Prof M. Shabri A. Majid: Melalui Qanun LKS Perekonomian Aceh Akan Tumbuh Menjadi Model Ekonomi Syariah Global

Kehadiran Qanun LKS ini akan membantu mendongkrak perekenomian semua golongan, bukan saja pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga pengusaha skala besar.
Prof M Shabri Abd Majid. Dok. pribadi

ACEHSATU.COM, BANDA ACEH – Qanun No. 11 tahun 2018 Pemerintah Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berisi 67 Pasal dan 35 halaman yang intinya mengatur bahwa semua lembaga keuangan harus beroperasi sesuai syariah.

Kehadiran Qanun LKS ini akan membantu mendongkrak perekenomian semua golongan, bukan saja pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga pengusaha skala besar.

Qanun LKS benar-benar rahmat dan hadiah istimewa bagi masyarkat Aceh.

Menurut Guru Besar Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Prof M. Shabri Abd. Majid dari keseluruhan pasal Qanun LKS, ada beberapa poin penting yang memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Pertama, mendongkrak bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). LKS harus mengalokasikan pembiayaan untuk UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, Ayat 4) dari total pembiayaan LKS.

Lebih dari 70.000 unit UMKM yang berada di Aceh yang sekarang hanya mendapat kucuran pembiyaan sekitar 7% dari perbankan telah menyebabkan UMKM mengalami hambatan untuk memodali usaha mereka.

Padahal UMKM ini menyerap hampir 90% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Dengan hadirnya Qanun LKS ini, maka UMKM di Aceh diyakini akan mendapatkan modal usaha yang mencukupi sehingga akan berkembang pesat.

Mampu menyerap banyak pengangguran, mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Kedua, mewujudkan keseimbangan pembangungan ekonomi melalui prioritas pertumbuhan sektor ekonomi ril.

LKS harus secara bertahap menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil minimal sebesar 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, Ayat 7) dari total pembiayaan yang diberikan.