Hukum

Pospera Minta Pemerintah Aceh Bertindak Terkait Tragedi Kemanusiaan Rohingya

“Ini tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kekuasaan yang tak seimbang di daerah Arakan-Rakhine,

Ketua DPD Pospera Aceh, Tarmizi

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH  –  Meningkatnya tindak kekerasan yang menimpa etnis Rohingya, di daerah Arakan, Wilayah Rakhine, Myanmar sejak serangan yang terjadi sejak Oktober 2016 hingga saat ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Tarmizi, meminta kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh untuk memberi respon terkait persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Tarmizi setelah melihat pengungsi Muslim Rohingya mencapai 27.400 yang telah menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh, Minggu (3/9/2017).

Tarmizi mengatakan, kekerasan yang terus dialami warga Rohingya tersebut terjadi di tengah adanya laporan warga Budha yang membakar desa Rohingya di Myanmar, seperti dilansir Aljazirah, pada Jumat, 1 September 2017.

“Saya baca laporan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – 2017 maupun laporan-laporan dari lembaga yang dipercaya lainnya, diketahui ada 60 ribu lebih etnis Rohingya yang merasa nyawanya terancam,” katanya.

Disebutkan, mereka pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ada ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji.

“Saya berharap pemerintah Aceh dan Indonesia untuk segera memberi respon secepatnya terkait krisis yang terjadi di Myanmar,” kata Tarmizi yang juga pendiri People Crisis Center (PCC) pada masa konflik berkecamuk tersebut.

Tarmizi menilai, apa yang sedang terjadi di daratan Arakan, wilayah Rakhine, Myanmar tersebut merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara.

Dirinya meyakini hal tersebut dilakukan secara sistematis oleh struktur negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian maupun pemerintahan Myanmar.

Setidaknya berdasarkan pada laporan pengindraan secara satelit oleh UNOSAT maupun HRW, terdapatnya pola-pola (patterns) serangan terhadap desa-desa etnis Rohingya yang memang telah ditargetkan.

“Yang saya baca sudah ribuan orang telah dihilangkan secara paksa, 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual lainnya yang mengerikan,” katanya.

Secara geopolitik terjadinya serangan yang menargetkan wilayah-wilayah yang dihuni etnis Rohingya pada 2013, kemudian 2016 dan semakin meningkat pada 2017 merupakan konflik geopolitik yang sedang terjadi akibat perebutan kekuasasan dan sumber daya alam yang ada di wilayah Rakhine.

“Ini tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kekuasaan yang tak seimbang di daerah Arakan-Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis Rohingya,” ujarnya.

Selain itu, kekerasan itu juga didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, khususnya di wilayah-wilayah sekitar Rakhine.

To Top