjualbelikan kepada masyarakat, maka pemerintah akan memiliki dana yang cukup untuk membangun ekonomi Aceh.

Masyarakat Aceh dapat berpartisipasi aktif dalam mendanai pembangunan ekonomi Aceh dengan membeli Sukuk dan sekaligus mendapat keuntungan.