oleh

Presma UIN: Perdamaian Aceh-Indonesia jangan hanya seremonial, Wali Nanggroe harus ambil sikap

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Surat edaran pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu telah menuai beragam kegaduhan komentar di masyarakat Aceh.

Berdasarkan pemberitaan dari media lokal, edaran surat pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tertanggal 26 Juli 2016 lalu.

Akan tetapi, informasi dari surat edaran tersebut baru diketahui beredar dalam waktu sepekan terakhir ini.

Sejumlah kalangan masyarakat dan elit politik pun ikut berkomentar terkait permasalahan legalitas untuk bendera dan lambang Aceh ini.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Rizki Ardial mengatakan bendera dan lambang Aceh yang telah diamanatkan dalam MoU Helsinki harus segera tuntas.

“Harus ada solusi lain untuk menentukan nasib dan marwah Aceh,” katanya, Minggu (4/8/2019) Pagi di seputaran Banda Aceh.

Atas hal tersebut, Rizki Ardial mendesak supaya Lembaga Wali Naggroe mengambil sikap untuk segera menentukan bentuk bendera dan lambang Aceh yang sah secara konstitusional.

Hal tersebut dikatakannya agar status dari bendera dan lambang Aceh bisa segera digunakan secara legal.

“Wali Naggroe dapat segera mengelar kongres Rakyat Aceh untuk menyepakati bentuk bendera Aceh tersebut,” desak Presma UIN.

Ia mengatakan hasil dari kongres dapat menjadi dorongan kuat bagi pemerintah pusat dalam mengesahkan bendera dan lambang Aceh.

Rizki Ardial, Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (foto: Mabrur | Acehsatu.com)

Hal tersebut menurutnya, supaya tidak ada kesan bahwa bendera yang selama ini diusulkan oleh DPRA adalah keinginan sepihak atau sekelompok orang.

“Jika memang Bendera bulan bintang itu menjadi keputusan Rakyat Aceh, maka itu harus diperjuangkan secara tuntas,” terangnya.

Jika pun memang tidak memungkinkan bulan bintang untuk menjadi Bendera Aceh atau harus direvisi, makai a berharap harus ada mekanisme lain dalam menetukan bentuk bendera yang dapat diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Ia mengatakan perdamaian antara Aceh dengan Pemerintah Pusat jangan sampai menjadi seremonial saja.

“Ada banyak hal yang menjadi korban saat menuju perdamaian dulu, baik korban jiwa maupun harta benda. Maka dari itu setiap butir-butir mou ini harus segera dituntaskan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap peran aktif Wali Nanggroe dalam setiap upaya merealisasikan butir-butir MoU tersebut dapat dijalankan dengan semestinya.

“Jika bertentangan dengan Pemerintah Pusat, maka Wali Naggroe harus ambil bagian untuk menengahi pro kontra tersebut,” sebutnya.

Perdamaian Aceh sudah memasuki 14 tahun, menurutnya ini bukan waktu yang singkat untuk menuntaskan setiap butir-butir dari nota kesepahaman tersebut.

“Mungkin untuk saat ini kongres Rakyat Aceh sangat dibutuhkan untuk menentukan menjaga stabilitas perdamaian Aceh dan sebagai wujud dalam memperjuangkan implementasi setiap butir-butir Mou tersebut,” tandas Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry. (*)

Komentar

Indeks Berita