ACEHSATU.COM | JAKARTA – Sekitar 105 ulama dan pimpinan pondok pesantren dari Aceh diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara.

Namun sebelum itu, para ulama Aceh ini menggelar silaturahim ke Kantor DPP Partai NasDem di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di hadapan 105 ulama Aceh yang datang ke Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa, menepis bahwa Presiden Joko Widodo adalah anti-Islam dan partai pendukungnya adalah partai pendukung penista agama.

Sekitar 105 ulama dan pimpinan pondok pesantren dari Aceh itu menggelar silaturahim ke Kantor DPP Partai NasDem sebelum memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara.

“Bahkan, dari fitnah yang diembuskan, disebutkan bahwa jika Jokowi terpilih kembali maka akan ada larangan adzan di rumah ibadah. Jadi bagaimana kita bisa menerima akal sehat kita. Sekarang pun beliau presiden, kapan melarang adzan. Tetapi fitnah ini jalan terus,” kata Surya.

Ia mengingatkan, yang perlu diketahui masyarakat adalah ada kekuatan yang sepakat agar Jokowi tidak terpilih lagi.

BACA: Ternyata Surya Paloh Miliki 60 Persen Saham Proyek Tambang Emas Beutong

Kondisi ini datang dari berbagai kekuatan yang mengatasnamakan umat Islam.

“Mereka menganggap merekalah yang sejatinya umat Islam, yang menguasai seluruh masjid-masjid. Kita buktikan, kalau dia (Jokowi) tidak anti-Islam,” tegas Surya.

Dalam kesempatan itu, Surya mengakui, masalah utama dan serangan utama yang mampu ditujukan untuk bisa lebih meyakinkan setiap anggota masyarakat untuk tidak memilih Jokowi adalah dengan pendekatan meyakinkan masyarakat melalui upaya yang tidak terhormat.

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis (14/8) malam. Dalam pertemuan tersebut dibahas persiapan dan koordinasi terkait pembentukan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK. ANTARA FOTO/Reno Esnir

“Fitnah, kebohongan. Itu upaya-upaya utama. Kalau upaya-upaya wajar, sebenarnya masyarakat diberikan kesempatan oleh KPU. Kita melihat debat yang ada di televisi, misalnya. Ada dua kali debat, masyarakat bisa melihat visi, pikiran, dan kemampuan Jokowi,” paparnya.

Pada Pemilu kali ini, lanjut Surya Paloh, masyarakat Indonesia tampaknya diajak untuk menerima provokasi dan agitasi.

BACA: Rizal Ramli Polisikan Surya Paloh, Tuntut Ganti Rugi Rp 1 Triliun

“Masyarakat kita diajak untuk menerima provokasi dan agitasi. Jadi, berulang kali dikatakan di mana saja yang menjadi trending juga dikatakan bahwa Jokowi PKI,” tuturnya.

Padahal, lanjut dia, isu-isu tersebut sudah dibantah Jokowi, tetapi masih ada saja masyarakat yang memercayai dan menganggap isu-isu negatif tersebut sebagai sebuah kebenaran.

“Jokowi sudah membantahnya sudah lebih dari 77 kali, menurut saya. Bahkan kalau saya jadi Jokowi, sudah cukuplah 77 kali membantahnya. Jangan sampai 78 kali, tidak bagus. Kenapa demikian? Karena ini sudah tidak perlu lagi dibantah. Logikanya sudah jelas peristiwa PKI itu terjadi pada 1965. Usia Jokowi baru 5 tahun. Bagaimana balita PKI, itu tidak masuk akal,” jelas Surya.

Ia menambahkan, bila masih ada masyarakat yang percaya isu-isu murahan tersebut, berarti memang sudah ada kelompok masyarakat yang kehilangan akal sehat dan hati nuraninya.

“Jadi kalau masyarakatnya masih mau menerima itu, ya kita mau bilang apa Dia sudah tidak lagi datang dengan pendekatan akal sehat dan nurani dirinya,” katanya. (*)