Prilaku Pemerintah Pengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan adalah kondisi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup yang sehat, dan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak.
  • Dr. Zainuddin, SE., M.Si
    Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah, Konsentrasi Akuntansi, Ekonomi Sains, dan Kebijakan Publik.

Kemiskinan adalah kondisi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup yang sehat, dan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak.

Kemiskinan sering diartikan sebagai akibat dari kebodohan, kurang keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul.

Jadi kemiskinan sering diartikan sebagai akibat dari kebodohan, kurang keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul.

Dengan demikian, yang disebut miskin adalah orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena mereka tidak memiliki asset sebagai sumber pendapatan, tetapi juga karena faktor-faktor lain seperti struktur sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik yang tidak membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal.

Kemiskinan yang ada saat ini lebih banyak di alami oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah.

Kemiskinan sesharuanya harus selalu ditanggulangi agar tidak berkembang secara massif, karena dengan kemiskinan banyak muncul penyakit sosial yang dapat mengganggu jalannya kedamaian sosial masyrakat, seperti bila yang miskin tidak memiliki kesabaran akan dapat dengan mudah tersulut kepada hal-hal negative seumpama mengambil janlan pintas untuk mendapat sesuatu, seperti merncuri, terlibat pengedaran narkoba dan lain sebagainya.

Dan juga akibat kemiskinan itu dapat membuat ummat jauh dari hidup yang sehat dan tertip dalam kesehariannya, sehingga terasa sulit menciptakan manusia yang bersih dan sehat lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan seperti uraian diatas dapat dinyatakan bahwa ada sebagaian besar yang menyebabkan prilaku masyarakat itu sendiri yang menjerumuskan mereka tetap berada dalam kemiskinan dalam waktu yang lama.

Prilaku suatu keberagamaan merupakan potensi diri seseorang yang membuatnya mampu menghadirkan etos dan motivasi kerja itu sendiri.

Seperti contoh prilaku wales asih masyarakat yang suka santai menghabis waktu untuk kongkow-kongkow baik di caffe maupun di warung kopi serta di raket-raket lainya.

Prilaku masyarakat yang suka santai sering menghabiskan waktu banyak hanya menghasilkan debat kusir tanpa hasil yang ada hanya diskusi dengan topik asal-asalan biasanya.

Terhadap prilaku seperti tersebut jelas etor kerjanya sangan rendah, dimana banyak waktu dihabiskan bukan untuk berkerja melainkan habis untuk tak berguna.

Sebagai contoh seorang petani yang suka nongkrong mengahbiskan waktu bukan untuk berikhtiar melainkan untuk kongkow-kongkow saja padahal yang bersangkutan memiliki tanggungan yang relative banyak.

Bagaimana gambaran waktu lebih banyak dihabiskan untuk santai dibandingkan dengan yang dihabiskan di-pekerjaan.

Mari kita lihat dala sehari para petani yang berprilaku wales asih bahwa jam kerja efektifnya sangat pendek dibandingkan waktu yang dihabiskan di warung-warung kopi dan tempat kongkow-kongkow.

Sehingga sangat terasa produktivitas mereka akan rendah sekali bila kita hubungkan dengan waktu yang tersedia yang digunakan untuk berproduksi.

Oleh sebab itu, jelas ini harus ada suatu gerakan merubah prilaku keseharian untuk melepas diri dari kemiskinan, dan sepertinya harus dilakukan secara komprehensif tindakan nyata dari pemengku kepentingan melahirkan aturan-aturan yang membatasi kongkow-kongkow bagi bagi masyarakat agar mereka mempergunakan waktu untuk berkerja dan berproduksi.

Begitu juga, akibat jarak letak geografis dengan pusat pemerintahan unit terkecil hingga unit pelayanan yang besar dengan komunitas, maka banyak yang tidak terjangkau layanan itu sendiri yang membuat semakin memperparah proses penanggulangan kemisikanan itu sendiri.

Karena tidak terjangkau pelayanan dari pemerintah, maka masyarakat hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam berproduktivitas.

Maka jelaslah tidak bisa mengejar ketertinggalan karena memang sangat terbatas kemampuannya terutama akses pemodalan dalam rangka kebutuhan dalam usaha hingga akses pasar itu sendiri.

Oleh sebab itu, pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintah Aceh semestinnya harus rutin turun ketengah-tengah masyarakat untuk menampung keluhan dan mencari solusi yang tepat untuk membantu masyarakat bisa lebih produktif.

Dengan demikian, kemungkinan besar kemiskinan di Aceh akan terpecahkan bila prilaku yang sudah mendarah daging suka santai dengan etos kerja sangan lemah itu diubah secara berlahan lewat tindakan nyata yang legalitas agar masyarakat mempergunakan  waktu lebih banyak untuk berkerja dibandingkan dengan santai itu sendiri.

Juga tidak kalah penting harus ada kehadiran mananjemen pemerintahan ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pemberi solusi atas ketidakmampuan masyarakat itu sendiri.

Namun ada hal yang telah dilakukan oleh pemerintah yang berdampak baik itu harus dipertahankan dan harus di gali pula hal-hal yang baru yang inovatif untuk diterapakan ditengah-tengah masyarakat.

Insya Allah kemiskinan akan sangat minimal di Aceh jika semua pihak concern pada pilihan pekerjaan dan jujur pada diri sendiri serta pemangku kepentingan.

Dan dalam hal ini penyelenggara pemerintahan bersih bebas dari virus korupsi dan concern pula pada pengabdian pelayanan kepada masyarakat.

Maka bukan hal mustahil bisa tercapai sebagai daerah yang penduduk miskin paling rendah di Indonesia. (*)